Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu terus meningkatkan bukan hanya kualitas laporan keuangan tetapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari segi akuntansi. Itu juga harus tidak membebani dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang pada akhirnya menambah beban," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).
"Sebagaimana disampaikan oleh Presiden, akuntabilitas harus difokuskan pada hasil, bukan hanya prosedur. Tata kelola pelaksanaan penggunaan anggaran harus terjaga sehingga laporan keuangan bukan hanya memiliki akuntabilitas dan transparansi tinggi tetapi juga mencapai tujuan (dari penggunaan anggaran)," lanjut Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menyatakan apresiasi sekaligus kebanggaan dengan capaian status WTP yang diraih oleh sejumlah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, ia mengingatkan agar tak berpuas diri di situ. Misalnya, masih terdapat beberapa hal yang berdasarkan audit BPK terhadap LKPP 2016 perlu mendapat perhatian.
"WTP artinya compliance terhadap peraturan perundang-undangan maupun asas-asas akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Namun aspek efisiensi dan korupsi belum tentu. Pimpinan pusat maupun daerah tetap harus melihat secara detail terutama aspek efisiensi dan efektivitas atau penyerapan," jelasnya. Sri Mulyani mencontohkan, jika sudah didesain sebuah program maka kemampuan eksekusinya juga harus sudah dipikirkan. Jangan sampai malah menjadi beban belanja dan bisa berujung ke defisit.
Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi pun mendapat sorotan dari Sri Mulyani. "Jangan sampai kita WTP tapi OTT. Kita juga harus waspada," tegasnya mengingatkan. Sri Mulyani berharap para pimpinan baik di pusat maupun daerah memiliki komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, efisien, dan tetap bersih agar dapat sekaligus memerangi korupsi.
Sri Mulyani sempat pula menyinggung perlunya sinergi kebijakan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dalam menghadapi masalah perekonomian global.
"Kondisi ekonomi global berpengaruh ke Indonesia, termasuk ke APBN dan APBD. Pemulihan ekonomi berjalan, tetapi muncul risiko yang harus diwaspadai. Misalnya perubahan suku bunga, proteksionisme, ketegangan di level regional maupun global, arus modal, dan perkembangan politik di berbagai belahan dunia. Perlu sinergi pusat dan daerah menggunakan instrumen-instrumen fiskal agar perekonomian punya daya tahan yang tinggi," pungkasnya.
Sumber : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2685-menteri-keuangan-jangan-sampai-kita-wtp-tapi-ott.html
