Kondisi Perekonomian Regional
Menghadapi Covid Uncertainty atau dinamika CoViD-19 yang masih berlanjut namun lebih terkendali, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjalankan perannya dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja satuan kerja (satker) vertikal lingkup KPPN Ketapang pada semester I 2022 mencapai 43,99% atau ada deviasi 3,08% dari proyeksi belanja yang ditetapkan (47,07%). Meski demikian, secara persentase angka realisasi tersebut lebih tinggi dari semester I 2021 yaitu 43,63%, dan masih lebih tinggi dari rata-rata belanja satker vertikal lingkup Prov. Kalbar yang sebesar 35,47%.
Belanja Pemerintah Pusat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mendukung reformasi struktural, di lingkup Ketapang dan Kayong Utara pada periode semester I 2022 ini seperti pengadaan komputer pada Lab Komputer dan peraga pendukung pembelajaran Politeknik Negeri Ketapang, pembangunan asrama siswa/i MAN 1 Ketapang, pembangunan gedung PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu), pemeliharaan runway Bandara Rahadi Oesman, digitalisasi dokumen warkah tanah, dan penambahan fasilitas objek wisata Lubuk Baji.
Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Di sektor TKDD, KPPN Ketapang menyalurkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Pada semester I 2022 ini, TKDD telah disalurkan Rp352,35 M atau 52,12% dari pagu. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata penyaluran TKDD di Prov. Kalbar.
TKDD menjadi stimulus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kab. Ketapang dan Kayong Utara. DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik di semester I 2022 telah disalurkan Rp27,36 M atau 16,24% dari pagu. Dana ini di antaranya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas struktur jalan kabupaten (di wilayah Tanjung Pura, Sandai, dan Penyiuran), pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta fasilitas penunjang pendidikan di SD, SMP, dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), perluasan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan, pembangunan dan rehabiltiasi irigasi, pembangunan tangki septik, pengadaan antropometri untuk penurunan stunting, dan peningkatan kolam BBI (Balai Benih Ikan) Sandai.
Penyaluran DAK Non Fisik berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini), dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang telah disalurkan sejumlah Rp184,68 M (54,76% dari pagu) bermanfaat untuk mendanai operasional 1.896 satuan pendidikan di Kab. Ketapang & Kayong Utara serta total 201.594 siswa. Kemudian, Dana Desa telah disalurkan Rp140,31 M (49,07%) untuk 253 desa di Kab. Ketapang dan 43 desa di Kab. Kayong Utara, termasuk di dalamnya BLT Desa sebanyak Rp55,43 M sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa akibat adanya pandemi CoVID-19.
Proyeksi Kinerja Triwulan III 2022
Berdasar Rencana Penarikan Dana (RPD) pada triwulan III 2022 (per 13 Juli 2022), diproyeksikan realisasi belanja Pemerintah Pusat lingkup Ketapang dan Kayong Utara hingga triwulan III sebesar 74,48%.
Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD antara lain: Pengendalian melalui Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA); inisiasi program Duta Satuan Kerja; Konsolidasi dengan Pimpinan Daerah untuk update informasi, regulasi, dan mitigasi risiko bersama; Monitoring dan evaluasi bersama stakeholders; dan Pemanfaatan strategi komunikasi sebagai media edukasi, informasi, koordinasi, maupun publikasi atas regulasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan hasil-hasil pembangunan serta manfaatnya.
#kayongutara
#ketapang
#UangKita
#kinerja
#APBN
#kppn
