Kendari, 22 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fungsi Regional Chief Economis t (RCE) dengan topik “Mengenal Ahli Keuangan Negara dan Perannya dalam Pencapaian Tujuan Bernegara”, pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Penguatan Kapasitas Ahli Keuangan Negara sekaligus mendukung standardisasi manajemen organisasi di lingkungan Kanwil DJPb Sultra.
Dalam paparannya, Kepala Seksi PPA II A menjelaskan tiga pokok bahasan utama, yaitu definisi dan peran ahli keuangan negara, kedudukan keterangan ahli dalam proses peradilan, serta prosedur dan langkah pemenuhan permintaan sebagai ahli di DJPb.
Ahli keuangan negara merupakan pejabat atau pegawai yang memiliki kompetensi khusus, baik melalui pendidikan, sertifikasi, maupun pengalaman dalam bidang keuangan negara dan perbendaharaan. Ahli tersebut memberikan keterangan profesional yang dapat membantu hakim memperjelas suatu perkara pidana. Namun demikian, keterangan ahli tidak bersifat mengikat bagi hakim dalam pengambilan putusan.
Dalam sesi diskusi, turut dibahas bahwa seluruh pegawai DJPb berpeluang ditetapkan sebagai ahli apabila memenuhi standar keahlian khusus. Penunjukan resmi tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi oleh Sekretaris DJPb. Selain itu, ditegaskan pula bahwa ahli tidak dapat dituntut atas keterangan yang diberikan dalam kapasitas profesionalnya.
Sebagai penutup, Kepala Bidang SKKI menyampaikan Injeksi KI yang mengajak seluruh pegawai meneladani etos kerja atlet: selalu berlatih, memberi yang terbaik, menjunjung sportivitas, serta kompak dalam tim untuk meraih tujuan bersama.
Melalui penyelenggaraan GKM ini, Kanwil DJPb Sultra menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran, kompetensi, dan kesiapan pegawai sebagai ahli keuangan negara guna mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan akuntabel.
