Tanjungpinang - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2022 dengan tema “Sinergi Fiskal dan Moneter dalam menjaga stabilitas serta memperkuat pemulihan ekonomi provinsi Kepulauan Riau” pada hari Kamis, 01 September 2022. Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu:  Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri Indra Soeparjanto, Kepala BPS Provinsi Kepri Darwis Sitorus, Analis Tim Perumusan KEKDA Bank Indonesia Kepri Rizon Agustan Sinaga, dan Ekonom dari Universitas Internasional Batam (UIB) Dr. Suyono Saputra. Acara ini diadakan secara hybrid (daring dan luring), dihadiri lebih dari 177 peserta dari berbagai instansi, seperti Bappeda Provinsi Kepri, BPKAD lingkup Provinsi dan Kota/Kabupaten, Kementerian Keuangan Satu (Kanwil DJPb Kepri, Kanwil DJP Kepri, Kanwil Khusus Bea dan Cukai Kepri, KPU BC Batam, KPKNL Batam), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, serta Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Universitas Internasional Batam (UIB).

Pada pembukaan acara, Kepala Kanwil DJPb, Indra Soeparjanto menyampaikan bahwa Kajian Fiskal Regional (KFR) yang disusun oleh Kanwil DJPb Kepri dimaksudkan untuk menginformasikan hasil analisis fiskal dan makro ekonomi yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. Diharapkan Informasi yang tertuang didalam KFR dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, maupun investor. Kepala Kanwil DJPb Kepri menyampaikan, bahwa pertumbuhan perekonomian Kepri pada Triwulan II mencapai 5,01% (yoy). Capaian ini cukup baik walaupun masih berada dibawah capaian nasional. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 ini masih lebih lambat dibandingkan dengan triwulan II tahun lalu yang mencapai 6,9%. Hal di disebabkan adanya low base effect akibat pertumbuhan minus yang terjadi di tahun 2020, yang disebabkan fenomena pandemi covid-19 serta pembatasan aktivitas masyarakat ditahun 2020 yang menyebabkan perekonomian tertahan.

Terkait dengan perkembangan APBN, sampai dengan triwulan II 2022 ini realisasi penerimaan negara mengalami akselerasi. Per Juni 2022, realisasi pendapatan APBN Kepri sudah mencapai 66,56% atau 6,25T. Jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2021, realisasi pendapatan APBN Kepri hanya terealisasi sebesar 42,44% atau 4,36 T. Namun sebaliknya belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan II hanya terealisasi sebesar Rp2,2T (31,24%). Sehubungan dengan perkembangan APBD, pertumbuhan pendapatannya cukup tinggi (5,10 T), capaian realisasi pendapatannya 42,01% dari target, sementara belanja daerahnya 32,16%, sedikit lebih bagus dari belanja pemerintah pusat.

Selanjutnya Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan materi mengenai perkembangan indikator ekonomi. Pertumbuhan PDRB Kepri (5,01% (yoy)) masih dibawah nasional. Jika diukur per triwulan, pertumbuhan ekonomi mencapai 2,13% (q-to-q), capaian tersebut dinilai cukup baik mengingat bahwa Kepri adalah daerah terbuka dan sangat tergantung kepada daerah lain dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Kepala BPS Kepri juga menyampaikan mengenai komoditas-komoditas yang mendorong inflasi, terbesar diantaranya adalah cabai merah (84,46%), cabai rawit (47,73%), dan angkutan udara (6,41%). Selanjutnya disampaikan juga informasi mengenai kepariwisataan yang diukur dari jumlah kunjungan wisata mancanegara Januari-Juni 2022 dibandingkan dengan Januari-Juni 2021 (c-to-c), terjadi peningkatan yang sangat signifikan (5.682,08%) yang dimana pada semester I 2021 kunjungan hanya mencapai 1.648, dan pada semester I 2022 terjadi peningkatan jumlah kunjungan  mencapai 95.173.

Ekonom Universitas Internasional Batam (UIB) Suyono Saputra, menyampaikan optimisme terhadap perekonomian Indonesia, namun disisi lain juga harus tetap waspada. Saat ini perekonomian Indonesia masuk dalam fase pemulihan pasca pandemi, beberapa tahun terakhir ini perekonomian Indonesia sempat kontraksi dan tahun lalu memasuki fase rebound. Saat sudah memasuki fase pemulihan pasca pandemi, dunia kembali mengalami tantangan yaitu perang rusia ukraina. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa krisis pangan sudah didepan mata akibat perang di dua negara ini. Ukraina, walaupun negara kecil, merupakan salah satu penguasa supply gandum global. Berdasarkan data dari World Economic Outlook Update Juli 2022, diprediksikan bahwa tahun ini (2022) perekonomian dunia akan terkontraksi 3,2% dan ditahun 2021 juga semakin turun (2,9%).

Terkait dengan Perkonomian Kepri, disampaikan bahwa komponen konsumsi pemerintah masih kontraksi 4,41% (yoy), pemerintah perlu melakukan percepatan penyerapan belanja yang realisasinya masih rendah di triwulan II 2021. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari Ditjen Pajak perlu dimanfaakan untuk mendorong perekonomian daerah khususnya dalam merealisasikan belanja modal. Beliau juga menyampaikan mengenai prospek Investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kepri dengan segala kelebihannya (memiliki 4 FTZ dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)) seharusnya mampu mendorong masuknya investasi asing. Namun berdasarkan data dari BKPM (20 Juli 2022), sampai dengan triwulan II 2022 kita masih berada di posisi 14 untuk lokasi favorit realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) semester I (Januari-Juni) 2022.

Selanjutnya perwakilan dari Bank Indonesia, Analis Tim Perumusan KEKDA Bank Indonesia Kepri, Rizon Agustan Sinaga, memaparkan isu-isu terkait inflasi global yang kemudian mempengaruhi inflasi domestik. Krisis pangan dan energi memicu tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang. Contoh negara yang mengalami tingkat inflasi tertinggi adalah Zimbambwe yang telah mencapai 259,9% (Hyperinflasi). Untuk di Asia, sebagai contoh Thailand, inflasinya sudah mencapai 7,66%, Singapura  6,7 %, Indonesia sudah mencapai 4,94% untuk posisi bulan Juli 2022. Inflasi di Kepri per Juli 2022 sudah mencapai 6,09% dan saat ini berada di urutan ke 7 di Sumatera (data BPS per Juli 2022). Di tingkat nasional, Kepri berada di peringkat 13. Angka Inflasi tersebut sudah melewati batas atas target yang ditetapkan pemerintah. Dalam upaya mengatasi peningkatan inflasi, BI kepri telah melakukan launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), program ini pada intinya difokuskan pada 3 hal: tingkatkan produksi pangan, memperluas Kerjasama antar daerah, dan stabilisasi harga.