Kinerja APBN Wilayah Kerja KPPN Makassar II Periode Februari 2025

Hingga 28 Februari 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerjanya. Sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, KPPN Makassar II berperan penting dalam memastikan setiap rupiah APBN dikelola dengan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dari sisi penerimaan, total Rp1,255 miliar telah berhasil dibukukan, yang terdiri dari:

• Penerimaan Pajak: Rp1,042 miliar

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp213 miliar

Sementara itu, dari sisi pengeluaran negara, total Rp1,924 miliar telah disalurkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat:

• Belanja Pemerintah Pusat: Rp584 miliar

• Transfer ke Daerah: Rp1,340 miliar

Peran KPPN Makassar II dalam Pengelolaan APBN

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, KPPN Makassar II bertugas memastikan kelancaran arus kas APBN, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Fungsi utama KPPN sebagai Bendahara Umum Negara di daerah mencakup:

• Penyaluran Dana APBN ke satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah.

• Pengelolaan dan Pemantauan Keuangan Negara agar belanja pemerintah lebih efisien dan tepat guna.

• Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang, KPPN Makassar II berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran anggaran yang optimal.

Dampak APBN terhadap Pembangunan Daerah

APBN berperan sebagai instrumen utama dalam membangun negeri, termasuk di wilayah kerja KPPN Makassar II. Dengan adanya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, berbagai sektor dapat merasakan manfaat langsung, seperti:

• Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian.

• Penguatan Program Pendidikan dan Kesehatan guna meningkatkan kualitas SDM.

• Dukungan untuk Sektor UMKM dan Ekonomi Lokal agar lebih berdaya saing.

Mari Kawal APBN untuk Kesejahteraan Bersama!

Sebagai warga negara yang peduli terhadap kemajuan bangsa, mari bersama-sama kita dukung pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan dan partisipasi masyarakat, APBN dapat terus memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tetap update informasi seputar APBN dan peran KPPN Makassar II di website kami!