Mataram, 4 November 2021

Tahun anggaran 2021 akan segera berakhir, seluruh entitas akuntansi dan pelaporan akan segera menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggarannya.  Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2021 tentu harus lebih baik lagi dibandingkan dengan yang telah dicapai pada tahun 2020 ini.

Pengelolaan keuangan yang baik dan keberhasilan capaian opini terbaik oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga membutuhkan penyamaan persepsi serta saling komunikasi dan koordinasi.  Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dan kontinyu diharapkan semua risiko audit BPK dapat diminimalisir. 

Dalam rangka mendukung komunikasi dan koordinasi tersebut, Kamis, 4 November 2021 Kanwil DJPb Provinsi NTB melaksanakan acara Bimbingan Teknis dan Sharing Session penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga tahun 2021.  Acara ini sebagai fasilitasi diskusi antara satker K/L, KPPN, Kanwil DJPb NTB dan Direktorat APK dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan K/L.

Acara tersebut dilaksanakan secara offline dan online yang dihadiri oleh seluruh pejabat/petugas penyusun laporan keuangan tingkat UAPPAW dan UAKPA, serta seluruh pejabat/pegawai pada Seksi Vera/VeraKI KPPN lingkup Kanwil DJPb NTB.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, dan dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto, menyampaikan bahwa antara pelaksanaan dan pelaporan perlu mendapatkan perhatian yang seimbang agar pengelolaan keuangan negara dapat mencapai titik yang optimal. Lebih lanjut Sharing session ini diharapkan dapat menyelaraskan langkah, menyamakan cara pandang terhadap pelaporan keuangan di setiap level unit akuntansi. 

Direktur APK, Fahma Sari Fatma, berharap dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas, substansi, dan tujuan yang ingin diraih sepenuhnya dapat tercapai. Kegiatan evaluasi atas kualitas laporan keuangan tahun 2020 ini diharapkan melancarkan penyusunan laporan keuangan Tahunan TA 2021 yang transparan dan akuntabel serta disampaikan secara tepat waktu.

Bimtek dan sharing session sebagai acara puncak kegiatan ini menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Denny F. Singawiria, Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara (BAIBUN), dan Nur Abdul Haris, Kasi Bimbingan Akuntansi Regional dan BUN.  Kedua narasumber menyampaikan materi terkait current issues Pelaporan Keuangan tahun 2021 dan Evaluasi Laporan Keuangan K/L tahun 2020.

Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 1 September 2021, persentase realisasi pagu APBN di wilayah NTB sebesar 59,17% dari pagu sebesar Rp13.21 trilyun dengan rincian persentase belanja Kementerian/Lembaga sebesar 63.07% dari pagu sebesar Rp9,06 trilyun dan persentase belanja TKDD sebesar 50.66%. Realisasi ini belum memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada nota Dinas No. ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan sebesar 70% tersebut perlu dilakukan akselerasi dan effort oleh Kanwil DJPb Prov NTB dan seluruh KPPN guna mendorong realisasi  belanja K/L dan TKDD.

Untuk mengakselerasi realisasi belanja K/L dan TKDD Triwulan III 2021 sebesar 70%, Kanwil dan KPPN Lingkup NTB melakukan kerja cepat, efisien, extraordinary, dan membangun komitmen dari seluruh pihak yang terlibat baik satker dan Pemda untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain seperti rapat koordinasi dengan seluruh KPA, rapat koordinasi dengan KPPN yang dilakukan secara rutin, one on one meeting dengan Satker K/L untuk mengetahui permasalahan dan memberikan solusi penyerapan, membuat kertas kerja monitoring harian guna mengikuti perkembangan realisasi per BA, per Satker dan per KPPN, melakukan koordinasi dengan Pemda lingkup NTB untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa . Harapannya yaitu dengan sisa waktu yang ada pencapaian target 70% di Triwulan III sangat mungkin diwujudkan

Sementara, dari jumlah penerima Dana Desa sebanyak 1.005 desa yang tersebar diseluruh Kabupaten yang ada Provinsi NTB. Sampai dengan awal bulan September 2021 masih terdapat 373 desa yang belum salur Dana Desa Tahap II. Kendala belum tersalurnya  Dana Desa Tahap II tersebut karena belum mencatat realisasi BLT di Aplikasi OMSPAN. Koordinasi antar Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan seluruh Dinas PMD diharapkan mempercepat proses input realisasi BLT di 373 desa sehingga dapat salur di Triwulan III.

Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyaluran dana Desa Tahap II di wilayah Provinsi NTB, terdapat penambahan penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar Rp80,37 milyar. Total Penyaluran sampai dengan akhir September 2021 menjadi Rp924,61 milyar atau 74,10% serta adanya penambahan jumlah desa penerima Dana Desa Tahap II dimana sebelum Rakor sebanyak 641 desa, setelah Rakor menjadi 852 desa.

Sampai dengan akhir triwulan III telah tercapai target realisasi APBN Triwulan III sebesar Rp6,41 trilyun atau 70,86%, percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dengan Pemda dan meningkatnya realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II di wilayah NTB sampai dengan akhir bulan September mencapai 74,10% atau sebesar Rp924,61 milyar.

Mataram, 11 Oktober 2021 – Pada tanggal 11 Oktober 2021 bertempat di Aula Tambora Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB telah dilangsungkan konferensi pers terkait dengan Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Triwulan III Tahun Anggaran 2021 untuk wilayah Provinsi NTB. Narasumber pada Konpers tersebut antara lain yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

Pada acara konpers tersebut disebutkan bahwa pagu belanja negara dalam APBN 2021 yang dikelola Kanwil DJPb Provinsi NTB sebesar Rp.13,19  triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh satker-satker K/L sebesar Rp.9,05 triliun dan TKDD sebesar Rp. 4,14 triliun. Belanja pemerintah terserap 72,93%, sementara TKDD terserap 61,20 %. Dengan berbagai hambatan dan kendala pada saat pandemi covid, prosentase realisasi belanja pemerintah yang mencapai 72,93% tersebut patut diapresiasi. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat bahwa akselerasi penyerapan belanja sampai dengan triwulan III 2021 sebesar 70%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB, Sudarmanto,  lebih lanjut menerangkan jenis belanja pemerintah pusat, bahwa realisasi belanja pegawai mencapai 81,55%, belanja barang mencapai 63,55% belanja modal mencapai 72,73% dan belanja bantuan sosial mencapai 80,22%.

Penyaluran Dana Transfer, Kredit Program, dan PC-PEN

Pagu DAK Fisik di NTB sebesar Rp 1,9 triliun, pagu terbesar terdapat di Pemprov NTB dan pagu terkecil terdapat di Kota Bima. Sampai dengan Triwulan III, DAK fisik telah tersalur sebesar Rp.921,65 miliar atau 48,25%. Persentase penyaluran tertinggi sebesar 74,97% pada Kabupaten Dompu dan terendah pada Kabupaten Lombok Tengah  sebesar 28,34%.  Untuk penyaluran Tahap II,  dokumen persyaratan di diupload pada OM-SPAN paling lambat tanggal 21 Oktober 2021. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memonitor secara harian perkembangan input persyaratan dokumen di OMSPAN. Untuk itu, diminta agar para pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah atas penyaluran DAK Fisik agar segera menginput dokumen persyaratan tahap II pada aplikasi OMSPAN.

Tahun 2021 alokasi bantuan Operasional Sekolah (BOS) NTB sebesar Rp 988,34 Miliar. Realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 689,24 Miliar atau 69,74% dari pagu.

Dana Desa yang tersebar di 8 Kabupaten memiliki nilai pagu 2021 sebesar Rp 1,25 triliun. Realisasi  sampai dengan Triwulan III TA 2021 sebesar Rp.926,11 Miliar atau sebesar 74,25% dengan rincian Penyaluran Dana Desa Tahap I Rp.301,72 Miliar, Tahap II Rp.305,11 Miliar, Tahap III Rp.6,69 Miliar, Earmark 8% DD untuk penanganan Covid-19 Rp.68,16 Miliar dan BLT Rp.244,72 Miliar

Kinerja Penyaluran KUR dan UMi s.d  30 September 2021 adalah sebesar Rp.3,72 triliun pada 108.324 debitur. Skema Penyaluran  Kredit Program didominasi oleh Skema Mikro yang mencapai 2,46 triliun atau 66,22% sedangkan penyaluran berdasarkan Pemda/Kab/Kota penyaluran tertinggi di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.748,41 Miliar atau 20,14%. Penyaluran per  sektor didominasi oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp 1,62 triliun atau 43,70% kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 1,55 triliun atau 41,64 persen.

Penyaluran PC PEN di Wilayah Provinsi NTB

Dana PC-PEN wilayah provinsi NTB  data sampai dengan Triwulan III TA 2021 telah disalurkan yakni :

1. Pembayaran PKH untuk 825 keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp.551,47 Miliar.
2. Penyaluran Kartu Sembako untuk 3,83 Juta keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp.765,01 Miliar.
3. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 022 keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp.299,41 Miliar.
4. Jumlah peserta Kartu Prakerja 385 peserta nilai manfaat yang diterima sebesar Rp.420,27 Miliar.
5. Penyaluran Parlinsos lainnya berupa Subsidi internet untuk 324 orang sebesar 27,44 Miliar. Discont Listrik untuk 867.175 pelanggan sebesar Rp.106,4 Miliar, subsidi Upah 13.706 penerima sebesar Rp.13,70 Miliar.
6. Realisasi Program Padat Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 443 Miliar dengan menyerap 29.605 tenaga kerja.

1. Realisasi Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 510,80 Miliar untuk 425.667 Pelaku Usaha Mikro.
2. Klaim Rumah Sakit sebesar Rp.319,82 Miliar untuk 3.819 pasien, Insentif Nakes sebesar 5.129 nakes sebesar Rp.32,24 Miliar

Mataram, 15 September 2021 – Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bertepatan hari Rabu, 15 September 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan acaraTreasury Goes To Campus dengan tema “Peran APBN dalam Pertumbuhan Ekonomi di masa pandemic dalam rangka pemulihan ekonomi nasional “, secara daring. Acara ini merupakan salah satu agenda kegiatan edukasi mengenai peran Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi.

Kegiatan Treasury Goes To Campus ini disambut hangat dan antusias oleh Rektor Universitas Mataram  beserta segenap civitas akademika. Undangan yang ditargetkan sebanyak 100 peserta, ternyata melebihi kapasitas hingga 200 peserta yang diselenggarakan secara online melalui Zoom Meeting.

Dalam acara tersebut, bertindak sebagai pembawa materi  adalah Sudarmanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan yang bertindak sebagai pembahas adalah Prof. DR. H.Mansur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dengan moderator Galang Juniar, Staf Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembawa acara Eisa Silvanti, Staf Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Dalam materinya Sudarmanto memaparkan mengenai peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dalam pengelolaan Keuangan Negara baik terkait Belanja Negara ,  belanja Pemerintah Pusat, Dana Transfer ke Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat  tahun 2021.  Untuk mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, penyerapan belanja pemerintah pusat  sampai triwulan ditargetkan mencapai 70%. Capaian penyerapan anggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat karena konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 45%, yang berarti penyerapan APBN maupun APBD sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2021, alokasi anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dan Dana Desa mencapai Rp. 13,9 Trilyun .

Dalam sesi pembahasan, Prof. DR. H.Mansur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram memberikan tanggapan atas peran APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Beliau menyampaikan bahwa respon pemerintah terhadap pandemi cepat dan terukur. Pandemi covid-19 memberikan disrupsi yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, kesehatan dan keuangan. Atas dampak covid-19 yang luar biasa itu direspon cepat dengan extraordinary policy antara lain penerbitan perpu no 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi undang-undang no 2 tahun 2020, fleksibilitas APBN dimana defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB. Selain perubahan APBN, pemerintah juga menyediakan stimulus untuk dapat mengatasi covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam bauran kebijakan fiskal untuk mendukung pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada akhir sesi acara, Rektor Universitas Mataram mengharapkan kegiatan edukasi mengenai APBN ini dapat berlanjut di waktu-waktu mendatang.

Mataram 11 Oktober 2021, bertempat di Aula Tambora kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB telah dilaksanakan salah satu kegiatan rutin Perwakilan Kementerian Keuangan di NTB yaitu rilis data perkembangan realisasi APBN triwulanan bersama awak media cetak maupun online di NTB. Kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kinerja pelaksanaan APBN khususnya di wilayah NTB merupakan wujud transparansi pengelolaan keuangan negara yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui peran media. 

Kali ini Perwakilan Kementerian Keuangan di NTB yang dikepalai oleh Bapak Sudarmanto, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB bersama dengan Ir Mochamad Taufiq, Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Rianto Hadi Saputro, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Mataram dan Sukmana Jati, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Mataram bersinergi sebagai narasumber yang menyampaikan data-data masing-masing terkait implementasi fiskal pelaksanaan APBN di NTB pada sisi pengeluaran Belanja Negara dan Penerimaan Negara.

Isu-isu terkini mengenai pelaksanaan APBN yang disampaikan kepada awak media antara lain realisasi belanja Kementerian/Lembaga, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pelaksanaan Kredit Program KUR-dan kredit Ultra Mikro, realisasi belanja Penanggulangan Covid - Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), realisasi penerimaan Perpajakan, realisasi penerimaan Bea dan Cukai dan pengelolaan aset negara.

Selain melalui kegiatan press conference ini, rilis data APBN triwulan III tahun 2021 juga dilakukan melalui media elektronik yang bekerjasama dengan TVRI NTB melalui acara "Berugaq" dan dapat disaksikan pada chanel Youtube berikut https://youtu.be/_jVEpfIUbxQ.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, bahwa Pemda menyiapkan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas yang dianggarkan melalui realokasi dan refocusing DAU/DBH dengan besaran a) paling sedikit 8% Dana Alokasi Umum (DAU); atau b) paling sedikit 8% Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU, serta c) penerimaan umum APBD NTB jika pendanaan melalui DAU/DBH belum mencukupi.

Penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya di wilayah NTB dilakukan dengan realokasi dan refocusing DAU/DBH yang digunakan untuk:

1. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah NTB dengan pagu anggaran sebesar Rp79,68 miliar, yang antara lain digunakan untuk:
   1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
   2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
   3. distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19;
   4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.
2. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp25,57 miliar antara lain digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan di wilayah Provinsi NTB.
3. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp207,76 miliar.
4. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemda lingkup Provinsi NTB dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp111,48 miliar.

Secara umum seluruh Pemda di NTB telah mengalokasikan minimal 8% dari pagu DAU/DBH untuk mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya. Realisasi earmarked DAU/DBH di Provinsi NTB sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp172,82 miliar atau 26,03% dari pagu, sedikit dibawah rata-rata realisasi earmarked DAU/DBH Nasional sebesar 27,76%. Dari lima jenis kegiatan belanja earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada Kelurahan dalam Penanganan Covid-19, dan  insentif Nakes, realisasinya masih di bawah rata-rata nasional. Sedangkan realisasi untuk Belanja Kesehatan Lainnya Provinsi NTB sebesar 35,99% berada diatas rata-rata nasional sebesar 24,90%.

Untuk realisasi belanja earmarked DAU/DBH per pemda, dari 11 pemda di NTB, 7 Pemda realisasinya berada di atas rata- rata realisasi nasional, yaitu Pemda Lombok Utara dengan realisasi sebesar 46,34%, Kab Lombok Timur sebesar 39,32 %, Kota Mataram sebesar 39,02%, Kab Sumbawa Barat sebesar 37,26%, Kota Bima 34,92%, Kab Dompu 33,44%, dan Kab Sumbawa 29,71%. Namun masih terdapat empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTB yang realisasi earmarked DAU/DBH nya masih dibawah rata-rata nasional. Akselerasi realisasi earmarked DAU/DBH terhadap keempat Pemda tersubut perlu dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi NTB.

Empat Pemda di wilayah NTB yaitu Provinsi NTB, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat dan Kab.Bima yang realisasi earmarked DAU/DBH nya masih dibawah rata – rata nasional diharapkan segera merealisasikan anggaran nya guna mendukung pemulihan ekonomi di wilayah NTB.

Selain pendanaan dari DAU/DBH, seluruh Pemda NTB diharapkan juga segera merealisasikan anggaran pada APBD untuk pemberian bantuan sosial/jaring pengaman sosial kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19. Apabila belum tersedia maka dapat dilakukan optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) atau penjadwalan ulang kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah NTB.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Daerah NTB yang diselenggarakan oleh Sekda Provinsi NTB, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB telah menyampaikan progress kinerja penyaluran earmarked DAU/DBH di wilayah NTB sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi Pemda NTB. Kanwil DJPb Provinsi NTB sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya akan terus berupaya mengakselerasi penyaluran dana PC PEN untuk semua cluster. Sampai dengan Semester I 2021 realisasi PC PEN di wilayah NTB telah mencapai Rp2,42 triliun untuk seluruh cluster.

Kebijakan fiskal yang ekspansif berupa tambahan alokasi belanja baik di kementerian/lembaga maupun TKDD  dan percepatan belanja telah membuahkan hasil pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 % di Triwulan II 2021. Namun dibalik mulai tumbuhnya perekonomian NTB, sektor –sektor yang mendukung pariwisata masih menghadapi tantangan yang berat untuk bangkit dan tumbuh. Sektor pariwisata harus beradaptasi dengan perubahan perilaku sebagai akibat pandemi COVID-19, tidak terkecuali di NTB. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam upayanya kembali menghidupkan sektor-sektor yang mendukung industry pariwisata di NTB, pada Kamis 7 Oktober 2021 secara daring Kanwil DJPb Provinsi NTB mengadakan diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021 dengan tema “Upaya Membangkitkan Kembali Industri Pariwisata di NTB”. Diskusi menghadirkan peserta ; Perwakilan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata se Provinsi NTB, Perwakilan BI NTB, Kepala KPPN, dengan narasumber : Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Prov NTB, Ekonom Regional, dan Koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis BPS Provinsi NTB.

Pada kesempatan membuka kegiatan sekaligus penyampaian materi perkembangan fiskal regional di Triwulan II, Bapak Sudarmanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan kinerja APBN,APBD, Belanja Konsolidasian, dan Dukungan APBN terhadap Sektor Pariwisata NTB. Sampai dengan triwulan II 2021 secara umum belanja konsolidasian (APBN dan APBD) tumbuh 6,87% dibanding periode yang sama tahun 2020. Dukungan terhadap sektor pariwisata pada tahun anggaran 2021,  diantaranya diwujudkan dalam alokasi belanja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebesar Rp203,17 Milyar, DAK fisik bidang pariwisata sebesar Rp.28,67 Milyar, Infrastruktur yang menunjang pariwisata (Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR) sebesar Rp1,05 triliun, dan realisasi Kredit Usaha Rakyat sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp63,7 milyar.

Infomasi tentang mulai tumbuhnya geliat pariwisata juga disampaikan oleh narasumber dari BPS Provinsi NTB. Ir. I Gusti Lanang Putra selaku koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis BPS Provinsi NTB menyampaikan bahwa dari indikator mobilitas penduduk dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) baik Hotel bintang maupun Non Bintang, pada triwulan II  telah menunjukan adanya peningkatan aktivitas di sektor pariwisata.  Namun yang perlu dicermati, pertumbuhan sektor akomodasi makan dan minum serta transfortasi yang sangat tinggi di triwulan II bukan berarti sektor ini telah pulih, pertumbuhan yang sangat tinggi lebih disebabkan karena pada periode yang sama tahun 2020 sektor akomodasi makan dan minum serta transportasi memang sedang turun tajam sebagai akibat pandemi COVID-19.

Melengkapi materi perkembangan fiskal dan kondisi makro ekonomi regional NTB pada triwulan II 2021, ekonom regional NTB, Prof Dr Mansur Afifi menyampaikan bahwa ekonomi yang mulai pulih masih dibayangi munculnya varian delta yang per-Agustus kemarin menyebar ke 163 negara. Namun demikian perkembangan terbaru kasus harian Covid global per 22 September 2021 sudah mulai menurun, menandakan harapan akan pulihnya perekonomian, pertumbuhan ekonomi akan berlanjut ke triwulan III. Hal ini memberi harapan kepada sektor-sektor yang mendukung industri pariwisata, seperti sektor akomodasi makan dan minum terus tumbuh dengan pengembangan destinasi wisata unggulan di NTB yaitu Gili Island, KEK Mandalika, dan Rinjani Geopark.   

Diskusi dilanjutkan dengan penyampaikan upaya pemerintah Provinsi NTB dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata  oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Bapak H. Yusron Hadi menyampaikan bahwa masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat NTB yang mengandalkan sektor pariwisata. Provinsi NTB sebenarnya mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang pariwisata, terutama dengan munculnya berbagai varian destinasi wisata di NTB. Jika sebelumnya hanya mengandalkan wisata alam, saat ini destinasi sudah bergeser kepada kombinasi antara sport, even, dan wisata alam. Tantanganya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan pariwisata di NTB ditengah pandemi. Karena berwisata dan pandemi COVID-19 adalah dua hal yang secara aktivitas berlawanan. Kegiatan pariwisata menghendaki mobilitas penduduk, sementara Penanganan pandemi menghendaki pembatasan mobilitas dan kegiatan penduduk. Beberapa upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB diantaranya :

1. Membangun zona hijau - Diantaranya melalui kegiatan vaksinasi, sampai dengan saat ini cakupan vaksinasi tahap I seluruh NTB telah mencapai 43% dan akan terus dilanjutkan, terutama di destinasi wisata.

2. Promosi - Bagian dari promosi wisata di NTB adalah penyelenggaraan WSBK di bulan November 2021 dan even lainnya. Sebenarnya rata-rata destinasi wisata di NTB sudah siap dikunjungi, tidak ada klaster baru dari desstinasi wisata di NTB, sehingga Pemerintah Daerah merasa yakin kegiatan promosi wisata seperti WSBK dapat diselenggarakan dengan baik.

3. Mendorong ekonomi kreatif segera pulih dengan pendirian shelter di lokasi WSBK ( bazar Mandalika)
4. Dan melengkapi upaya yang dilakukan dengan menawarkan paket-paket perjalanan wisata kepada para pengunjung kegiatan khususnya kegiatan WSBK dan Moto GP, paket wisata diluar Kawasan Mandalika.

Selain dari upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar event – event yang sudah direncanakan oleh masing masing daerah dapat dieksekusi melalui pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan selain melalui APBN dan APBD juga dapat memanfaatkan dana CSR dari badan usaha. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan badan usaha yang memiliki dana CSR untuk membantu promosi wisata agar tidak tumpang tindih pembiayaan, imformasi yang lebih awal diperlukan agar link and match dengan program yang disusun pemerintah.

Semoga dengan diskusi yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB pada kegiatan diseminasi kajian fiskal triwulan II ini dapat tercipta koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah dalam upaya sama sama mengembalikan geliat pariwisata di NTB.

Penggunaan uang persediaan (UP) satuan Kerja melalui transaski non tunai Digipay dalam pelaksanaan APBN sejalan dengan upaya pemerintah memasyarakatkan transaksi non tunai. Namun demikian di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB, satker pengguna Digipay sampai saat ini masih diangka 27,46 persen (106 satker dari 386 satker, vendor 42). Penggunaan Digipay di wilayah NTB saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi Digipay  yang digunakan oleh satker.

Total realisasi Digipay (jumlah rupiah dan transaksi) di wilayah NTB selama periode bulan Januari s.d. Agustus  TA 2021 sebesar Rp1,08 miliar dengan total transaksi 693. Kanwil DJPb Provinsi NTB menempati posisi terbesar kedua ditingkat regional Bali- Nusra, sementara di tingkat nasional Kanwil DJPb NTB menempati posisi ketiga terbaik (kondisi bulan Agustus 2021). Data capaian Digipay Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan rata-rata pertumbuhan (growth) implementasi Digipay pada bulan Juni  dan Juli tahun 2021 sebesar 5%. Angka ini masih jauh dari harapan yaitu di kisaran angka pertumbuhan sebesar 20%.

Pembayaran non tunai dengan sistem Digipay meliputi aspek pengadaan secara elektronik, pembayaran secara non-tunai (cashless), pelaporan dan transaksi perpajakan. Ketiga aspek tersebut, tidak terdapat pada mekanisme pembayaran non tunai lainnya seperti melalui internet banking, kartu debit, maupun kartu Kredit Pemerintah (KKP). Jika dibandingkan dengan penggunaan internet banking atau kartu kredit, masing-masing lebih merupakan instrumen pembayaran dan tidak terkait dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana yang menjadi kelebihan Digipay. Selain simplifikasi proses bisnis, kelebihan dari sistem Digipay juga dapat menjadi alternatif dari beberapa kendala implementasi transaksi non-tunai lainnya, khususnya terkait penggunaan KKP.

Salah satu isu utama dalam penggunaan KKP adalah ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya lainnya yang timbul dan ditagihkan oleh rekanan/penyedia. Kedua hal tersebut tidak menjadi isu permasalahan dalam sistem Digipay; Namun, masih rendahnya komitmen, dukungan dan partisipasi satker dan mitra perbankan (Himbara) dalam implementasi sistem Digipay di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB menjadi kontradiksi dengan program Pemerintah yaitu memasyarakatkan pembayaran non tunai.

Dengan masifnya implementasi Digipay diharapkan dapat mengoptimalkan transaksi non tunai (cashless) untuk mengurangi penggunaan uang tunai yang berasal dari Uang Persediaan/UP yang dikelola oleh satker di wilayah Kanwil DJPb Provinsi NTB. Untuk itu, Digipay perlu didorong agar terus berkembang karena memiliki beberapa urgensi dalam rangka peningkatan kualitas pengeloaan keuangan negara dan pemberdayaan UMKM khususya di wilayah NTB. Upaya untuk meningkatkan implementasi Digipay secara masif di wilayah kerja Kanwil DJPb NTB dapat dilakukan antara lain: Melakukan analisis dan strategi dalam rangka pencapaian implementasi Digipay satker yang optimal di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB; Mendorong satker untuk melakukan koordinasi dengan KPPN, Vendor, maupun pihak perbankan dalam implementasi Digipay. Mengakselerasi penyedia barang/jasa dalam memanfaatkan sistem Digipay, sebagai contoh yaitu dengan mendorong kelompok/komunitas di lingkungan rekanan/penyedia barang/jasa berskala kecil/mikro (UMKM) untuk memanfaatkan sistem pembayaran Digipay; Meningkatkan pemahaman satker bahwa dengan implementasi Digipay memberikan banyak manfaat baik dari sisi pengadaan barang/jasa maupun dalam simplikasi pembayaran dan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel. 

Hal ini telah dilakukan melalui kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan tema “Mendorong Implementasi Perluasan Digital Payment (Digipay), Menuju Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel” yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di Aula Tambora merupakan wujud sinergi dan koordinasi yang intens antara Kanwil DJPb dan KPPN serta para pihak terkait dalam lingkup Provinsi NTB untuk mengakselerasi implementasi Digipay di wilayah Provinsi NTB.