Kegiatan Capacity Building KPPN Makassar II kali ini mengusung tema "Bekerja Bersama, Bahu Membahu," yang mencerminkan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Acara ini dilaksanakan di Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba, salah satu destinasi wisata terbaik di Sulawesi Selatan, yang menyuguhkan keindahan pantai berpasir putih dan laut biru jernih. Pilihan lokasi ini bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga menjadi tempat yang tepat untuk merefleksikan pentingnya sinergi dalam sebuah tim.

Seluruh Pejabat, Pegawai, dan PPNPN KPPN Makassar II terlibat penuh dalam kegiatan ini. Suasana penuh semangat dan antusiasme terlihat sejak awal acara. Tepat pukul 15.30 WITA, rangkaian kegiatan dimulai dengan berbagai permainan dan aktivitas yang dirancang khusus untuk menumbuhkan rasa solidaritas, kekeluargaan, dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Setiap peserta diajak untuk berpartisipasi dalam permainan yang menantang, namun tetap menyenangkan serta kegiatan team-building lainnya.

Yang istimewa dari kegiatan ini adalah peran aktif para mahasiswa magang dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia yang bertindak sebagai Event Organizer. Mereka tidak hanya mengoordinasikan jalannya acara, tetapi juga berhasil menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh semangat, sehingga setiap peserta merasa terlibat dan berkontribusi secara maksimal. Ini sekaligus menjadi wadah pembelajaran bagi para mahasiswa tersebut untuk menerapkan ilmu yang mereka pelajari di dunia nyata.

Ketika malam tiba, suasana berubah lebih santai namun tetap berkesan. Setiap seksi dari KPPN menampilkan pertunjukan seni yang kreatif dan menghibur. Tawa dan tepuk tangan meramaikan malam itu, menambah keakraban di antara peserta. Setelah sesi seni, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi penting yang berfokus pada tema "Komunikasi dan Edukasi Publik Guna Membangun Profesionalisme dalam Bekerja." Materi ini disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman, yang mengajak seluruh peserta untuk lebih memahami bagaimana komunikasi yang baik dapat meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat.

Esoknya, Minggu pagi, kegiatan diawali dengan senam bersama di tepi pantai. Udara segar dan pemandangan laut yang menyejukkan membuat sesi senam ini menjadi momen yang menyegarkan tubuh dan pikiran. Setelah itu, peserta melanjutkan dengan kegiatan "fun beach," yang meliputi permainan di pantai seperti voli pantai, lomba estafet air, dan berbagai aktivitas lain yang menambah semangat kebersamaan.

Seluruh rangkaian kegiatan Capacity Building ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi peserta untuk beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan, tetapi juga mempererat hubungan antarpegawai, membangun kerjasama yang lebih solid, dan meningkatkan kemampuan komunikasi serta profesionalisme dalam bekerja. Kegiatan ini diharapkan menjadi momen yang membawa energi positif dan semangat baru bagi seluruh tim KPPN Makassar II untuk terus berinovasi dan berkarya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada Hari Selasa 30 April 2024, KPPN Makassar II melaksanakan kegiatan  Sosialisasi Pelaksanaan Penyampaian dan Validasi LPJ  Bendahara Penerimaan dan BLU pada Aplikasi SAKTI  kepada seluruh satker mitra kerja KPPN Makassar II yang dilaksanakan di Aula KPKNL GKN Makassar I.

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Diharapkan dengan adanya Sosilaisasi ini, satker mitra kerja KPPN Makassar II khususnya Bendahara penerimaan dan BLU menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara BLU untuk Bulan April 2024 melalui Aplikasi SAKTI . Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala KPPN Makassar II,  Arief Rahman Hakim. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban Bendahara, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan Aplikasi SAKTI. Aplikasi ini merupakan alat yang dapat mendukung simplifikasi proses bisnis dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN.

Materi  disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Syarifuddin dan stafnya, Romen Londong Padang. Migrasi proses bisnis atas penyampaian dan validasi LPJ Bendahara merupakan salah satu bentuk dalam mendukung simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis penyampaian LPJ ke KPPN.Selama ini satker menggunakan aplikasi SAKTI dan SPRINT dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Hal tersebut dirasa kurang efektif karena harus menggunakan dua aplikasi, yang seharusnya bisa dioptimalkan dari aplikasi SAKTI. Selain itu disampaikan tahapan penyusunan LPJ Bendahara SAKTI dari tiap user sesuai tahapan. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan LPJ Bendahara, KPPN Makassar II memandu melalui langkah-langkah praktis menggunakan Aplikasi PANDUSAKTI. Mulai dari tahap login hingga penyampaian LPJ Bendahara, serta validasi oleh KPPN. Proses penyusunan LPJ Bendahara melibatkan user bendahara sebagai penyusun LPJ Bendahara dan user KPA sebagai validator LPJ Bendahara sebelum dokumen LPJ diunggah ke SAKTI dan disampaikan ke KPPN.

Selain membahas mengenai penyampaian LPJ bendahara penerimaan dan BLU, dalam kesempatan ini, Kepala Kantor KPPN Makassar II mengajak seluruh satuan kerja untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan melaporkannya jika menerima gratifikasi. Sebagai satuan kerja pemangku predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) senantiasa menularkan semangat anti korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta anti gratifikasi kepada seluruh stakeholdernya.

Makassar (13/12) – Dalam rangka memastikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III berjalan lancar dan tepat waktu, KPPN Makassar II menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Tahap III dan Rekomendasi bersama tiga pemerintah daerah di lingkup kerjanya. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda:

• 3 Desember 2024: Kabupaten Takalar, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Takalar.
• 9 Desember 2024: Kabupaten Gowa, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPKAD Gowa.
• 10 Desember 2024: Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel.

Fokus Rapat: Monitoring Proses Penyaluran

Rapat ini dihadiri oleh pengelola DAK Fisik dari BPKAD, OPD pengampu DAK Fisik 2024, serta Inspektur Daerah dari masing-masing Pemda. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor progres penyaluran DAK Fisik Tahap III dan memastikan seluruh persyaratan penyaluran dapat dipenuhi sebelum batas akhir, yaitu 16 Desember 2024.

Berdasarkan hasil audiensi, beberapa poin penting yang disoroti adalah:

1. Penginputan SP2D BUD yang masih dalam proses.
2. Penyelesaian dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Proses pengadaan barang yang masih menunggu pengiriman dari vendor.

Sinergi dan Koordinasi yang Lebih Intensif

Dalam kesempatan ini, KPPN Makassar II mendorong seluruh BPKAD untuk meningkatkan koordinasi dengan OPD pengelola DAK Fisik. Hal ini penting untuk memastikan semua dokumen persyaratan penyaluran dapat dipenuhi tepat waktu sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses pencairan dana.

Kepala KPPN Makassar II, Abdullah Syahidin, menegaskan bahwa penyaluran DAK Fisik Tahap III memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. "Kami berharap sinergi antara Pemda, BPKAD, dan OPD dapat terus ditingkatkan sehingga penyaluran DAK berjalan lancar dan optimal," ujarnya.

Komitmen Bersama untuk Pembangunan Daerah

Penyaluran DAK Fisik Tahap III menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Dengan sinergi yang baik, diharapkan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu sebelum batas akhir.

KPPN Makassar II terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah agar alokasi dana dapat terserap optimal, transparan, dan akuntabel. Melalui langkah ini, percepatan pembangunan daerah dapat terwujud, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

KPPN Makassar II akan terus memonitor perkembangan penyaluran DAK Fisik hingga penyelesaian seluruh tahapan proses. Dengan kerja sama yang solid, mari bersama wujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Sulawesi Selatan!

KPPN Makassar II Telah melaksanakan Survei untuk Periode Semester I Tahun 2024 dengan melibatkan 134 orang responden (penentuan jumlah minimal menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan), yang berlangsung pada tanggal 14 Juni s.d 27 Juni 2024. Metode pengumpulan data dilaksanakan secara online melalui Form Microsoft.

Kuesioner terdiri dari 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM KPPN Makassar II yaitu :    

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

Berikut adalah Hasil Survei periode Semester I Tahun 2024

Hasil ini merupakan peningkatan dari survei pada periode sebelumnya dimana survei yang sama mendapatkan hasil 4,82 artinya naik 0,1 poin. Meski sangat kecil nilainya tetapi hasil tersebut merupakan indikator peningkatan kepuasan stakeholders. Terhadap unsur yang mendapat penilaian rendah, kami berupaya untuk meningkatkannya antara lain dengan menempatkan pegawai pada posisi customer service khusus untuk melayani pertanyaan melalui nomor whatsapp resmi kami.   Diharapkan tingkat kepuasan stakeholders dapat meningkat lebih baik lagi, seiring dengan penambahan fasilitas sarana dan prasarana pada kantor kami.   

Rabu tanggal 27 Maret 2023, Perwakilan Kemenkeu Sulsel menyelenggarakan Tabligh Akbar dan Buka Bersama Kemenkeu Satu Makassar Raya yang dibawakan oleh Ust. H. Muhammad Fakhrurrazi Anshar. Sebagai rangkaian acara, diadakan lomba Tahfidz Al Qur'an yang diikuti oleh anak-anak pegawai. 

Lomba ini dibagi menjadi 2 kategori berupa kelas kecil dan kelas besar. Pengumuman pemenang dilaksanakan sebelum tausiyah ramadhan disampaikan. Penyerahan hadiah diberikan oleh Kepala Perwakilan dan para Kepala kantor wilayah. 

Setelah itu dilanjutkan dengan bakti sosial berupa penyerahan santunan kepada anak yatim dan juga PPNP, petugas cleaning service dan security.

Tausiyah dilaksanakan hingga menjelang waktu berbuka puasa.