Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, bahwa Pemda menyiapkan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas yang dianggarkan melalui realokasi dan refocusing DAU/DBH dengan besaran a) paling sedikit 8% Dana Alokasi Umum (DAU); atau b) paling sedikit 8% Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU, serta c) penerimaan umum APBD NTB jika pendanaan melalui DAU/DBH belum mencukupi.
Penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya di wilayah NTB dilakukan dengan realokasi dan refocusing DAU/DBH yang digunakan untuk:
- Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah NTB dengan pagu anggaran sebesar Rp79,68 miliar, yang antara lain digunakan untuk:
- dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
- distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19;
- insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.
- Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp25,57 miliar antara lain digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan di wilayah Provinsi NTB.
- Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp207,76 miliar.
- Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemda lingkup Provinsi NTB dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp111,48 miliar.
Secara umum seluruh Pemda di NTB telah mengalokasikan minimal 8% dari pagu DAU/DBH untuk mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya. Realisasi earmarked DAU/DBH di Provinsi NTB sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp172,82 miliar atau 26,03% dari pagu, sedikit dibawah rata-rata realisasi earmarked DAU/DBH Nasional sebesar 27,76%. Dari lima jenis kegiatan belanja earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada Kelurahan dalam Penanganan Covid-19, dan insentif Nakes, realisasinya masih di bawah rata-rata nasional. Sedangkan realisasi untuk Belanja Kesehatan Lainnya Provinsi NTB sebesar 35,99% berada diatas rata-rata nasional sebesar 24,90%.
Untuk realisasi belanja earmarked DAU/DBH per pemda, dari 11 pemda di NTB, 7 Pemda realisasinya berada di atas rata- rata realisasi nasional, yaitu Pemda Lombok Utara dengan realisasi sebesar 46,34%, Kab Lombok Timur sebesar 39,32 %, Kota Mataram sebesar 39,02%, Kab Sumbawa Barat sebesar 37,26%, Kota Bima 34,92%, Kab Dompu 33,44%, dan Kab Sumbawa 29,71%. Namun masih terdapat empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTB yang realisasi earmarked DAU/DBH nya masih dibawah rata-rata nasional. Akselerasi realisasi earmarked DAU/DBH terhadap keempat Pemda tersubut perlu dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi NTB.
Empat Pemda di wilayah NTB yaitu Provinsi NTB, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat dan Kab.Bima yang realisasi earmarked DAU/DBH nya masih dibawah rata – rata nasional diharapkan segera merealisasikan anggaran nya guna mendukung pemulihan ekonomi di wilayah NTB.
Selain pendanaan dari DAU/DBH, seluruh Pemda NTB diharapkan juga segera merealisasikan anggaran pada APBD untuk pemberian bantuan sosial/jaring pengaman sosial kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19. Apabila belum tersedia maka dapat dilakukan optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) atau penjadwalan ulang kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah NTB.
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Daerah NTB yang diselenggarakan oleh Sekda Provinsi NTB, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB telah menyampaikan progress kinerja penyaluran earmarked DAU/DBH di wilayah NTB sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi Pemda NTB. Kanwil DJPb Provinsi NTB sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya akan terus berupaya mengakselerasi penyaluran dana PC PEN untuk semua cluster. Sampai dengan Semester I 2021 realisasi PC PEN di wilayah NTB telah mencapai Rp2,42 triliun untuk seluruh cluster.