Halo, SemetonKeu
Dalam rangka mempublikasikan kondisi fiskal dan regional serta manfaat pembangunan dari APBN di Provinsi NTB, Kanwil DJPb Provinsi NTB, pada hari Selasa (12/12) melaksanakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2024 dan Spending Review Tahun 2023. Kegiatan diisi dengan penyampaian materi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB, Local Expert Kanwil DJPb Provinsi NTB, BAPPENDA Provinsi NTB, dan BKD Kota Mataram.
Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh stakeholders Kanwil DJPb Provisi NTB, antara lain perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, OJK Provinsi NTB, BPS Provinsi NTB, BAPPENDA, BPKAD, BAPPEDA lingkup Provinsi NTB, SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.
Kepala Bidang PPA II menyampaikan bahwa Ekonomi NTB pada triwulan III-2024 tumbuh 6,22% (yoy) dengan tambang, namun hanya sebesar 3,96% (yoy) jika tanpa sektor tambang. Tingkat kemiskinan pada Provinsi NTB terus mengalami perbaikan dengan tingkat 12,91% pada Maret 2024.
Pada sisi fiskal, Capaian pendapatan APBN di Provinsi Nusa Tenggara Barat triwulan III tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya.
Pembangunan Provinsi NTB melalui Belanja APBN terus berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan ketersediaan akses air minum. Bapak Samsul menyampaikan bahwa, atas hasil analisis, pembangunan Bendungan Bintang Bano menurunkan jumlah rumah tangga yang kekurangan air minum di Kab. Sumbawa Barat.
Sebagai upaya meningkatkan local taxing power pemda, terdapat lima tantangan yang dihadapi pemda, yaitu perlunya penguatan perencanaan, keterbatasan kompetensi SDM, ketimpangan ekonomi, kurangnya kepatuhan WP, dan kendala elektronifikasi dalam pelayanan.
Pada kesempatan ini, BAPPENDA dan BKD Kota Mataram turut menyampaikan persiapan pelaksanaan Perda PDRD baik dari lingkup kota maupun lingkup provinsi.
#APBN #APBD #RCE #EKonomi #Fiskal #NTB
