Kebijakan fiskal yang ekspansif berupa tambahan alokasi belanja baik di kementerian/lembaga maupun TKDD  dan percepatan belanja telah membuahkan hasil pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 % di Triwulan II 2021. Namun dibalik mulai tumbuhnya perekonomian NTB, sektor –sektor yang mendukung pariwisata masih menghadapi tantangan yang berat untuk bangkit dan tumbuh. Sektor pariwisata harus beradaptasi dengan perubahan perilaku sebagai akibat pandemi COVID-19, tidak terkecuali di NTB. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam upayanya kembali menghidupkan sektor-sektor yang mendukung industry pariwisata di NTB, pada Kamis 7 Oktober 2021 secara daring Kanwil DJPb Provinsi NTB mengadakan diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021 dengan tema “Upaya Membangkitkan Kembali Industri Pariwisata di NTB”. Diskusi menghadirkan peserta ; Perwakilan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata se Provinsi NTB, Perwakilan BI NTB, Kepala KPPN, dengan narasumber : Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Prov NTB, Ekonom Regional, dan Koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis BPS Provinsi NTB.

Pada kesempatan membuka kegiatan sekaligus penyampaian materi perkembangan fiskal regional di Triwulan II, Bapak Sudarmanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan kinerja APBN,APBD, Belanja Konsolidasian, dan Dukungan APBN terhadap Sektor Pariwisata NTB. Sampai dengan triwulan II 2021 secara umum belanja konsolidasian (APBN dan APBD) tumbuh 6,87% dibanding periode yang sama tahun 2020. Dukungan terhadap sektor pariwisata pada tahun anggaran 2021,  diantaranya diwujudkan dalam alokasi belanja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebesar Rp203,17 Milyar, DAK fisik bidang pariwisata sebesar Rp.28,67 Milyar, Infrastruktur yang menunjang pariwisata (Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR) sebesar Rp1,05 triliun, dan realisasi Kredit Usaha Rakyat sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp63,7 milyar.

Infomasi tentang mulai tumbuhnya geliat pariwisata juga disampaikan oleh narasumber dari BPS Provinsi NTB. Ir. I Gusti Lanang Putra selaku koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis BPS Provinsi NTB menyampaikan bahwa dari indikator mobilitas penduduk dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) baik Hotel bintang maupun Non Bintang, pada triwulan II  telah menunjukan adanya peningkatan aktivitas di sektor pariwisata.  Namun yang perlu dicermati, pertumbuhan sektor akomodasi makan dan minum serta transfortasi yang sangat tinggi di triwulan II bukan berarti sektor ini telah pulih, pertumbuhan yang sangat tinggi lebih disebabkan karena pada periode yang sama tahun 2020 sektor akomodasi makan dan minum serta transportasi memang sedang turun tajam sebagai akibat pandemi COVID-19.

Melengkapi materi perkembangan fiskal dan kondisi makro ekonomi regional NTB pada triwulan II 2021, ekonom regional NTB, Prof Dr Mansur Afifi menyampaikan bahwa ekonomi yang mulai pulih masih dibayangi munculnya varian delta yang per-Agustus kemarin menyebar ke 163 negara. Namun demikian perkembangan terbaru kasus harian Covid global per 22 September 2021 sudah mulai menurun, menandakan harapan akan pulihnya perekonomian, pertumbuhan ekonomi akan berlanjut ke triwulan III. Hal ini memberi harapan kepada sektor-sektor yang mendukung industri pariwisata, seperti sektor akomodasi makan dan minum terus tumbuh dengan pengembangan destinasi wisata unggulan di NTB yaitu Gili Island, KEK Mandalika, dan Rinjani Geopark.   

Diskusi dilanjutkan dengan penyampaikan upaya pemerintah Provinsi NTB dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata  oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Bapak H. Yusron Hadi menyampaikan bahwa masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat NTB yang mengandalkan sektor pariwisata. Provinsi NTB sebenarnya mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang pariwisata, terutama dengan munculnya berbagai varian destinasi wisata di NTB. Jika sebelumnya hanya mengandalkan wisata alam, saat ini destinasi sudah bergeser kepada kombinasi antara sport, even, dan wisata alam. Tantanganya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan pariwisata di NTB ditengah pandemi. Karena berwisata dan pandemi COVID-19 adalah dua hal yang secara aktivitas berlawanan. Kegiatan pariwisata menghendaki mobilitas penduduk, sementara Penanganan pandemi menghendaki pembatasan mobilitas dan kegiatan penduduk. Beberapa upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB diantaranya :

1. Membangun zona hijau - Diantaranya melalui kegiatan vaksinasi, sampai dengan saat ini cakupan vaksinasi tahap I seluruh NTB telah mencapai 43% dan akan terus dilanjutkan, terutama di destinasi wisata.

2. Promosi - Bagian dari promosi wisata di NTB adalah penyelenggaraan WSBK di bulan November 2021 dan even lainnya. Sebenarnya rata-rata destinasi wisata di NTB sudah siap dikunjungi, tidak ada klaster baru dari desstinasi wisata di NTB, sehingga Pemerintah Daerah merasa yakin kegiatan promosi wisata seperti WSBK dapat diselenggarakan dengan baik.

3. Mendorong ekonomi kreatif segera pulih dengan pendirian shelter di lokasi WSBK ( bazar Mandalika)
4. Dan melengkapi upaya yang dilakukan dengan menawarkan paket-paket perjalanan wisata kepada para pengunjung kegiatan khususnya kegiatan WSBK dan Moto GP, paket wisata diluar Kawasan Mandalika.

Selain dari upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar event – event yang sudah direncanakan oleh masing masing daerah dapat dieksekusi melalui pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan selain melalui APBN dan APBD juga dapat memanfaatkan dana CSR dari badan usaha. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan badan usaha yang memiliki dana CSR untuk membantu promosi wisata agar tidak tumpang tindih pembiayaan, imformasi yang lebih awal diperlukan agar link and match dengan program yang disusun pemerintah.

Semoga dengan diskusi yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB pada kegiatan diseminasi kajian fiskal triwulan II ini dapat tercipta koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah dalam upaya sama sama mengembalikan geliat pariwisata di NTB.

Penggunaan uang persediaan (UP) satuan Kerja melalui transaski non tunai Digipay dalam pelaksanaan APBN sejalan dengan upaya pemerintah memasyarakatkan transaksi non tunai. Namun demikian di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB, satker pengguna Digipay sampai saat ini masih diangka 27,46 persen (106 satker dari 386 satker, vendor 42). Penggunaan Digipay di wilayah NTB saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi Digipay  yang digunakan oleh satker.

Total realisasi Digipay (jumlah rupiah dan transaksi) di wilayah NTB selama periode bulan Januari s.d. Agustus  TA 2021 sebesar Rp1,08 miliar dengan total transaksi 693. Kanwil DJPb Provinsi NTB menempati posisi terbesar kedua ditingkat regional Bali- Nusra, sementara di tingkat nasional Kanwil DJPb NTB menempati posisi ketiga terbaik (kondisi bulan Agustus 2021). Data capaian Digipay Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan rata-rata pertumbuhan (growth) implementasi Digipay pada bulan Juni  dan Juli tahun 2021 sebesar 5%. Angka ini masih jauh dari harapan yaitu di kisaran angka pertumbuhan sebesar 20%.

Pembayaran non tunai dengan sistem Digipay meliputi aspek pengadaan secara elektronik, pembayaran secara non-tunai (cashless), pelaporan dan transaksi perpajakan. Ketiga aspek tersebut, tidak terdapat pada mekanisme pembayaran non tunai lainnya seperti melalui internet banking, kartu debit, maupun kartu Kredit Pemerintah (KKP). Jika dibandingkan dengan penggunaan internet banking atau kartu kredit, masing-masing lebih merupakan instrumen pembayaran dan tidak terkait dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana yang menjadi kelebihan Digipay. Selain simplifikasi proses bisnis, kelebihan dari sistem Digipay juga dapat menjadi alternatif dari beberapa kendala implementasi transaksi non-tunai lainnya, khususnya terkait penggunaan KKP.

Salah satu isu utama dalam penggunaan KKP adalah ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya lainnya yang timbul dan ditagihkan oleh rekanan/penyedia. Kedua hal tersebut tidak menjadi isu permasalahan dalam sistem Digipay; Namun, masih rendahnya komitmen, dukungan dan partisipasi satker dan mitra perbankan (Himbara) dalam implementasi sistem Digipay di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB menjadi kontradiksi dengan program Pemerintah yaitu memasyarakatkan pembayaran non tunai.

Dengan masifnya implementasi Digipay diharapkan dapat mengoptimalkan transaksi non tunai (cashless) untuk mengurangi penggunaan uang tunai yang berasal dari Uang Persediaan/UP yang dikelola oleh satker di wilayah Kanwil DJPb Provinsi NTB. Untuk itu, Digipay perlu didorong agar terus berkembang karena memiliki beberapa urgensi dalam rangka peningkatan kualitas pengeloaan keuangan negara dan pemberdayaan UMKM khususya di wilayah NTB. Upaya untuk meningkatkan implementasi Digipay secara masif di wilayah kerja Kanwil DJPb NTB dapat dilakukan antara lain: Melakukan analisis dan strategi dalam rangka pencapaian implementasi Digipay satker yang optimal di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB; Mendorong satker untuk melakukan koordinasi dengan KPPN, Vendor, maupun pihak perbankan dalam implementasi Digipay. Mengakselerasi penyedia barang/jasa dalam memanfaatkan sistem Digipay, sebagai contoh yaitu dengan mendorong kelompok/komunitas di lingkungan rekanan/penyedia barang/jasa berskala kecil/mikro (UMKM) untuk memanfaatkan sistem pembayaran Digipay; Meningkatkan pemahaman satker bahwa dengan implementasi Digipay memberikan banyak manfaat baik dari sisi pengadaan barang/jasa maupun dalam simplikasi pembayaran dan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel. 

Hal ini telah dilakukan melalui kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan tema “Mendorong Implementasi Perluasan Digital Payment (Digipay), Menuju Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel” yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di Aula Tambora merupakan wujud sinergi dan koordinasi yang intens antara Kanwil DJPb dan KPPN serta para pihak terkait dalam lingkup Provinsi NTB untuk mengakselerasi implementasi Digipay di wilayah Provinsi NTB.

Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 1 September 2021, persentase realisasi pagu APBN di wilayah NTB sebesar 59,17% dari pagu sebesar Rp13.21 trilyun dengan rincian persentase belanja Kementerian/Lembaga sebesar 63.07% dari pagu sebesar Rp9,06 trilyun dan persentase belanja TKDD sebesar 50.66%. Realisasi ini belum memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada nota Dinas No. ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan sebesar 70% tersebut perlu dilakukan akselerasi dan effort oleh Kanwil DJPb Prov NTB dan seluruh KPPN guna mendorong realisasi  belanja K/L dan TKDD.

Untuk mengakselerasi realisasi belanja K/L dan TKDD Triwulan III 2021 sebesar 70%, Kanwil dan KPPN Lingkup NTB melakukan kerja cepat, efisien, extraordinary, dan membangun komitmen dari seluruh pihak yang terlibat baik satker dan Pemda untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain seperti rapat koordinasi dengan seluruh KPA, rapat koordinasi dengan KPPN yang dilakukan secara rutin, one on one meeting dengan Satker K/L untuk mengetahui permasalahan dan memberikan solusi penyerapan, membuat kertas kerja monitoring harian guna mengikuti perkembangan realisasi per BA, per Satker dan per KPPN, melakukan koordinasi dengan Pemda lingkup NTB untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa . Harapannya yaitu dengan sisa waktu yang ada pencapaian target 70% di Triwulan III sangat mungkin diwujudkan

Sementara, dari jumlah penerima Dana Desa sebanyak 1.005 desa yang tersebar diseluruh Kabupaten yang ada Provinsi NTB. Sampai dengan awal bulan September 2021 masih terdapat 373 desa yang belum salur Dana Desa Tahap II. Kendala belum tersalurnya  Dana Desa Tahap II tersebut karena belum mencatat realisasi BLT di Aplikasi OMSPAN. Koordinasi antar Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan seluruh Dinas PMD diharapkan mempercepat proses input realisasi BLT di 373 desa sehingga dapat salur di Triwulan III.

Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyaluran dana Desa Tahap II di wilayah Provinsi NTB, terdapat penambahan penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar Rp80,37 milyar. Total Penyaluran sampai dengan akhir September 2021 menjadi Rp924,61 milyar atau 74,10% serta adanya penambahan jumlah desa penerima Dana Desa Tahap II dimana sebelum Rakor sebanyak 641 desa, setelah Rakor menjadi 852 desa.

Sampai dengan akhir triwulan III telah tercapai target realisasi APBN Triwulan III sebesar Rp6,41 trilyun atau 70,86%, percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dengan Pemda dan meningkatnya realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II di wilayah NTB sampai dengan akhir bulan September mencapai 74,10% atau sebesar Rp924,61 milyar.

Halo...! Sobat Perbendaharaan.., 

Realisasi penyaluran APBN Tahun Anggaran 2021 di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Juli 2021 telah mencapai 50,02 persen atau sebesar Rp6,70 triliun  dari total pagu Rp13,39 triliun.

APBN masih difokuskan pada penanganan kesehatan dan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha. Realokasi anggaran pada awal tahun dilakukan untuk mendukung vaksinasi gratis secara bertahap untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehingga aktivitas masyarakat dapat lebih leluasa untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Namun demikian, di situasi yang serba sulit ini, satker lingkup Kanwil DJPb NTB mampu meningkatkan kinerja belanjanya dibandingkan dengan periode sebelumnya.Penyerapan Belanja K/L s.d. 31 Juli 2021 sebesar Rp.4.903,75 Milyar (53,01%) dari alokasi pagu Belanja K/L sebesar Rp.9.250,61 Milyar. Capaian Kinerja kinerja belanja K/L TA 2021 masih lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut penyerapannya sebesar 35,92% dan 40,92%. Dengan kinerja belanja K/L yang tinggi s.d 31 Juli 2021 dan berjalan on-track tentunya diharapkan memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat NTB.

Sementara, realisasi Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 31 Juli 2021 Rp487,49 M (25,52 %), realisasi DAK Non Fisik (Khusus BOS) sampai dengan 31 Juli 2021 sebesar Rp680,33 miliar atau 68,84 persen, sedangkan kinerja penyaluran Dana Desa sebesar Rp629,48 miliar atau sebesar 50.45 persen dengan rincian Tahap I Rp301,72 miliar (1.004 desa), Tahap II Rp79,15 miliar ( 224 desa- belum salur 780 desa), Earmark 8% DD untuk penanganan Covid-19 Rp66,16 miliar ( 1.004 desa) dan BLT Rp180,44 miliar (55,30 persen dari proyeksi BLT (12 bLn) sebesar 326,30 miliar).

Untuk lebih lengkap, Sobat Perbendaharan dapat mengunduh data realisasi APBN 2021 lingkup Provinsi NTB per 31 Juli 2021 disini.

Mataram, 15 September 2021 – Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bertepatan hari Rabu, 15 September 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan acaraTreasury Goes To Campus dengan tema “Peran APBN dalam Pertumbuhan Ekonomi di masa pandemic dalam rangka pemulihan ekonomi nasional “, secara daring. Acara ini merupakan salah satu agenda kegiatan edukasi mengenai peran Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi.

Kegiatan Treasury Goes To Campus ini disambut hangat dan antusias oleh Rektor Universitas Mataram  beserta segenap civitas akademika. Undangan yang ditargetkan sebanyak 100 peserta, ternyata melebihi kapasitas hingga 200 peserta yang diselenggarakan secara online melalui Zoom Meeting.

Dalam acara tersebut, bertindak sebagai pembawa materi  adalah Sudarmanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan yang bertindak sebagai pembahas adalah Prof. DR. H.Mansur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dengan moderator Galang Juniar, Staf Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembawa acara Eisa Silvanti, Staf Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Dalam materinya Sudarmanto memaparkan mengenai peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dalam pengelolaan Keuangan Negara baik terkait Belanja Negara ,  belanja Pemerintah Pusat, Dana Transfer ke Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat  tahun 2021.  Untuk mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, penyerapan belanja pemerintah pusat  sampai triwulan ditargetkan mencapai 70%. Capaian penyerapan anggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat karena konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 45%, yang berarti penyerapan APBN maupun APBD sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2021, alokasi anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dan Dana Desa mencapai Rp. 13,9 Trilyun .

Dalam sesi pembahasan, Prof. DR. H.Mansur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram memberikan tanggapan atas peran APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Beliau menyampaikan bahwa respon pemerintah terhadap pandemi cepat dan terukur. Pandemi covid-19 memberikan disrupsi yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, kesehatan dan keuangan. Atas dampak covid-19 yang luar biasa itu direspon cepat dengan extraordinary policy antara lain penerbitan perpu no 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi undang-undang no 2 tahun 2020, fleksibilitas APBN dimana defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB. Selain perubahan APBN, pemerintah juga menyediakan stimulus untuk dapat mengatasi covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam bauran kebijakan fiskal untuk mendukung pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada akhir sesi acara, Rektor Universitas Mataram mengharapkan kegiatan edukasi mengenai APBN ini dapat berlanjut di waktu-waktu mendatang.

Sampai dengan Triwulan I 2021 Kanwil DJPb Provinsi NTB juga telah menciptakan berbagai inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peningkatan layanan kepada mitra kerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi. Adapun inovasi yang telah diciptakan adalah sebagai berikut:

1. SILAQ LAPOR

Inovasi pengaduan SILAQ LAPOR merupakan Inovasi Kanwil DJPb Provinsi NTB yang bertujuan untuk menampung laporan/keluhan masyarakat termasuk satuan kerja, terkait dengan layanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb NTB. Aplikasi ini merupakan hasil replikasi dari Modul Pengaduan  Berugak (Berani Adukan Gratifikasi dan Pelayanan Kami) yang ada pada Aplikasi Layanan Online milik KPPN Selong. Keutamaan Aplikasi ini adalah aduan masyarakat dapat langsung dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh Kanwil DJPb NTB Aplikasi Silaq Lapor ini ditautkan pada website resmi milik Kanwil DJPb NTB (www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb) pada menu Layanan Eksternal. Aplikasi SILAQ LAPOR merupakan aplikasi pendamping Sipandu yang telah digunakan secara Nasional. Pada tampilan Aplikasi SILAQ LAPOR, juga ditampilkan nomor handphone Kepala Kanwil DJPb NTB serta tautan Aplikasi SIPANDU sebagai alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat dan satuan kerja apabila ada pengaduan.

2. BEGIBUNG DI SENGGIGI (BDS)

BEGIBUNG DI SENGGIGI merupakan salah satu inovasi non IT kepunyaan Kanwil DJPb Provinsi NTB. Berasal dari akronim Briefing Pagi Semua Bergabung Sharing Penting Pagi-Pagi. BEGIBUNG DI SENGGIGI merupakan kegiatan briefing pagi yang dilakukan di hari Senin pada Minggu I dan III setiap bulannya. Aktifitas briefing pagi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelesaian tugas-tugas Kantor Wilayah dan KPPN selama dua minggu sebelumnya dan menyiapkan rencana aksi untuk dua minggu kedepannya. Peserta kegiatan utamanya adalah para pejabat eselon III dan IV namun tidak menutup kemungkinan dihadiri oleh seluruh pegawai tergantung pada agenda pembahasannya. Acara ini sendiri dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

3. BERAJAH

BERAJAH (Berinteraksi Jarak Jauh Tanpa Hambatan). Pegawai yang sedang melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh maupun Video Conferences akan diberikan tanda pengenal untuk menunjang fokus terhadap kegiatan tersebut tanpa interupsi dari pegawai lain dan/atau lingkungan. Pandemi COVID-19 mengubah mekanisme pelatihan maupun pembelajaran menjadi tanpa tatap muka, dilaksanakan secara online di tempat peserta masing-masing. Untuk mengurangi gangguan dari pegawai lain, diperlukan tanda untuk menunjukkan jika pegawai tersebut sedang berlatih/belajar. Subbagian Kepegawaian menjadi PIC yang bertanggung jawab atas pemberian akses tanda berajah kepada pegawai yang memperoleh surat tugas (ST) untuk mengikuti PJJ / Vidcon.

4. APLIKASI MANDALIKA

Mandalika merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Kanwil DJPb NTB dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada stakeholders. Inovasi Mandalika dikembangkan dengan latar belakang kebutuhan pengelolaan antrian proses revisi DIPA yang merupakan  tupoksi dari Bidang PPA I Kanwil DJPb NTB. Dengan jumlah satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb NTB yang mencapai 376 satker, maka proses pengajuan revisi menjadi tantangan tersendiri, yang memerlukan pengelolaan agar dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus kepuasan bagi para stakeholder. Sesuai dengan janji layanan Kanwil DJPb NTB, proses revisi DIPA diharuskan selesai dalam jangka waktu 1 hari saja. Sistem antrian revisi DIPA, akan membantu realisasi janji layanan tersebut, sekaligus juga memudahkan para pelaksana tugas di bagian revisi DIPA untuk mengelola usulan revisi agar dapat diselesaikan dengan baik dan tertib. Saat ini Inovasi Mandalika telah diperbarui, baik dari sisi tampilan maupun fungsinya. Data antrian yang masuk akan terkirim via email kepada satker sebagai bukti antrian, dan kepada petugas di PA1 Kanwil DJPb prov. NTB sebagai notifikasi agar cepat ditindaklanjuti. Selain itu, ditambahkan juga fitur manajemen status data, untuk mempermudah petugas di PA1 dalam menangani revisi satker. Inovasi Mandalika dapat diakses oleh Satuan Kerja di Aplikasi  www.kanwildjpbntb.com pada modul Mandalika

5. APLIKASI BUMI GORA

BUMI GORA merupakan sebuah inovasi dari Kanwil DJPB NTB berbasis IT, yang merupakan wadah bagi satker-satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk berkonsultasi langsung kepada pejabat/pegawai Bidang PPA I terkait layanan revisi, konsultasi mengenai peraturan, aplikasi, maupun permasalahaan yang dihadapi saat melakukan proses revisi anggaran. Grup Whatsapps ini dibagi menjadi 4 untuk tiap satker dari masing-masing KPPN lingkup NTB (Mataram, Selong, Sumbawa Besar dan Bima). Konsultasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui daring dan pegawai Bidang PPA I siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut baik di dalam maupun di luar jam kerja.

6. APLIKASI MONITORNG JAMINAN

Aplikasi Monitoring Jaminan merupakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Kanwil DJPb NTB dalam rangka ketertiban pengelolaan jaminan yang ada pada KPPN di lingkup Kanwil DJPb NTB. Sebelumnya, fungsi aplikasi ini sudah dibangun di KPPN Sumbawa Besar. Dengan desain sistem serta konsep aplikasi yang serupa, Kanwil DJPb NTB kemudian membangun aplikasi Monitoring jaminan untuk lingkup Kanwil DJPB NTB, untuk memudahkan monitoring terhadap pengelolaan jaminan di setiap KPPN di lingkup Kanwil DJPb NTB.

Aplikasi ini dibangun menggunakan Framework Codeigniter dengan database MySQL. Memiliki 2 role, yaitu Role Kanwil untuk memonitor data jaminan, dan role KPPN sebagai penyedia data jaminan. Pada aplikasi ini, softcopy jaminan diinput, berikut data-data yang melekat, misalnya data supplier, data waktu berakhirnya jaminan serta nilai jaminan. Berdasarkan data waktu berakhirnya jaminan, pada tampilan data diberikan notifikasi warna, untuk mengingatkan jaminan yang akan jatuh tempo atau yang terlambat. Aplikasi ini dapat diakses di alamat : 10.68.60.17/DJPbntbonline di menu Monitoring Jaminan.

7. MERARIK

MERARIK merupakan sebuah inovasi dari Kanwil DJPB NTB berupa pemutaran rekaman suara pembacaan Kode Etik Pegawai, yang dilakukan di setiap pagi hari di Kanwil DJPB NTB. Rekaman suara ini diperdengarkan ke seluruh pegawai melalui sistem audio internal yang dibangun dan tersebar di seluruh ruangan. Harapannya adalah agar nilai-nilai kode etik Kementerian Keuangan melekat di jiwa pribadi masing-masing pegawai sehingga secara psikologis segala tindak tanduk dan perilaku pegawai mencerminkan etika sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Selain Kode Etik juga dibacakan mengenai nilai-nilai Kementerian Keuangan.

8. MELE JARI

Dalam Bahasa Sasak, Mele Jari berarti keinginan atau cita-cita. Inovasi ini berwujud kata-kata motivasi yang diaplikasikan ke sign plate kemudian ditempelkan pada tempat-tempat strategis di sekitar area kantor. Motivasi sendiri berarti alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan seorang  individu.  Seseorang yang memiliki motivasi tinggi dapat diartikan bahwa orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Motivasi juga berarti sebuah semangat seperti yang dikenal oleh masyarakat luas saat ini.

Mele Jari muncul sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan motivasi pada diri seluruh elemen SDM yang ada pada unit kerja Kanwil DJPb NTB agar terus memiliki alasan yang kuat dan selalu bersemangat untuk dapat mencapai tujuan atas apa yang dikerjakan sehingga dapat juga memberi dampak positif pada organisasi.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, bahwa Pemda menyiapkan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas yang dianggarkan melalui realokasi dan refocusing DAU/DBH dengan besaran a) paling sedikit 8% Dana Alokasi Umum (DAU); atau b) paling sedikit 8% Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU, serta c) penerimaan umum APBD NTB jika pendanaan melalui DAU/DBH belum mencukupi.

Penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya di wilayah NTB dilakukan dengan realokasi dan refocusing DAU/DBH yang digunakan untuk:

1. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah NTB dengan pagu anggaran sebesar Rp79,68 miliar, yang antara lain digunakan untuk:
   1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
   2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
   3. distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19;
   4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.
2. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp25,57 miliar antara lain digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan di wilayah Provinsi NTB.
3. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp207,76 miliar.
4. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemda lingkup Provinsi NTB dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp111,48 miliar.

Secara umum seluruh Pemda di NTB telah mengalokasikan minimal 8% dari pagu DAU/DBH untuk mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya. Realisasi earmarked DAU/DBH di Provinsi NTB sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp172,82 miliar atau 26,03% dari pagu, sedikit dibawah rata-rata realisasi earmarked DAU/DBH Nasional sebesar 27,76%. Dari lima jenis kegiatan belanja earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada Kelurahan dalam Penanganan Covid-19, dan  insentif Nakes, realisasinya masih di bawah rata-rata nasional. Sedangkan realisasi untuk Belanja Kesehatan Lainnya Provinsi NTB sebesar 35,99% berada diatas rata-rata nasional sebesar 24,90%.

Untuk realisasi belanja earmarked DAU/DBH per pemda, dari 11 pemda di NTB, 7 Pemda realisasinya berada di atas rata- rata realisasi nasional, yaitu Pemda Lombok Utara dengan realisasi sebesar 46,34%, Kab Lombok Timur sebesar 39,32 %, Kota Mataram sebesar 39,02%, Kab Sumbawa Barat sebesar 37,26%, Kota Bima 34,92%, Kab Dompu 33,44%, dan Kab Sumbawa 29,71%. Namun masih terdapat empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTB yang realisasi earmarked DAU/DBH nya masih dibawah rata-rata nasional. Akselerasi realisasi earmarked DAU/DBH terhadap keempat Pemda tersubut perlu dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi NTB.

Empat Pemda di wilayah NTB yaitu Provinsi NTB, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat dan Kab.Bima yang realisasi earmarked DAU/DBH nya masih dibawah rata – rata nasional diharapkan segera merealisasikan anggaran nya guna mendukung pemulihan ekonomi di wilayah NTB.

Selain pendanaan dari DAU/DBH, seluruh Pemda NTB diharapkan juga segera merealisasikan anggaran pada APBD untuk pemberian bantuan sosial/jaring pengaman sosial kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19. Apabila belum tersedia maka dapat dilakukan optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) atau penjadwalan ulang kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah NTB.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Daerah NTB yang diselenggarakan oleh Sekda Provinsi NTB, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB telah menyampaikan progress kinerja penyaluran earmarked DAU/DBH di wilayah NTB sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi Pemda NTB. Kanwil DJPb Provinsi NTB sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya akan terus berupaya mengakselerasi penyaluran dana PC PEN untuk semua cluster. Sampai dengan Semester I 2021 realisasi PC PEN di wilayah NTB telah mencapai Rp2,42 triliun untuk seluruh cluster.

Sebagai bukti komitmen dukungan terhadap Reformasi Birokrasi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB terus membangun Zona Integritas. Tujuan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2021 menjadi cambuk bagi segenap jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB membenahi diri terus menerus demi peningkatan kualitas pelayanan demi tercapainya kepuasan bagi mitra satker yang dilayaninya. Perbaikan dilakukan terus menerus, tidak berhenti dalam menegakkan Integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan yang merupakan inti dari Reformasi Birokrasi, demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB, Sudarmanto mengawali acara Rilis APBN, TKDD, PC-PEN Triwulan II Tahun 2021 di Aula Tambora, Kanwil DJPb Prov. NTB jalan Majapahit 10, Selasa, 13 Juli 2021, yang dihadiri juga oleh Kepala Kanwil DJP Nusra, Kepala KPBC Mataram dan media cetak dan elektronik di kota Mataram.  

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ND-40/PB/2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB dan 3 (tiga) KPPN diwilayahnya yaitu KPPN Mataram, KPPN Selong, dan KPPN Bima ditetapkan sebagai unit dari lingkup Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB Kementerian Keuangan yang mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Juga dijelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas pada dasarnya ditandai dengan terpenuhinya Komponen Pengungkit pada 6 area perubahan serta Komponen Hasil yang diperoleh dari survey tingkat kepuasan para pengguna layanan. Namun demikian untuk meraih predikat WBK tahun ini tidak mudah. Segenap jajaran Kanwil DJPb Prov. NTB terus melakukan internalisasi dan sosialisasi makna dan semangat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Demi mewujudkan zona integritas yang ditandai dengan predikat WBK 2021 dari Kemenpan RB, Kanwil DJPb Prov. NTB melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana demi kenyaman stakeholder menerima layanan. Inovasi IT maupun non IT juga diciptakan demi peningkatan kualitas SDM dan kualitas pelayanan publik. Tahun 2021 ini ada 7 (tujuh) inovasi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Prov. NTB. Ketujuh inovasi tersebut adalah Silaq Lapor (sarana pengaduan), Berajah (sarana belajar online), Merarik (rekaman kode etik), Bumi Gora (konsultasi online), Melejari (kalimat motivasi), Monitoring Jaminan dan Begibung di Senggigi  (Rapat pimpinan di Minggu ke-3 setiap bulannya).

Selain inovasi tersebut diatas, Kanwil DJPb Prov. NTB juga melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan  Kementerian Keuangan.dan juga kegiatan bakti sosial kemasyarakatan, seperti sinergi dengan mitra kerja secara berkala, Rilis Pencairan APBN secara berkala, Perbendaharaan Peduli, Jumat Berbagi dan sebagainya.  

Dan pada akhirnya, untuk mewujudkan mimpi meraih predikat WBK/WBBM Tahun 2021 di lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB tidak mudah. Selain perbaikan internal secara terus menerus, dukungan dan sinergi dari semua mitra kerja eksternal dan pengguna layanan sangat diharapkan. Dukungan dimaksud cukup dengan tidak memberikan imbalan apapun atas layanan yang diberikan Kanwil DJPb Prov. NTB dan KPPN, memberikan penilaian secara obyektif saat dilakukan survey Kemenpan RB serta memberikan saran dan masukan guna peningkatan kualitas pelayanan secara terus menerus dalam rangka pencairan dan penyaluran dana APBN, TKDD dan PC-PEN lingkup Provinsi NTB apalagi di saat pandemi covid19 ini. Kanwil DJPb NTB pasti BISA!

(contributor/penulis : Anto Dwi Purwanto, pegawai pada Kanwil DJPb Prov. NTB)