Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per tanggal 6 November 2020 realisasi penyaluran Dana Desa di wilayah Kab. Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur mencapai 95,36 persen atau sebesar Rp296,22 miliar dari alokasi Rp310,64 miliar. Realisasi ini di atas rata-rata tingkat regional Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 81,49 persen atau Rp1,33 Triliun dari alokasi Rp1,63 Triliun. Sementara itu di tingkat nasional rata-rata penyaluran dana desa  sebesar 86,28 persen atau Rp61,42 Triliun dari pagu 71,19 Triliun.

“Alhamdulillah hari ini telah tuntas ditandatangani BAR dari tiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur” ungkap Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman melalui rilis online Jumat (24/7).

“Pelaksanaan rekonsiliasi juga berjalan lancar karena data transaksi sudah dilakukan rekon secara rutin setiap bulannya dan selisih yang menjadi catatan/tunggakan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut telah terselesaikan” tambah Arief.

Hal ini berkat koordinasi yang baik antara Pemda khususnya BKD dengan pihak KPP Pratama Kolaka dan KPPN Kolaka.

Kepala KPPN, Arief Rokhman menyerahkan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dari Menteri Keuangan kepada Bupati Kolaka, Ahmad Safei pada hari Selasa (13/10).

Piagam ini sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka pada tahun 2019 yang mendapat opini WTP oleh BPK. Ini adalah WTP yang ke-4 secara berturut-turut.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di Pemda Kolaka atas raihan tersebut dan berpesan untuk tetap semangat bekerja meski di masa pandemic Covid-19. “Saya berharap bahwa dengan kondisi ini (pandemi Covid-19), jangan kita berputus asa dan mengakibatkan gairah kita bekerja (menurun), utamanya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama yang dibangun, pada tahun 2020 Kabupaten Kolaka dapat meraih kembali opini WTP ” pesan Bupati Kolaka.

KPPN Kolaka telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketigabelas (Gaji 13) kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur pada hari Senin kemarin (10/8).

“Alhamdulillah kami bisa mencairkan secara serentak untuk 1.958 PNS dan anggota POLRI pada 45 satker vertikal dengan nominal sebesar Rp7,7 miliar lebih” ungkap Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman melalui rilis online Senin (10/8).

Besarannya adalah sebesar penghasilan gaji pada bulan Juli yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/umum. Berbeda dengan pembayaran THR, Gaji 13 kali ini juga diberikan kepada para pejabat eselon I dan II. Namun untuk pejabat negara seperti Presiden, Wapres, Menteri/Kepala lembaga, Kepala Daerah dan Legislatif tidak diberikan. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Pemghasilan Ketigabelas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai NonPNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Hal ini dimaksudkan sebagai stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi bagi para ASN dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan empati kepada sesama dengan  memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak terutama untuk pencegahan, penanganan dan/atau mengatasi dampak COVID-19, pemerintah mengalokasikan cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,7 triliun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2020 tentang Perubahan Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.