Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah berkewajiban menyusun LAKIN setiap tahunnya. Sebagaimana diketahui, Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dengan model Balanced Score Card (BSC) menjadikan LAKIN di lingkungan Kementerian Keuangan juga disusun dengan basis pengukuran kinerja sesuai dengan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II menyajikan LAKIN setiap tahunnya. Laporan Kinerja tahun 2022  mengulas berbagai current issue yang terjadi sepanjang tahun ini. Berbagai capaian kinerja dipengaruhi oleh perubahan kebijakan maupun tingkat kesulitan (peningkatan target) yang semakin meningkat.

Semoga LAKIN ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II  pada masa selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi dan misi yang semakin baik.

Ekonomi Indonesia cukup tangguh bertahan di tengah tantangan global yang terus berlanjut. Hingga pertengahan bulan Desember 2022, APBN mencatatkan kinerja positif seiring akselerasi belanja dan capaian pendapatan yang baik. Peran APBN sebagai shock absorber terus diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan, dan menjaga kesinambungan fiskal. KInerja solid APBN 2022 ini diharapkan tetap terjaga sebagai persiapan mengantisipasi ketidakpastian tahun depan.

Sebagai Kuasa BUN di daerah, KPPN Makassar II sampai dengan periode 31 Desember 2022 (posisi sampai dengan tanggal 4 januari 2022) telah menyalurkan dana APBN senilai Rp6.747.138.888.195,- atau 90,67%, naik 13,77% dibandingkan dengan periode November 2022.

Simak detail data realisasi belanja yang telah disalurkan KPPN Makassar II melalui infografis dan tabel I Account yang kami sajikan berikut ini.

Dalam rangka memastikan kelancaran penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023, KPPN Makassar II menyelenggarakan Crash Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan format brupa Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada hari Kamis, 19 Januari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat KPPN Makassar II pukul 14.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA yang dihadiri oleh pejabat/pegawai yang bertugas menangani dana TKD pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar serta Dispermades Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Makassar II Bapak Arief Rahman Hakim, dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari Pemda Prov. Sulsel, Kab. Gowa dan Kab. Takalar sehingga proses penyaluran TKD tahun 2022 berjalan dengan lancar. Serta apresiasi kepada seluruh Pemda lingkup KPPN Makassar II yang telah bersama-sama mengawal penyaluran TKD di 2022 sehingga penyalurannya tepat waktu meskipun terdapat beberapa Subbidang DAK Fisik yang tidak salur dikarenakan keadaan kahar atau force majeure. Semoga penyaluran TKD di TA 2022 dapat lebih memotivasi semua pihak untuk melakukan persiapan penyaluran TKD di Tahun 2023 sehingga hasilnya lebih baik lagi dari capaian tahun 2022. Sebagai penutup beliau menginformasikan bahwa mulai tahun 2023 terdapat hal yang baru bagi KPPN Makassar II yaitu selain sebagai penyalur DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa, seluruh penyaluran dana TKD akan disalurkan melalui KPPN Makassar II yang dimulai dengan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Januari 2023.