Makassar, [21/2] - Dalam upaya memperkuat komitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa melakukan studi tiru ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II.

KPPN Makassar II dipilih sebagai tujuan benchmarking karena telah berhasil meraih predikat WBBM sejak 2021. Studi tiru ini bertujuan untuk menggali strategi terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kesempatan ini, rombongan tim ZI/WBK Kemenag Kab. Gowa melakukan tour office di area middle dan back office beserta berbagai fasilitas penunjang yang disediakan.   

Berbagi Pengalaman & Best Practice

Dalam kegiatan ini, tim dari Kemenag Kab. Gowa mendapatkan paparan langsung mengenai langkah-langkah yang diterapkan KPPN Makassar II dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan profesional. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi:

• Komitmen Pimpinan & Pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja berintegritas.

• Inovasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

• Penguatan Sistem Pengendalian Internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

• Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan dengan monitoring dan evaluasi berkala.

Mendorong Transformasi di Lingkungan Kemenag Gowa

Plt. Kepala Kemenag Kab. Gowa menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengadopsi praktik terbaik yang dapat diterapkan di lingkungan mereka. Diharapkan, melalui studi tiru ini, percepatan pembangunan Zona Integritas dapat lebih optimal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Komitmen Bersama Menuju Perubahan

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi seperti ini, diharapkan semakin banyak instansi yang mampu mencapai predikat WBK/WBBM demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. KPPN Makassar II berkomitmen untuk terus mendukung instansi lain dalam perjalanan membangun integritas dan pelayanan prima.

Makassar, 19 Februari 2025 – KPPN Makassar II turut serta dalam Dialog Paraikate yang disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Mengusung tema "Perkembangan Fiskal Regional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan", diskusi ini menyoroti peran Kanwil DJPb dan KPPN dalam mendukung kebijakan fiskal daerah, termasuk strategi ketahanan pangan.

Peran DJPb dan KPPN dalam Kebijakan Fiskal di Daerah

Acara ini menghadirkan Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulsel, Bapak Angkaswantoro, dan Kepala KPPN Makassar II, Bapak Abdullah Syahidin, sebagai narasumber utama.

Dalam diskusinya, Bapak Angkaswantoro menjelaskan bagaimana Kanwil DJPb menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, serta monitoring pelaksanaan APBN di daerah. Ia juga menyoroti peran Regional Chief Economist (RCE) dalam mengedukasi masyarakat tentang fungsi APBN, mulai dari alokasi, distribusi, hingga stabilisasi ekonomi.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah alokasi anggaran ketahanan pangan yang terus berfluktuasi setiap tahunnya:

✅ Rp 2,4 triliun pada 2022
✅ Rp 3 triliun pada 2023
✅ Rp 1,6 triliun pada 2024
✅ Rp 3,39 triliun dialokasikan untuk 2025 (termasuk belanja kementerian/lembaga, DAK Fisik, dan Dana Desa)

Selain itu, berdasarkan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan (17 Januari 2025), Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional dengan indeks ketahanan pangan 83 (kategori sangat tahan). Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya satu daerah yang masuk kategori "tahan", sementara 23 lainnya masuk kategori "sangat tahan".

Namun, tantangan tetap ada, terutama risiko banjir yang berpotensi mengganggu hasil panen.

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan: SAKTI & Digipay

Bapak Abdullah Syahidin menegaskan bahwa KPPN Makassar II terus berinovasi melalui digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan aplikasi SAKTI dalam pencairan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pelaporan secara terintegrasi.

Selain itu, penggunaan Digipay untuk transaksi belanja pemerintah semakin diperkuat guna mendukung UMKM. Pada 2024, Kanwil DJPb Sulsel mencatat transaksi Digipay Satu terbanyak secara nasional.

Sepanjang tahun 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II telah melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan negara sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut, KPPN Makassar II menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB).

Apa Itu Laporan Kinerja (LAKIN)?

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah dokumen resmi yang menyajikan pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis KPPN Makassar II. Penyusunan LAKIN berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang optimal.

Struktur Laporan Kinerja KPPN Makassar II 2024

LAKIN KPPN Makassar II Tahun 2024 mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Makassar II.

2. Pelaksanaan Kinerja

Menguraikan kegiatan utama yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Kinerja

Menganalisis pencapaian berdasarkan indikator kinerja utama, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan.

Tahun 2024 menjadi penutup yang penuh prestasi bagi KPPN Makassar II! Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II 2024, kami berhasil meraih nilai 4.87, yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Pencapaian ini membuktikan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II 2024

• Periode Pelaksanaan: 25 November – 14 Desember 2024

• Jumlah Responden: 131 dari 199 satuan kerja (satker)

Survei ini melibatkan responden dari berbagai demografi yang memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan: Syarat teknis dan administratif yang harus dipenuhi.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang baku.

3. Waktu Penyelesaian: Durasi proses pelayanan.

4. Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan untuk layanan.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil dari setiap jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana: Kemampuan petugas dalam memberikan layanan.

7. Perilaku Pelaksana: Sikap dan etika petugas layanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Respons terhadap keluhan dan saran.

9. Sarana dan Prasarana: Fasilitas pendukung layanan.

Peningkatan dan Tantangan

Hasil survei menunjukkan bahwa layanan KPPN Makassar II mengalami peningkatan dibandingkan semester sebelumnya, dengan nilai naik sebesar 0.8%. Namun, beberapa tantangan perlu diatasi, terutama pada aspek Waktu Penyelesaian, Perilaku Pelaksana, dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Beberapa kendala disebabkan oleh penggunaan aplikasi berbasis database terpusat seperti SAKTI, Gaji Web, dan SPRINT. Gangguan pada aplikasi ini sering kali