Pada hari Rabu, 8 Mei 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan "Gambaran Umum Inflasi Daerah dan Faktor-Faktor Pendorong Inflasi Kota Palangka Raya". Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran KPPN Palangkaraya sebagai Local Government Advisor, khususnya dalam memberikan masukan strategis terkait perekonomian daerah.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangkaraya, yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam mengenai data inflasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat lokal. Narasumber dari BPS memaparkan berbagai data dan analisis mengenai kondisi inflasi di Kota Palangka Raya, termasuk tren historis, faktor-faktor penyebab, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ibu Indra Karunia Dewanti, selaku Kepala KPPN Palangkaraya, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai inflasi daerah bagi para pemangku kepentingan. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting karena mempengaruhi daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dinamika inflasi dan faktor-faktor yang mendorongnya adalah langkah krusial dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif.
Diskusi yang berlangsung dalam FGD ini mencakup berbagai aspek penting terkait inflasi. Beberapa topik yang dibahas antara lain adalah dampak inflasi terhadap sektor-sektor kunci seperti pangan, transportasi, dan energi; peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mengendalikan inflasi; serta strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memitigasi dampak negatif inflasi.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam FGD ini adalah perlunya kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak dalam upaya mengendalikan inflasi. KPPN Palangkaraya, sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan, memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan analisis yang akurat serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Kerjasama dengan BPS, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder lainnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan efektif.
Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas mengenai pentingnya penggunaan data analytics dalam memantau dan menganalisis inflasi. Teknologi data analytics memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren dan pola inflasi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merespons dengan kebijakan yang lebih tepat waktu dan efektif.
![]() |
![]() |
Kegiatan FGD ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya. Rekomendasi tersebut antara lain adalah peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas dalam penggunaan data analytics, serta penerapan kebijakan yang proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan terlaksananya kegiatan FGD ini, KPPN Palangkaraya berharap dapat terus memainkan perannya sebagai Local Government Advisor yang handal dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian inflasi dan mendorong kerjasama yang lebih baik antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan tersebut.
Secara keseluruhan, FGD ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi inflasi di Kota Palangka Raya, tetapi juga membuka ruang untuk dialog dan kolaborasi yang konstruktif antara KPPN Palangkaraya dan para stakeholder. Dengan semangat kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan berbagai tantangan ekonomi dapat diatasi dengan lebih efektif, demi kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya dan sekitarnya.