- Berita
- Dilihat: 1183
Kepala Kantor Kemenkeu Se-Makassar Lapor SPT Tahunan Bersama, Sebuah Teladan Kepatuhan Pajak
Pada Kamis, 27 Februari 2025, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar Pekan Integritas sebagai upaya memperkuat budaya antikorupsi dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan ini adalah kunjungan para Kepala Kantor Kementerian Keuangan Kota Makassar Raya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak, serta memberikan contoh langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, para pejabat Kementerian Keuangan secara bersama-sama melaporkan SPT Tahunan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Maret 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 untuk Wajib Pajak Badan. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing, menekankan bahwa Pekan Integritas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan di lingkungan Kementerian Keuangan. "Kami ingin memberikan teladan kepada masyarakat bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari integritas. Dengan melaporkan SPT tepat waktu, kita turut serta dalam mendukung pembangunan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Heri Kuswanto, melaporkan bahwa hingga 25 Februari 2025, jumlah SPT Tahunan yang telah diterima mencapai 340.958, terdiri dari 333.568 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 7.390 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 302.846 SPT. "Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya," kata Heri Kuswanto. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun sistem perpajakan Coretax telah diluncurkan, wajib pajak tetap harus menggunakan layanan DJP Online di laman resmi pajak.go.id untuk pelaporan SPT Tahunan.
Selain itu, Heri Kuswanto menyoroti target penerimaan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189 triliun secara nasional. Untuk Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, targetnya adalah Rp18,91 triliun, dengan tambahan
Sejak digulirkannya Dana Desa, banyak daerah di Indonesia yang mengalami transformasi signifikan dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan Dana Desa adalah Desa Pacellekang, Kabupaten Gowa, yang telah mengembangkan budidaya lobster air tawar sebagai sektor unggulan desa.
KPPN Makassar II menyelenggarakan rekonsiliasi pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah daerah melibatkan Pemkab Gowa, Pemkab Takalar, dan KPP Bantaeng. Acara ini digelar Kamis, 30 Januari 2025 bertempat di ruang rapat KPPN Makassar IIdihadiri oleh Kepala KPP Bantaeng, Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan Gowa, bersama staf dan perangkat daerah lain.
Sepanjang tahun 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II telah melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan negara sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut, KPPN Makassar II menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB).
Makassar, [21/2] - Dalam upaya memperkuat komitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa melakukan studi tiru ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II.
Makassar, 19 Februari 2025 – KPPN Makassar II turut serta dalam Dialog Paraikate yang disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Mengusung tema "Perkembangan Fiskal Regional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan", diskusi ini menyoroti peran Kanwil DJPb dan KPPN dalam mendukung kebijakan fiskal daerah, termasuk strategi ketahanan pangan.
KPPN Makassar II turut mengambil bagian dalam acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2024 dan Peluncuran Coretax yang diselenggarakan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12). Bersama KPPN Banda Aceh, Jayapura, Jakarta V, Command Center SITP, dan PKN, KPPN Makassar II menampilkan aktivitas kerja secara live selama acara berlangsung. Penampilan ini menggambarkan suasana penutupan tahun anggaran 2024 di lini depan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan KPP Batam sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak.
