Makassar, 29 April 2025 — KPPN Makassar II kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan negara melalui partisipasi aktif pada kegiatan Peningkatan Kemampuan (Katpuan) Fungsi Keuangan yang diselenggarakan oleh Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Selatan di Aula Mappaodang, Polda Sulsel.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat perencana dan keuangan dari seluruh satker Polda Sulsel dan Polres jajaran, antara lain Kasubbagrenmin, Kaur/Kasie Keuangan, operator perencanaan dan keuangan, serta para Kasieum Polres. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman personel dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Acara ini dibuka oleh Kombes Pol. S. Ferdinand Suwarji, Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel, kemudian dilanjutkan oleh paparan Kepala KPPN Makassar II, Abdullah Syahidin yang memberi paparan overview pelaksanaan anggaran secara umum kemudian secara spesifik di lingkungan Kepolisian (BA.60). Selain itu untuk mendorong digitalisasi pembayaran, dipaparkan pula mengenai realisasi digitalisasi pembayaran (CMS/KKP/digipay) dengan menggandeng bank terkait. Diharapkan digitalisasi pembayaran lingkup polda sulsel semakin meningkat signifikan. 

KPPN Makassar II Bahas Strategi Peningkatan Kinerja Anggaran Melalui IKPA

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Tim KPPN Makassar II memaparkan materi mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang merupakan tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja pemerintah.

Dalam paparannya, tim menjelaskan bahwa IKPA tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan efektivitas belanja dalam mendukung output dan outcome program. Parameter IKPA mencakup ketepatan waktu penyampaian revisi dan SPM, deviasi realisasi anggaran, penyelesaian tagihan, hingga kualitas data kontrak.

KPPN Makassar II juga menyampaikan sejumlah tips dan strategi agar satker Polda Sulsel dapat mengoptimalkan capaian IKPA, antara lain melalui perencanaan anggaran yang lebih realistis, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan pengajuan SPM.

Sinergi Lintas Instansi untuk Keuangan Negara yang Lebih Tertib dan Modern

Selain KPPN Makassar II, kegiatan Katpuan ini turut diisi oleh pemateri dari:

• Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi tentang Digitalisasi Pembayaran Belanja Pemerintah sebagai upaya mendukung percepatan implementasi transaksi non tunai dalam ekosistem belanja pemerintah.

• Kasubbid Bia Apk Bidkeu Polda Sulsel yang membahas penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Hibah di lingkungan Polri.

• Kasubbid Dalverif Bidkeu Polda Sulsel yang menyampaikan materi tentang Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) untuk pengeluaran di atas Rp500 juta serta pentingnya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Kolaborasi untuk Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik

Kegiatan Katpuan ini ditutup oleh Kabidkeu Polda Sulsel, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terjalin antara Polda Sulsel dengan Kementerian Keuangan, khususnya melalui Kanwil DJPb Sulsel dan KPPN Makassar II. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara, serta mendukung pelaksanaan anggaran yang berkualitas di lingkungan Polda Sulsel.

KPPN Makassar II senantiasa siap bersinergi dengan seluruh mitra kerja, termasuk aparat penegak hukum, dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, modern, dan akuntabel.