Sebagai salah satu langkah aktif yang dilakukan oleh KPPN Makassar II dalam mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023, pada hari Kamis, 11 Mei 2023 Tim Penyaluran Transfer ke Daerah KPPN Makassar II menghadiri undangan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik Pemkab. Gowa. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Gowa. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Makassar II Bapak Arief Rahman Hakim selaku KPA Penyaluran  Transfer ke Daerah pada KPPN Makassar II, Kepala Seksi Bank Bapak Johannes Calvin Simanullang selaku PPK  Penyaluran Transfer ke Daerah pada KPPN Makassar II dan Kepala Seksi VERA Bapak Deddi Nuryadi selaku PPSPM Penyaluran Transfer ke Daerah pada KPPN Makassar II. Sementara itu, dari Pemda dihadiri oleh Kepala BPKAD Bapak Dahlan Jalamang, Inspektur Daerah Kab. Gowa dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola DAK Fisik tahun 2023.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala BPKAD Kab. Gowa Bapak Dahlan Jalamang dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas atensi KPPN Makassar II dalam pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah serta pemberian solusi yang cepat ketika terjadi permasalahan pada OMSPAN. Kepala BPKAD Kab. Gowa mengatakan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemda dan KPPN dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi terkait percepatan penyaluran DAK Fisik. Sebagai penutup, beliau mengatakan hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan bagi BPKAD, OPD dan juga KPPN untuk bisa bersama mengawal penyaluran DAK Fisik secara tepat waktu.

Setelah sambutan Kepala BPKD Gowa, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Makassar II dalam sambutannya beliau memaparkan progress penginputan syarat penyaluran DAK Fisik tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan pemantaian pada OMSPAN secara umum masih terdapat beberapa Subbidang yang belum memenuhi syarat penyaluran bahkan untuk kontrak kegiatan baru dua Subbidang yang telah direkam pada OMSPAN. Selanjutnya beliau menekankan kepada seluruh OPD yang hadir agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban DAK Fisik TA 2022 (LRPDCO, SP2D BUD, dan Foto kegiatan kontrak) untuk pemenuhan persyaratan penyaluran Tahap I TA 2023. Serta memastikan seluruh data telah diinput dengan benar dan lengkap sesuai dokumen fisik untuk menghindari gagal salur/kurang salur. Beliau berharap agar sinergisitas dan kolaborasi yang terjalan baik selama ini dapat dijaga sehingga kita bisa bersama-sama mengawal proses penyaluran DAK Fisik secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan pimpinan OPD yang hadir dari pelaksanaan diskusi diketahui bahwa hampir seluruh syarat salur telah terpenuhi pada internal Pemda tinggal menunggu reviu APIP dan tanda tangan Bupati. Terkait dengan kontrak kegiatan hampir seluruh paket kegiatan selesai di kontrakan baik kontrak fisik maupun kontrak pengawasan. Adapun paket kegiatan yang belum dikontrakan disebabkan proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP), masih proses lelang e-paksi dan reviu APIP. Sebagai penutup dilakukan pembuatan komitmen dari masing-masing OPD terkait penyelesaian syarat penyaluran DAK Fisik yang direncanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2023.

Selasa (28/03), KPPN Makassar II melaksanakan Townhall Meeting Penguatan Integritas dengan tema "Integrity is My Identity" yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai, serta PPNPN di lobby KPPN Makassar II. Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai integritas yang menjadi nilai penting dan paling utama dari nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kepala KPPN Makassar II, Arief Rahman Hakim, dalam arahannya mengingatkan bahwa KPPN Makassar II merupakan unit yang memiliki peranan strategis dalam mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pejabat dan pegawai untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Acara Townhall Meeting Penguatan Integritas ini menghadirkan Manggazali, Penyuluh Anti Korupsi pada Komunitas Obat Manjur (Orang Hebat Main Jujur), sebagai narasumber. Ia menyampaikan nilai-nilai anti korupsi dengan tagline "Berjumpa Di Kertas" (Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerja Keras, Tanggung Jawab Dan Sederhana). Manggazali juga menyajikan game Rapid Self Assessment yang berguna untuk mengasesmen diri sendiri dengan berbagai indikator integritas yang telah dipersiapkan.

Pemutaran video anti korupsi dan ulasannya juga mewarnai acara ini. Interaksi antara narasumber dan peserta terbangun dengan baik melalui kuis, serta berbagai pertanyaan dan jawaban. Acara kemudian ditutup dengan quote tentang integritas dan foto bersama.

 

'"Berintegritas bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi berani mengakui dan mau memperbaikinya, serta terus berbenah menjadi lebih baik dari sebelumnya!"

Kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan kembali komitmen seluruh komponen KPPN Makassar II dalam menjaga integritas dan mendukung penguatan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, menjaga integritas menjadi sebuah identitas bagi setiap insan di Kementerian Keuangan.

Hari Selasa, 31 Januari 2023 bertempat di Mini TLC KPPN Makassar II dilaksanakan kegiatan penetapan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPN, Sasaran Kinerja Pegawai dan Pengucapan Pakta Integritas serta Ikrar Netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Seluruh pejabat dan pegawai KPPN Makassar II melakukan penandatanganan dimulai oleh Kepala KPPN diikuti oleh para pejabat pengawas dan pelaksana masing-masing.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penandatanganan Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai dan Pakta Integritas Kemenkeu-Two s.d Five Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023, yang dilaksanakan secara hybrid bagi seluruh pejabat dan pegawai Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulsel

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa kemudian menyanyikan Lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan bersama pejabat penilai dalam hal ini oleh Kepala Kantor Wilayah, kemudian diikuti dengan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai dan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat/ pegawai bersama atasan langsung di Kanwil dan KPPN masing-masing.

Selanjutnya pengucapan Pakta Integritas dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. Sulsel dan pengucapan Ikrar Netralitas ASN Kementerian Keuangan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian SKKI Kanwil DJPb Prov. Sulsel dan diikuti oleh seluruh peserta.

Acara ini diakhiri dengan arahan dari Supendi, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan agar kinerja dapat menjadi lebih baik di tahun 2023, tidak ada yang sulit jika kita solid, jangan lupa bahagia!.

Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang. Dalam rangka mengurangi retur SP2D, perlu dilakukan berbagai upaya mitigasi terjadinya retur dan percepatan penyelesaian retur paling lambat 10 hari kerja sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018.

Sebagai upaya  pencegahan terjadinya retur SP2D, KPPN Makassar II melakukan terobosan “Gerakan Zero Retur” dengan melakukan peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dengan bank mitra KPPN Makassar II dan menjadikannya sebagai Inisiatif Strategis Orgainsasi.

Sebagai Langkah awal, pada Kamis, 30 Maret  2023, KPPN Makassar II mengadakan Rapat Koordinasi "Gerakan Zero Retur SP2D" antara KPPN Makassar II dengan Bank mitra KPPN Makassar II bertempat di Ruang rapat KPPN. Rapat koordinasi ini diinisiasi oleh Seksi Bank dengan sharing session mengenai tips dan trik dari sisi perbankan untuk memitigasi terjadinya retur SP2D dan percepatan dalam penyelesaian Retur SP2D.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada rekening Satker sehingga menyebabkan terjadinya retur oleh pihak bank. KPPN Makassar II selalu berkomitmen dalam mensukseskan "Gerakan Zero Retur".

Bertempat di Aula KPPN Makassar I, Kepala KPPN Makassar II bersama jajaran eselon III, IV dan para staff se Kanwil DJPb Prov. Sulsel menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2023 yang digelar pada Hari Rabu, 9 Februari 2023, dengan mengusung tema "Implementasi Shadow Organization dalam meujudkan Peran DJPb Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor"

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan kemudian dilanjutkan oleh laporan Ketua Panitia dan Keynotespeech sekaligus pembukaan oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel Supendi. Dalam keynote yang disampaikan beliau berpesan bahwa Indonesia tetap optimis namun tetap harus waspada di tengah resiko tekanan Geopolitik, ancaman resesi, dan persiapan Pemilu 2024.

Selanjutnya adalah pembacaan Sulsel Intress Chartered oleh seluruh peserta yang diikuti oleh penandatanganan. Sesi selanjutnya diisi dengan pemaparan para Kepala KPPN yang diselingi dengan Pengumuman pemenang kategori yang telah ditentukan. Dalam paparannya,  Kepala KPPN Makassar II, Arief Rahman Hakim mempresentasikan sumber daya maupun capaian dan rencana ke depan. Arief Rahman Hakim menekankan capaian terkait DIGIPAY yang menjadi highlight untuk KPPN Makassar II.

Setelah Ishoma, digelar diskusi didahului oleh pemaparan materi oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Mei Ling, dengan materi "Peningkatan Peran Data Analytic Perbendaharaan dalam memperkuat kompetensi pegawai DJPb dalam Implementasi Shadow Organization". Di sesi selanjutnya, pemaparan materi "Critical Issues kebijakan dan manajemen Keuangan Daerah dalam Kerangka Implementasi Peran Financial Advisor oleh Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan", yang dibawakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan, Rizal Suhaili. Kedua materi ini memancing tanggapan dan pertanyaan dari peserta. Diskusi ini mampu terbangun secara apik dengan panduan moderator Kepala KPPN Palopo, Ichwan Mahmud.

Selanjutnya adalah kunjungan ke Gedung Arsip yang terletak di Jl. Riburane, yang diikuti oleh seluruh peserta Rakorwil dengan berjalan kaki yang mendapat pengawalan dari personel Polrestabes Makassar. Setelah Ishoma, dilanjutkan dengan malam ramah tamah.

Keesokan harinya, Jumat 10 Februari 2023, rombongan peserta melakukan olahraga bersama pada pagi hari. Para peserta kemudian melakukan kunjungan ke PIP Salodong. Acara ini kemudian menjadi penutup rangkaian Rakorwil 2023. Diharapkan dari kegiatan ini, seluruh jajaran DJPB Prov. Sulsel dapat bersinergi untuk meraih capaian yang telah ditandatangani dalam Sulsel Intress Chartered.

Sebagai bagian dari Crash Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II pada hari Selasa, 31 Januari 2022 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

FGD diikuti oleh pejabat/pegawai KPPN Makassar II dan para pejabat/pegawai KPPN dalam lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulsel secara hybrid (daring maupun luring). Acara dibuka oleh Kepala KPPN Makassar II, Arief Rahman Hakim yang menyampaikan tujuan kegiatan ini, yang salah satunya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sebagai Local Government Advisory Unit. Hadir sebagai Narasumber adalah Auditor Madya BPKP Provinsi Sulsel, Hari Jumpono dan  Auditor Muda BPKP Provinsi Sulsel, Army S. Firdaus yang membedah struktur Laporan keuangan pusat dan daerah. Melalui pendekatan anatomi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), narasumber memberi pemahaman yang mudah diterima oleh peserta.   Dijelaskan pula bahwa standard tiap pemerintah daerah tidaklah sama, misalnya dalam penentuan nilai kapitalisasi aset.  

Antusiasme peserta dalam acara ini sangat tinggi, terutama dengan banyaknya pertanyaan baik dari pegawai KPPN Makassar II maupun para Kepala KPPN lain yang hadir secara daring.  

Diharapkan dari kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan visi yang sama terkait Laporan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas pendampingan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mitra KPPN Makassar II.