Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diupayakan sebagai komitmen dari Ditjen Perbendaharaan. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan 4 unit vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam meraih predikat Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2017.
Dari 4 unit tersebut terdiri dari 3 unit penerima penghargaan WBK yaitu KPPN Kotamobagu, KPPN Padang, dan KPPN Yogyakarta, serta 1 unut penerima penghargaan WBBM yaitu KPPN Kuningan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, bersama Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif kepada masing-masing pimpinan unit dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2017 yang diselenggarakan oleh KPK di Bidakara Hotel, Jakarta (12/12).
Secara keseluruhan dari berbagai Kementerian/Lembaga, sebanyak total 77 unit meraih WBK dan 6 unit meraih WBBM. Dari Kementerian Keuangan sendiri,10 unit berhasil menjadi perwakilan dalam meraih WBK, dan hanya 1 unit di Kemenkeu yang mendapat predikat WBBM, yaitu hanya dari DJPb (KPPN Kuningan).
Laode Muhammad Syarif memaparkan bahwa salah satu yang menjadi penilaian dalam raihan tersebut adalah kualitas pelayanan publik. Sedangkan Asman Abnur mengatakan bahwa raihan WBK/WBBM diperoleh tidak terlepas dari komitmen pimpinan dari tiap unit sebagai faktor utamanya. Menariknya, Asman mengatakan bahwa ini justru merupakan tantangan. Bagaimana ke depan komitmen ini bukan hanya dari pimpinan, tapi justru dari seluruh komponen unit kerja yang bersangkutan.
Raihan WBK dan WBBM tahun 2017 ini menjadikan Ditjen Perbendaharaan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 selalu menjadi perwakilan Kemenkeu dalam memperoleh predikat WBK/WBBM. (DR).
Sumber :
