KPPN Kolaka telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketigabelas (Gaji 13) kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur pada hari Senin kemarin (10/8).

“Alhamdulillah kami bisa mencairkan secara serentak untuk 1.958 PNS dan anggota POLRI pada 45 satker vertikal dengan nominal sebesar Rp7,7 miliar lebih” ungkap Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman melalui rilis online Senin (10/8).

Besarannya adalah sebesar penghasilan gaji pada bulan Juli yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/umum. Berbeda dengan pembayaran THR, Gaji 13 kali ini juga diberikan kepada para pejabat eselon I dan II. Namun untuk pejabat negara seperti Presiden, Wapres, Menteri/Kepala lembaga, Kepala Daerah dan Legislatif tidak diberikan. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Pemghasilan Ketigabelas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai NonPNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Hal ini dimaksudkan sebagai stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi bagi para ASN dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan empati kepada sesama dengan  memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak terutama untuk pencegahan, penanganan dan/atau mengatasi dampak COVID-19, pemerintah mengalokasikan cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,7 triliun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2020 tentang Perubahan Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

“Alhamdulillah hari ini telah tuntas ditandatangani BAR dari tiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur” ungkap Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman melalui rilis online Jumat (24/7).

“Pelaksanaan rekonsiliasi juga berjalan lancar karena data transaksi sudah dilakukan rekon secara rutin setiap bulannya dan selisih yang menjadi catatan/tunggakan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut telah terselesaikan” tambah Arief.

Hal ini berkat koordinasi yang baik antara Pemda khususnya BKD dengan pihak KPP Pratama Kolaka dan KPPN Kolaka.

Kolaka Timur menjadi kabupaten pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menuntaskan penyaluran dana desa tahap II ke seluruh desa yang berjumlah 117 desa.

“Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa sebesar  Rp9,6 miliar atau 10 persen dari pagu tiap desa sudah diterbitkan hari Jumat kemarin (3/7) ” ungkap Arief Rokhman, Kepala KPPN Kolaka melalui rilisnya.

“Jadi untuk Koltim tinggal sekali lagi yaitu tahap III sebesar 20 persen dari pagu dana desa” tambahnya. Total realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Kolaka Timur sampai saat ini sebesar Rp77,85 miliar atau 80,52 persen dari alokasi sebesar Rp96,68 miliar.