Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 yang antara lain mengatur relaksasi mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), KPPN Kolaka telah menyalurkan BLT DD ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk penyaluran sampai dengan bulan September mulai Senin kemarin.

“Jumlahnya Rp20 miliar lebih untuk 344 desa di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur” demikian diungkap Arief Rokhman, Kepala KPPN Kolaka pada hari Rabu 28/7.

Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk BLT bagi masyarakat yang belum disalurkan dari Januari sampai bulan Juli ini ditambah cadangan untuk BLT bulan Agustus dan Desember.

Dengan sudah disalurkannya dana BLT DD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), maka pemerintah desa dapat segera menyalurkan BLT tersebut kepada masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak yang sudah ditetapkan melalui musyawarah desa.

“Nantinya yang akan diterima oleh KPM adalah rapel yang belum diberikan mulai Januari sampai dengan Juli”jelasnya. Sedangkan untuk bulan Agustus dan September akan diserahkan ke masyarakat nanti sesuai bulannya. Sebagai catatan jumlah KPM yang berhak menerima BLT DD di wilayah Kolaka Raya sebanyak 17.431 keluarga.

KPPN Kolaka mencatat pertumbuhan belanja instansi pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) selama semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja K/L sebesar Rp210,56 miliar tumbuh 35 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini disokong dari semua jenis belanja dimana belanja pegawai mengalami peningkatan 22,6 persen, belanja barang 31,1 persen dan belanja modal tumbuh 102,3 persen.

“Komposisi ini sangat menggembirakan dan KPPN memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Kolaka”demikian disampaikan Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman dalam rilis hari Rabu 30/6.

Secara detil realisasi belanja negara semester 1 Tahun 2021 di wilayah pembayaran KPPN Kolaka sebesar Rp429,77 miliar atau 38,84 persen dari pagu anggaran Rp1,1 triliun. Realisasi belanja K/L sebesar Rp210,56 miliar atau 46,51 persen pagu dan TKDD sebesar Rp219,94 miliar atau 33,57 persen dari pagunya. Untuk belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp117,94 miliar (55,31 persen), belanja barang Rp68 miliar (41,31 persen), belanja modal Rp24,48 miliar (32,81 persen) dan belanja bansos Rp42 juta (100 persen). Sementara itu TKDD terdiri atas belanja penyaluran DAK Fisik sebesar Rp39,15 miliar (11,43 persen) dan Dana desa sebesar Rp180,79 miliar (58,11 persen).

Varian delta Covid-19 telah menyebabkan gelombang peningkatan kasus terkonfirmasi di Indonesia. Kasus harian pun mulai melonjak di awal Juni dengan kasus tertinggi mencapai lebih 56 ribu pada tanggal 15 Juli lalu.

Pemerintah tidak tinggal diam, berbagai kebijakan dijalankan guna menekan angka laju penularan dan sekaligus menanggulangi dampak kebijakan yang akan dilakukan. Salah satu kebijakan adalah pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 sd 20 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang sd 25 Juli. PPKM ini kemudian juga diperluas pada beberapa daerah di luar Jawa Bali yang termasuk zona rawan.

Sebagai dukungan untuk pelaksanaan PPKM Darurat dan penanganan kesehatan tersebut, pemerintah melakukan refocusing APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan APBN sebesar Rp699,43 Triliun untuk program PEN kembali ditata ulang dengan rincian anggaran program perlindungan sosial naik dari Rp148,27 triliun menjadi Rp153,86 triliun,

Dalam rangka percepatan dan pemenuhan target 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan langsung Tunai (BLT) Desa, pemerintah kembali memberikan relaksasi atas persyaratan dalam penyaluran dana Desa. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : SE-7/PK/2021 tanggal 2 Juli 2021, beberaopa persyaratan dalam penyaluran disederhanakan bahkan direlaksasi.
“Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Bupati/Walikota dan para Kepala Desa”demikian disampaikan Kepala KPPN Kolaka Arief Rokhman dalam rilis hari Selasa (6/7).
Beberapa hal yang direlaksasi antara lain Peraturan Desa (Perdes) tentang APBdes ditiadakan pada penyaluran tahap I, Perdes baru diminta sebagai syarat pada penyaluran tahap II. Selanjutnya syarat BLT bulan ke satu cukup surat kuasa pemindahbukuan dari Kepala Daerah dan input data KPM BLT, untuk bulan kedua sampai kedua belas cukup tagging (ditandai) pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (OMSPAN).
Namun demikian sebenarnya di wilayah Kolaka Raya penyaluran dana desa baik untuk tahap I (40 persen), penyaluran earmark 8% untuk Covid dan BLT Desa sudah hampir tuntas, tinggal 1 desa di Kabupaten Kolaka yang belum cair sama sekali. Hanya saja untuk BLT masih banyak desa yang tertinggal penyaluran per bulannya. Untuk BLT Desa jumlah KPM terdata sebanyak 17.298 KPM.

Guna membantu masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19, pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa. Pata tahun 2021 ini bantuan diberikan secara bulanan sebesar Rp300 ribu per keluarga selama 12 bulan.

Progres penyaluran BLT Dana Desa sampai saat ini masih belum menggembirakan. Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai minggu ketiga Juni ini penyaluran BLT di wilayah KPPN Kolaka mencapai Rp19,14 miliar untuk sebanyak 17.298 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya di Kabupaten Kolaka sebesar Rp7,28 miliar untuk 9.397 KPM, Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp7,21 miliar untuk 4.573 KPM dan Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp4,64 miliar untuk 3.328 KPM.

Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman mengungkapkan masih banyak desa yang belum salur BLT sesuai jadwal yang semestinya, dimana pada bulan Juni ini seharusnya sudah disalurkan BLT bulan ke 6.