KPPN Makassar II pada tanggal 10 Februari 2022 melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2021 dan Overview Langkah Strategis pelaksanaan APBN 2022. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari expose publikasi Review pelaksanaan Angaran tingkat KPPN untuk Semester II tahun 2021. Kepala KPPN Makassar II, AdiSetiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi negara, melalui program-program pembangunan dan penyempurnaan dalam beragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan APBN Tahun 2021 masih sangat diwarnai dengan upaya pemerintah untuk menangani dan merespons dampak dari merebaknya pandemi Covid-19 yang telah dialami sejak awal tahun 2020. Melalui Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) negara hadir bagi segenap warganya di seluruh penjuru tanah air untuk memelihara kesehatan dan terus berupaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah kerja KPPN Makassar II, selama tahun 2021 melalui APBN telah dialokasikan pagu belanja senilai Rp. 8.383.245.176.000,-, yang terdiri dari Rp.5.474.875.894.000,- Belanja Kementerian/ Lembaga dan Rp 2.863.369.282.000,-. Belanja Transfer. Tingkat realisasi dari alokasi pagu Belanja K/L Non-BLU pada tahun 2021 mencapai Rp. 4.068.701.387.114 atau 97,82% dari alokasi sebesar Rp. Rp.  4.159.236.810.000,-. Sedangkan nilai pengesahan dari pagu sumber dana BLU mencapai sebesar Rp. Rp. 878.928.490.865,- atau 66,80% dari Pagu sebesar Rp. 1.315.639.084.000,- Capaian tersebut merupakan hasil dari segenap upaya unsur pengelola APBN dalam mengatasi tantangan baik yang terkait dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan anggaran selama tahun 2021. Selain kebijakan refocusing, optimalisasi dan efisiensi, dampak pandemi memerlukan penyesuaian atas pola kerja new normal yang memerlukan ketekunan dan menghadirkan kebutuhan kompetensi yang sejalan dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi.

Salah satu capaian penting dalam pelaksanaan APBN 2021 adalah yang berkaitan dengan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan Uang Persediaan melalui penggunaan KKP dan Marketplace/ Digipay. Upaya pengenalan penggunaan DIGIPay dalam pengelolaan Uang Persediaan di lingkungan mitra kerja KPPN Makassar II cukup berhasil ditandai dengan nilai transaksi yang melebihi Rp. 1 milyar serta tingkat partisipasi dari satker yang cukup tinggi. Nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah tumbuh dengan signifikan dari total 5,5 Milyar di tahun 2020 menjadi lebih dari 8 Milyar di tahun 2021. Sementara itu implementasi Digipay telah mengikut sertakan lebih dari 70 satker yang mana jumlah ini melebihi target 66 satker yang telah ditetapkan. Kepala KPPN makassar II menyampaikan harapannya agar tren peningkatan ini dapat terus berlanjut sejalan dengan upayta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan upaya inklusi Umi melalui pemanfaatan Digipay/ Marketplace. Profil pemanfaatan KKP dan Digipay adalah sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan Virtual Office Tour untuk mengenalkan layout yang baru dari ruang layanan KPPN Makassar II sejalan dengan penyesuaian pola layanan daring dan makin terdiversifikasinya tugas dan fungsi KPPN sebagai implemntasi peningkatan kemanfaatan unit DJPb bagi masyarakat dan di tingkat wilayah. Acara ditutup dengan pengumuman satker berprestasi dan sesi diskusi.

Berikut adalah materi dari Kegiatan Review Pelaksanaan Anggaran 2021 dan Lengkah Strategi di tahun 2022