Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang. Dalam rangka mengurangi retur SP2D, perlu dilakukan berbagai upaya mitigasi terjadinya retur dan percepatan penyelesaian retur paling lambat 10 hari kerja sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018.

Sebagai upaya  pencegahan terjadinya retur SP2D, KPPN Makassar II melakukan terobosan “Gerakan Zero Retur” dengan melakukan peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dengan bank mitra KPPN Makassar II dan menjadikannya sebagai Inisiatif Strategis Orgainsasi.

Sebagai Langkah awal, pada Kamis, 30 Maret  2023, KPPN Makassar II mengadakan Rapat Koordinasi "Gerakan Zero Retur SP2D" antara KPPN Makassar II dengan Bank mitra KPPN Makassar II bertempat di Ruang rapat KPPN. Rapat koordinasi ini diinisiasi oleh Seksi Bank dengan sharing session mengenai tips dan trik dari sisi perbankan untuk memitigasi terjadinya retur SP2D dan percepatan dalam penyelesaian Retur SP2D.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada rekening Satker sehingga menyebabkan terjadinya retur oleh pihak bank. KPPN Makassar II selalu berkomitmen dalam mensukseskan "Gerakan Zero Retur".

KPPN Makassar II sebagai KPPN penyalur DAK Fisik untuk wilayah Pemprov. Sulsel, Kab. Gowa dan Kab. Takalar terus berperan aktif dalam mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik. Salah satu langkah aktif yang dilakukan adalah Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik tahap I dan DAK Fisik Sekaligus. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dimulai pukul 14.00 WITA s.d. 16.00 WITA bertempat di Ruang Rapat BKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, OPD pengelola DAK Fisik tahun 2023. Sementara itu, dari KPPN diwakili oleh Kepala Seksi Bank Bapak Johannes Calvin Simanullang selaku PPK Penyaluran Transfer ke Daerah dan operator Transfer ke Daerah.

PPK Penyaluran Transfer ke Daerah, Johannes Calvin Simanullang mengatakan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan bentuk peran KPPN Makassar II bersama dengan Pemda untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi terkait percepatan penyaluran DAK Fisik. Selanjutnya disampaikan bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan bagi BPKAD, OPD dan juga KPPN untuk bisa bersama mengawal berbagai program kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk pemenuhan administrasi. “Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama mengawal proses penyaluran DAK Fisik sehingga tidak ada yang terlambat atau melebihi tenggak waktu yang sudah ditentukan.
Selanjutnya Kepala Seksi Bank Johannes Calvin Simanullang menyampaikan bahwa batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik akan memasuki masa final yaitu 21 Juli 2023 sehingga Seluruh OPD harus bergerak cepat untuk menyelesaikan proses kontrak dan segera menginput kedalam aplikasi OMSPAN. “Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan, mengoptimalkan segala potensi kita dalam memaksimalkan DAK fisik di Provinsi Sulawesi Selatan,” harapnya.

Sebagai penutup, Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Rasyid menekankan kepada seluruh OPD yang hadir agar berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penginputan Kontrak. Kemudian segera mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik dan apabila terjadi permasalahan agar segera dikoordinasikan ke Pimpinan.

Sebagai salah satu langkah aktif yang dilakukan oleh KPPN Makassar II dalam mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023, pada hari Kamis, 11 Mei 2023 Tim Penyaluran Transfer ke Daerah KPPN Makassar II menghadiri undangan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik Pemkab. Gowa. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Gowa. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Makassar II Bapak Arief Rahman Hakim selaku KPA Penyaluran  Transfer ke Daerah pada KPPN Makassar II, Kepala Seksi Bank Bapak Johannes Calvin Simanullang selaku PPK  Penyaluran Transfer ke Daerah pada KPPN Makassar II dan Kepala Seksi VERA Bapak Deddi Nuryadi selaku PPSPM Penyaluran Transfer ke Daerah pada KPPN Makassar II. Sementara itu, dari Pemda dihadiri oleh Kepala BPKAD Bapak Dahlan Jalamang, Inspektur Daerah Kab. Gowa dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola DAK Fisik tahun 2023.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala BPKAD Kab. Gowa Bapak Dahlan Jalamang dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas atensi KPPN Makassar II dalam pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah serta pemberian solusi yang cepat ketika terjadi permasalahan pada OMSPAN. Kepala BPKAD Kab. Gowa mengatakan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemda dan KPPN dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi terkait percepatan penyaluran DAK Fisik. Sebagai penutup, beliau mengatakan hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan bagi BPKAD, OPD dan juga KPPN untuk bisa bersama mengawal penyaluran DAK Fisik secara tepat waktu.

Setelah sambutan Kepala BPKD Gowa, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Makassar II dalam sambutannya beliau memaparkan progress penginputan syarat penyaluran DAK Fisik tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan pemantaian pada OMSPAN secara umum masih terdapat beberapa Subbidang yang belum memenuhi syarat penyaluran bahkan untuk kontrak kegiatan baru dua Subbidang yang telah direkam pada OMSPAN. Selanjutnya beliau menekankan kepada seluruh OPD yang hadir agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban DAK Fisik TA 2022 (LRPDCO, SP2D BUD, dan Foto kegiatan kontrak) untuk pemenuhan persyaratan penyaluran Tahap I TA 2023. Serta memastikan seluruh data telah diinput dengan benar dan lengkap sesuai dokumen fisik untuk menghindari gagal salur/kurang salur. Beliau berharap agar sinergisitas dan kolaborasi yang terjalan baik selama ini dapat dijaga sehingga kita bisa bersama-sama mengawal proses penyaluran DAK Fisik secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan pimpinan OPD yang hadir dari pelaksanaan diskusi diketahui bahwa hampir seluruh syarat salur telah terpenuhi pada internal Pemda tinggal menunggu reviu APIP dan tanda tangan Bupati. Terkait dengan kontrak kegiatan hampir seluruh paket kegiatan selesai di kontrakan baik kontrak fisik maupun kontrak pengawasan. Adapun paket kegiatan yang belum dikontrakan disebabkan proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP), masih proses lelang e-paksi dan reviu APIP. Sebagai penutup dilakukan pembuatan komitmen dari masing-masing OPD terkait penyelesaian syarat penyaluran DAK Fisik yang direncanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2023.

Selasa (28/03), KPPN Makassar II melaksanakan Townhall Meeting Penguatan Integritas dengan tema "Integrity is My Identity" yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai, serta PPNPN di lobby KPPN Makassar II. Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai integritas yang menjadi nilai penting dan paling utama dari nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kepala KPPN Makassar II, Arief Rahman Hakim, dalam arahannya mengingatkan bahwa KPPN Makassar II merupakan unit yang memiliki peranan strategis dalam mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pejabat dan pegawai untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Acara Townhall Meeting Penguatan Integritas ini menghadirkan Manggazali, Penyuluh Anti Korupsi pada Komunitas Obat Manjur (Orang Hebat Main Jujur), sebagai narasumber. Ia menyampaikan nilai-nilai anti korupsi dengan tagline "Berjumpa Di Kertas" (Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerja Keras, Tanggung Jawab Dan Sederhana). Manggazali juga menyajikan game Rapid Self Assessment yang berguna untuk mengasesmen diri sendiri dengan berbagai indikator integritas yang telah dipersiapkan.

Pemutaran video anti korupsi dan ulasannya juga mewarnai acara ini. Interaksi antara narasumber dan peserta terbangun dengan baik melalui kuis, serta berbagai pertanyaan dan jawaban. Acara kemudian ditutup dengan quote tentang integritas dan foto bersama.

 

'"Berintegritas bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi berani mengakui dan mau memperbaikinya, serta terus berbenah menjadi lebih baik dari sebelumnya!"

Kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan kembali komitmen seluruh komponen KPPN Makassar II dalam menjaga integritas dan mendukung penguatan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, menjaga integritas menjadi sebuah identitas bagi setiap insan di Kementerian Keuangan.