Padang, 4 Desember 2023 – Bertempat di ruang Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Syukirah HG, pada hari Senin , 4 Desember 2023, menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada para Kepala /Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga secara simbolik .

DIPA dimaksud akan dijadikan dasar pengeluaran negara dan pencairan atas beban APBN sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, sebagai wakil Pemerintah Pusat, menyerahkan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada para Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Alokasi belanja pada APBN 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp32,53 triliun terdiri dari  Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11,77 triliun untuk 639 satuan kerja meningkat Rp0,69 triliun (6,22%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp11,08 triliun   dan TKD sebesar Rp20,75 triliun meningkat Rp0,82 triliun (4,11%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,93 triliun yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 Pemda Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat.

Gubernur menyatakan bahwa penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2024 yang merupakan komitmen dan langkah nyata Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal sehingga memberikan manfaat lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat terutama di sisi :

• Perbaikan kualitas SDM Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan,
• Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural;
• Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
• Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah;
• Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan baik antargolongan maupun antar wilayah.

Meneruskan pesan Bapak Presiden, Gubernur mengatakan Kepala Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) agar memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui:

• Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum;
• Perbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja;
• Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras;
• Mendorong penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah;
• Melaksanakan monitoring serta mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.

Pada kesempatan penyampaian Laporan Kegiatan penyerahan DIPA dan TKD 2024, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar , Syukriah HG, mengatakan Perekonomian nasional dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini, APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi serta kenaikan energi dan pangan. APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat.  Tahun 2024 adalah tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun kualitas SDM, Infrastruktur dan reformasi lainnya. APBN akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

 Keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas belanja negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Belanja KL yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Selain sebagai pembina pelaksanaan anggaran di daerah, Kanwil DJPb Sumbar juga memiliki peranan sebagai Regional Chief Economist yang melaksanakan analisis atas kondisi fiskal dan ekonomi regional sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dalam menciptakan harmonisasi kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam rangkapeningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu sebagai financial advisor di daerah memberikan asistensi untuk mewujudkan spending better. Hal yang dilakukan sebagai RCE seperti: melaksanakan Kajian Fiskal Regional, Reviu Pelaksanaan Anggaran, Press Release Asset Liabilities Committee Regional dan mendukung inklusivitas keuangan daerah dengan memperluas akses pembiayaan UMKM dengan skema KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro.

Dalam upaya mendorong perekonomian Sumatera Barat, pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan program kerja utama adalah pemberdayaan UMKM siap ekspor. Kami meyakini bahwa melalui kolaborasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat. Kami mengundang media, masyarakat, dan pihak terkait untuk ikut serta dalam perjalanan ini menuju ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.