Tanjungpinang, 28 Agustus 2017, Sampai dengan akhir semester I 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami tantangan berat. Data BPS menunjukan ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II 2017 (Q To Q) hanya Tumbuh Sebesar 1,16 Persen, atau hanya sebesar 1,52 % (C to C), turun jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2016 sebesar 4,69% dan pada Tahun 2015 sebesar 7,08%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01% pada semester I 2017.
Pasununan Siregar (Kepala Badan Pusat Statistik Prov Kepri) menyatakan, “karena ekonomi Kepri itu sebagian besar disumbang oleh Batam yakni sebesar 71 persen sisanya kabupaten dan kota lainya, jika ekonomi Batam jatuh atau sakit maka sakitlah seluruh ekonomi kepri”.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah (Rakorda PA) Tahun 2017 di Hotel CK Tanjungpinang pada 28 Agustus 2017. Tema yang diangkat pada rakorda adalah “Peningkatan Kinerja Government Spending Sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau”, yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan.
Hadir dalam acara tersebut, Bapak TS Arif Fadillah, Sekda Prov Kepri, memberikan arahan agar satker pemda menggesa realisasi anggaran. “Kepala OPD untuk bekerja keras menyerap anggaran yang ada, kendala yang dihadapi dilapangan bukan saja karena pejabatnya yang lambat bekerja, namun ada persoalan teknis lain, misalnya perubahan nomenklatur dan petunjuk teknis dari pusat. Meski demikian dalam bekerja bukan alasan” ungkapnya.
Heru Pudyo Nugroho (Kepala Kanwil DJPb Prov Kepri) menambahkan percepatan realisasi agar cermat dan memperhatikan manfaat ekonomi. Ungkap Heru, “pemerintah tidak mau realisasi government spending hanya menyalurkan Anggaran ke Satker dan pemerintah Daerah tanpa melihat manfaat uang yang diberikan ke masyarakat”.
Ditengah kondisi lesunya berbagai sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri tersebut, perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk membantu menggairahkan kembali ekonomi Kepri. Hal ini disampaikan oleh Gusti Raizal Eka Putra (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri). Gusti menyatakan “Pengeluaran pemerintah berperan penting sebagai stimulus perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang optimal akan meningkatkan rasa percaya investor untuk berinvestasi.”
Gusti juga merekomendasikan agar belanja pemerintah fokus pada belanja modal/infrastruktur. Selain itu perlu diversifikasi sumberdaya ekonomi Kepri untuk mengantisipasi perlambatan pada industri pengolahan. Gusti menyarankan untuk menciptakan destinasi wisata baru misalnya mangrove tour, fishing spot, water sport, penangkaran penyu, snorkeling dan reservasi karang.
Selain diskusi ekonomi, disampaikan juga sertifikat Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008 pada atas layanan perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang oleh Sekda Kepri, serta penghargaan pada 12 (dua belas) satuan kerja pemerintah pusat yang berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran selama Semester I Tahun 2017 berdasarkan 10 indikator penilaian diantaranya tingkat akurasi perencanaan anggaran, kinerja penyerapan, ketepatan dan kecermatan dalam penyampaian tagihan dsb; serta 5 (lima) satker yang berkinerja terbaik dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dengan 3 indikator penilaian yakni kualitas data laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan. Harapannya penghargaan ini dapat menjadi pendorong bagi satker pemerintah untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam menjawab tuntutan publik terhadap percepatan pembangunan serta terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan Negara. (Bagas/Gaut)
