1. Dilansir dari LOMBOKTODAY.CO.ID – Mahasiswa Fakultas Sastra UNW Mataram berpartisipasi dalam kegiatan Penguatan Pakta Integritas yang bertempat di kantor Kanwil DJPb Provinsi NTB, Jalan Majapahit No.10 Mataram, pada Selasa (16/7/2024). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi para mahasiswa dan dosen yakni ‘’Penguatan Pakta Integritas’’ sebagai bentuk kolaborasi dengan Fakultas Sastra UNW Mataram. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://lomboktoday.co.id/2024/07/17/mahasiswa-fakultas-sastra-unw-mataram-berpartisipasi-dalam-penguatan-pakta-integritas-0706.html

2. Dilansir dari surat kabar Suara NTB - Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Provinsi NTB masih rendah dibanding dengan realisasi belanja transfer lainnya seperti DAK non
fisik, dana desa, belanja bansos, belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB per 1 Juli 2024, DAK fisik baru terealisasi sebesar 6,17 persen. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://drive.google.com/file/d/1LDYCqLNNHoK0G1jyyAzbGl8lLYENO8Sm/view

3. Dilansir dari LombokPost - Pemerintah kerap melaksanakan forum konsultasi publik, yang berisi dialog dan diskusi sebagai wadah pertukaran opini secara parsitipatif bersama masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, dengan tema Tingkatkan Kualitas Layanan melalui Partisipasi Publik, Kamis (18/7). Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan forum konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1504878545/djpb-ntb-tampung-saran-dan-masukan-masyarakat-lewat-forum-konsultasi-publik

4. Dilansir dari SuaraNTB.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB menggelar forum konsultasi publik yang berisi dialog dan diskusi bersama dengan stakeholder guna menampung saran dan masukan dari masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juli 2024. Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan forum konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://suarantb.com/2024/07/20/bagian-dari-upaya-meningkatkan-layanan-djpb-ntb-gelar-forum-konsultasi-publik/