Satuan kerja lingkup KPPN Kolaka kembali meraih penghargaan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Kamis 10 Juni 2021. Ada tiga satkeryang meraih penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020. BPS Kabupaten Kolaka meraih peringkat pertama IKPA kategori satker dengan pagu kecil di bawah 10 miliar. Pada kategori ini  KPU Kab. Kolaka meraih peringkat ketiga. Sementara itu  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Kolaka Timur meraih peringkat ketiga kategori satker Dekon/Tugas Pembantuan.

“Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas capaian tersebut” ungkap  Kepala  KPPN Kolaka, Arief Rokhman seusai Rakor.

Hasil ini mempertahankan raihan tahun lalu dimana tiga satker lingkup KPPN Kolaka juga meraih penghargaan yang sama. Pada tahun lalu satker yang memperoleh adalah BPS Kab Kolaka Timur, BPS Kab Kolaka Utara dan KPU Kolaka Utara.

“Kami berharap dan mendorong satker-satker lain untuk selalu meningkatan nilai IKPA ini, dan siap selalu memberikan bimbingan dan pendampingan” beber Arief.

Meskipun masih dalam masa pandemi, KPPN Kolaka mencatat realisasi belanja negara di wilayah pembayaran kPPN Kolaka sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp343,18 miliar atau 31,08 persen dari alokasi anggaran Rp1,15 triliun. Capaian ini naik 1,55 persen dari raihan periode yang sama tahun 2020 yang lalu. Demikian diungkapkan Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman pada rilis APBN, Senin 31/5 kemarin.

“Target kami sampai dengan akhir Juni bisa mencapai 40 persen atau masih kurang 8,92 persen lagi” terang Arief.

“Kalau dinominalkan sekitar Rp98,12 miliar lagi yang harus dibelanjakan pada bulan Juni ini” tambahnya.

Lebih lanjut Kepala KPPN Kolaka optimis target tersebut bisa dicapai mengingat bulan ini ada pembayaran gaji 13 dan belanja DAK Fisik dan Dana Desa.

Data selengkapnya berdasarkan apliksi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) realisasi belanja satker pemerintah pusat mencapai Rp158,5 miliar atau 35,19 persen yang terdiri dari belanja pegawai Rp81,25 miliar (38,37 persen), belanja barang Rp56,2 miliar (34,27 persen), belanja modal Rp20,98 miliar (28,12 persen) dan bansos Rp42juta (100 persen). Capaian belanja pemerintah pusat ini naik 8,59 persen dari capaian tahun lalu yang hanya 26,6 persen. Yang menggembirakan adalah realisasi belanja modal meningkat 24,77 persen dibanding realisasi tahun yang lalu.

Pada tahun anggaran 2021, KPPN Kolaka mendapat amanah untuk menyalurkan APBN di 3 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur sebesar Rp1,1 triliun. Rinciannya adalah belanja melalui instansi vertikal sebesar Rp455 miliar dan melalui pemerintah daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp653,7 miliar.

Realisasi sampai dengan akhir April 2021 sebesar Rp270,3 miliar atau 24,38 persen. Demikian disampaikan Arief Rokhman, Kepala KPPN Kolaka pada rilis 3/5.  Adapun rinciannya adalah belanja K/L sebesar Rp118,9 miliar (26,12 persen) dan TKDD sebesar Rp151,4 miliar (23,16 persen). Belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp59 miliar (27,9 persen), belanja barang sebesar Rp40,3 miliar (25,2 persen) belanja modal sebesar Rp19,45 miliar (23,36 persen) dan bantuan sosial sebesar Rp27juta (64,29 persen). Sedangkan TKDD terdiri atas belanja DAK Fisik sebesar Rp25,7 miliar (7,5 persen) dan Dana Desa sebesar Rp125,7 miliar (40,4 persen). Progres realisasi belanja sampai periode April ini meningkat lebih dari 20 persen dari capaian pada periode yang sama tahun 2020. Capaian ini tentunya menggembirakan dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

KPPN Kolaka mencatat sampai dengan akhir bulan Mei 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp31,57 miliar (9,22 persen) dari pagu Rp342,6 miliar.

“Penyaluran DAK Fisik ini masih cukup rendah”Ungkap Arief Rokhman Kepala KPPN Kolaka pada rilis hari Rabu 2/6 kemarin. Padahal DAK Fisik merupakan sumber utama pembangunan di daerah di tengah keterbatasan dana APBD sebagai dampak pandemi covid-19. Demikian juga fungsinya untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (OMSPAN), dari 51 bidang/subbidang yang sudah dialokasikan anggarannya baru tersalur sebanyak 16 bidang/subbidang. Adapun rincian per kabupaten adalah 10 bidang/subbidang di Kabupaten Kolaka sebesar Rp22,46 miliar (13,6 persen) dari alokasi angaran Rp165,17 miliar untuk 22 bidang. Kabupaten Kolaka Utara salur sebanyak 4 bidang/subbidang dengan nilai Rp4,06 miliar (3,73 persen) dari alokasi Rp108,86 miliar untuk 15 bidang/subbidang. Sementara itu Kabupaten Kolaka Timur tersalur 2 bidang/subbidang sebesar Rp5 miliar (7,36 persen) dari alokasi Rp68,55 miliar untuk 14 bidang/subbidang.

Sebagaimana diketahui Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Tomor 63 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 telah menetapkan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Besarannya sebesar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bulan April 2021. Pencairan THR direncanakan pada periode H-10 s.d H-5 Idul Fitri.

Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman mengungkapkan bahwa pencairan THR untuk instansi vertikal telah dapat dilakukan sejak tanggal 28 April 2021. Berdasarkan data pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai dengan hari Senin, 3 Mei ini pencairan THR untuk para ASN, Polri dan PPNPN di wilayah pembayaran KPPN Kolaka hampir tuntas. Jumlahnya mencapai Rp9,6  miliar untuk 2.649 pegawai dengan rincian THR ASN sebesar Rp4,7 miliar untuk 1.055 pegawai, anggota Polri sebesar Rp3,2 miliar untuk 817 anggota dan Pegawai lainnya/PPNPN Rp1,66 miliar sebanyak 777 pegawai.

“Masih ada beberapa yang tertinggal, karena baru mutasi atau sebab lain, namun akan disalurkan secepatnya pada minggu ini” jelas Arief. Hal ini karena berdasarkan data gaji April jumlahnya mencapai Rp11,3 miliar untuk 2.712 pegawai.