Kamis, 15 Mei 2025, KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM. Acara ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memahami kewajiban perpajakan dan akses pembiayaan.

Latar Belakang

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Keberadaan mereka terbukti tangguh saat pandemi COVID-19 dan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pelatihan ini, diharapkan UMKM Sulsel dapat berkontribusi lebih optimal dalam penerimaan negara.

Pembukaan oleh Kepala KPPN Makassar I

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Makassar I, Bapak Tiyok Subekti, yang menekankan pentingnya peran UMKM sebagai penopang ekonomi, terutama selama masa sulit pandemi. Beliau menyampaikan bahwa pemahaman pajak yang baik akan memperkuat keberlanjutan usaha UMKM.

Materi Pelatihan

1. Pengertian UMKM dan Kewajiban Perpajakan
   Narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan paparan komprehensif tentang klasifikasi UMKM, tarif pajak, dan prosedur pelaporan SPT.

2. Skema Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   Narasumber dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjelaskan mekanisme KUR, persyaratan pengajuan, serta strategi pengelolaan keuangan untuk mendapatkan pembiayaan yang berkelanjutan.

Apresiasi dan Penutupan

Kepala KPPN Makassar II menutup acara dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UMKM Sulawesi Selatan atas dedikasi mereka dalam membantu penerimaan negara. Penyerahan cenderamata kepada peserta dilanjutkan dengan sesi foto bersama untuk mengabadikan semangat kolaborasi.

Manfaat Pelatihan

• Peningkatan Kepatuhan Pajak: UMKM lebih memahami kewajiban perpajakan dan tata cara pelaporan.

• Akses Pembiayaan: UMKM memperoleh wawasan tentang KUR dan cara mengakses sumber dana.

• Jaringan dan Kolaborasi: Peserta dapat berbagi pengalaman dan membangun jejaring usaha.

KPPN Makassar II terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme pegawai dalam melayani stakeholder. Pada 27 Februari 2025, KPPN Makassar II mengadakan Pelatihan Service Excellence dan Analisis Data Keuangan yang berlangsung di lobby kantor dengan menghadirkan narasumber dari Tim Mandiri Taspen.

Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan prima (Service Excellence), mengingat KPPN memiliki tugas utama dalam melayani Satuan Kerja (Satker) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai standar pelayanan, pegawai diharapkan dapat membangun citra sebagai pelayan stakeholder yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan mitra kerja.

Selain itu, analisis data keuangan menjadi salah satu aspek penting yang dibahas dalam pelatihan ini. Pegawai KPPN harus mampu mengolah dan menganalisis data secara efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam mendukung fungsi KPPN sebagai Financial Advisor, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang akurat bagi stakeholder dalam pengelolaan keuangan negara.

Transformasi Menuju Peran Konsultatif

Sejalan dengan perkembangan kebijakan Kementerian Keuangan, peran KPPN mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi lebih konsultatif. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting untuk membekali pegawai dengan keterampilan dalam pemanfaatan data analitik guna memberikan rekomendasi yang berbasis bukti kepada Satker dan Pemda.

Pelatihan ini juga mendukung implementasi Treasury Image Branding dan Customer-Oriented Service Delivery, yang bertujuan untuk meningkatkan citra KPPN sebagai institusi yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Makassar, 29 April 2025 — KPPN Makassar II kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan negara melalui partisipasi aktif pada kegiatan Peningkatan Kemampuan (Katpuan) Fungsi Keuangan yang diselenggarakan oleh Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Selatan di Aula Mappaodang, Polda Sulsel.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat perencana dan keuangan dari seluruh satker Polda Sulsel dan Polres jajaran, antara lain Kasubbagrenmin, Kaur/Kasie Keuangan, operator perencanaan dan keuangan, serta para Kasieum Polres. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman personel dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Acara ini dibuka oleh Kombes Pol. S. Ferdinand Suwarji, Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel, kemudian dilanjutkan oleh paparan Kepala KPPN Makassar II, Abdullah Syahidin yang memberi paparan overview pelaksanaan anggaran secara umum kemudian secara spesifik di lingkungan Kepolisian (BA.60). Selain itu untuk mendorong digitalisasi pembayaran, dipaparkan pula mengenai realisasi digitalisasi pembayaran (CMS/KKP/digipay) dengan menggandeng bank terkait. Diharapkan digitalisasi pembayaran lingkup polda sulsel semakin meningkat signifikan. 

KPPN Makassar II Bahas Strategi Peningkatan Kinerja Anggaran Melalui IKPA

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Tim KPPN Makassar II memaparkan materi mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang merupakan tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja pemerintah.

Dalam paparannya, tim menjelaskan bahwa IKPA tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan efektivitas belanja dalam mendukung output dan outcome program. Parameter IKPA mencakup ketepatan waktu penyampaian revisi dan SPM, deviasi realisasi anggaran, penyelesaian tagihan, hingga kualitas data kontrak.

KPPN Makassar II juga menyampaikan sejumlah tips dan strategi agar satker Polda Sulsel dapat mengoptimalkan capaian IKPA, antara lain melalui perencanaan anggaran yang lebih realistis, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan pengajuan SPM.

Pada Kamis, 27 Februari 2025, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar Pekan Integritas sebagai upaya memperkuat budaya antikorupsi dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan ini adalah kunjungan para Kepala Kantor Kementerian Keuangan Kota Makassar Raya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak, serta memberikan contoh langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, para pejabat Kementerian Keuangan secara bersama-sama melaporkan SPT Tahunan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Maret 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 untuk Wajib Pajak Badan. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing, menekankan bahwa Pekan Integritas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan di lingkungan Kementerian Keuangan. "Kami ingin memberikan teladan kepada masyarakat bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari integritas. Dengan melaporkan SPT tepat waktu, kita turut serta dalam mendukung pembangunan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Heri Kuswanto, melaporkan bahwa hingga 25 Februari 2025, jumlah SPT Tahunan yang telah diterima mencapai 340.958, terdiri dari 333.568 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 7.390 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 302.846 SPT. "Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya," kata Heri Kuswanto. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun sistem perpajakan Coretax telah diluncurkan, wajib pajak tetap harus menggunakan layanan DJP Online di laman resmi pajak.go.id untuk pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, Heri Kuswanto menyoroti target penerimaan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189 triliun secara nasional. Untuk Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, targetnya adalah Rp18,91 triliun, dengan tambahan