Selama 5 tahun terakhir, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di @KemenkeuRI mencapai 100%

Seluruh pegawai Kemenkeu WAJIB melaporkan harta kekayaannya, termasuk yang tidak wajib lapor LHKPN.

Wajib Lapor LHKPN melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN @official.kpk.

Sementara, pegawai yang bukan Wajib Lapor LHKPN, WAJIB melaporkan harta kekayaannya melalui Modul LHK yang dikelola @ItjenKemenkeu.

Kemenkeu juga telah mengintegrasikan e-LHKPN dengan Modul LHK untuk memudahkan pelaporan.

Kepatuhan pelaporan para pegawai Kemenkeu terus dijaga. Jika menemukan indikasi penyimpangan, laporkan melalui WISE Kemenkeu www.wise.kemenkeu.go.id

LAKIN Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja. LAKIN disusun berdasarkan capaian kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya, yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut. Kinerja utama mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Sementara itu, kinerja lainnya mengacu pada kinerja non IKU yang perlu dituangkan untuk dapat menunjukkan capaian kinerja unit yang lebih komprehensif. LAKIN berisi capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tujuan untuk mengetahui hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan beserta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut link LAKIN KPPN Bojonegoro Tahun 2022, dapat di akses https://bit.ly/LAKINKPPNBOJONEGOROTAHUN2022

Setelah laporan diterima, proses selanjutnya adalah verifikasi yang akan mengukur tingkat kepatuhan LHKPN. KPK mengimbau kepada 10.685 PN/WL yang belum lapor LHKPN, untuk segera menyampaikannya kepada KPK.

LHKPN berfungsi sebagai instrumen pengawasan harta kekayaan PN/WL serta pengelolaan SDM, seperti mengangkat atau mempromosikan PN/WL berdasarkan kepatuhan LHKPNnya.

Bagi PN/WL yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, akan dikenakan sanksi administratif.

Selengkapnya, data pelaporan LHKPN tahun pelaporan 2022 dapat #KawanAksi lihat dengan geser ke kiri.
#LHKPNKPK