KPPN Makassar II melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Penyediaan Data Statistik Keuangan Pemerintah dan Indikator Makro dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Maros. Takalar dan Gowa. Rangkaian acara penandatanganan ini berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 16 September 2021. Data dan informasi tersebut memberikan informasi yang aktual tentang beragam upaya pemerintah untuk memulihkan kesehatan dan menjaga aktivitas ekonomi agar tetap produktif.
 |
 |
 |
Dalam klausul MoU tersebut dimungkinkan perluasan materi kerja sama di kemudian hari. Semoga dukungan dan sinergi untuk semangat kemanfaatan yang diupayakan bersama dapat terus terjalin dengan baik.
Selain sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), upaya pemanfaatan data, publikasi dan kerja sama yang baru saja ditandatangani, diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan KPPN Makassar II yang mengelola dana APBN kurang lebih Rp 8,3 Triliun dari beberapa jenis belanja dengan dimensi manfaat yang beragam. Termasuk juga potensi pelaksanaan tugas Regional Chief Economist unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui sinergi dengan beragam unit Kementerian/ Lembaga dan masyarakat pada umumnya. Terdapat koherensi dengan data statistik regional yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi di unit BPS.
