Makassar, 19 Februari 2025 – KPPN Makassar II turut serta dalam Dialog Paraikate yang disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Mengusung tema "Perkembangan Fiskal Regional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan", diskusi ini menyoroti peran Kanwil DJPb dan KPPN dalam mendukung kebijakan fiskal daerah, termasuk strategi ketahanan pangan.

Peran DJPb dan KPPN dalam Kebijakan Fiskal di Daerah

Acara ini menghadirkan Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulsel, Bapak Angkaswantoro, dan Kepala KPPN Makassar II, Bapak Abdullah Syahidin, sebagai narasumber utama.

Dalam diskusinya, Bapak Angkaswantoro menjelaskan bagaimana Kanwil DJPb menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, serta monitoring pelaksanaan APBN di daerah. Ia juga menyoroti peran Regional Chief Economist (RCE) dalam mengedukasi masyarakat tentang fungsi APBN, mulai dari alokasi, distribusi, hingga stabilisasi ekonomi.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah alokasi anggaran ketahanan pangan yang terus berfluktuasi setiap tahunnya:

✅ Rp 2,4 triliun pada 2022
✅ Rp 3 triliun pada 2023
✅ Rp 1,6 triliun pada 2024
✅ Rp 3,39 triliun dialokasikan untuk 2025 (termasuk belanja kementerian/lembaga, DAK Fisik, dan Dana Desa)

Selain itu, berdasarkan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan (17 Januari 2025), Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional dengan indeks ketahanan pangan 83 (kategori sangat tahan). Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya satu daerah yang masuk kategori "tahan", sementara 23 lainnya masuk kategori "sangat tahan".

Namun, tantangan tetap ada, terutama risiko banjir yang berpotensi mengganggu hasil panen.

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan: SAKTI & Digipay

Bapak Abdullah Syahidin menegaskan bahwa KPPN Makassar II terus berinovasi melalui digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan aplikasi SAKTI dalam pencairan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pelaporan secara terintegrasi.

Selain itu, penggunaan Digipay untuk transaksi belanja pemerintah semakin diperkuat guna mendukung UMKM. Pada 2024, Kanwil DJPb Sulsel mencatat transaksi Digipay Satu terbanyak secara nasional.

Tak hanya itu, KPPN juga mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Hingga saat ini, transaksi KKP di Sulawesi Selatan mencapai Rp 41,8 miliar.

Namun, tantangan masih ada, seperti keengganan beberapa satuan kerja dalam menggunakan KKP akibat biaya tambahan (merchant charge). Untuk itu, KPPN bekerja sama dengan perbankan agar penyedia barang/jasa tidak mengenakan biaya tambahan tersebut.

Meningkatkan Layanan dan Komunikasi dengan Mitra Kerja

Dalam rangka memberikan layanan prima, KPPN terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja melalui berbagai saluran, termasuk grup WhatsApp. Inisiatif ini terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi dengan cepat.

Kesimpulan

Melalui partisipasinya dalam Dialog Paraikate, KPPN Makassar II menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Dengan peran aktifnya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, KPPN terus berupaya memastikan pengelolaan APBN yang lebih efektif, efisien, dan transparan demi kemajuan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Terimakasih atas kerjasama TVRI Sulawesi Selatan atas terlaksananya acara ini.