Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya, dalam perannya sebagai Penasihat Keuangan di lingkup Pemerintah Pusat, menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul "Diskusi Bersama CSO (SI BRO)" dengan tujuan membahas tema Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Acara FGD ini dihadiri oleh 43 Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan Satuan Kerja tentang pentingnya pemutakhiran program kegiatan sesuai dengan kondisi terkini pada awal setiap triwulan. Perencanaan anggaran menjadi aspek krusial agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jalur yang tepat (on track), sehingga manfaatnya dapat terukur dan dirasakan oleh masyarakat.

Melalui platform SI BRO, diharapkan Satuan Kerja yang menghadapi kendala atau permasalahan tertentu dapat berbagi strategi dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuannya adalah agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat dioptimalkan dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Dalam rangka menjalankan peran selaku Local Government Financial Advisor, KPPN Palangkaraya menerima kunjungan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Pulang Pisau pada hari Selasa, 26 Maret 2024. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait persiapan penyaluran DAK Fisik Tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang teknis operasional penggunaan aplikasi OM SPAN DAK Fisik. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, penyaluran DAK Fisik dapat terlaksana dengan lebih baik dari tahun sebelumnya dan semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat Kab. Pulang Pisau.

Dalam upaya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Palangkaraya telah mengambil langkah proaktif dengan fokus pada peningkatan kerjasama kelembagaan. Pada Rabu, 3 April 2024, KPPN Palangkaraya melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Palangka Raya, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penyaluran belanja negara.

Penandatanganan MOU ini bukan hanya sekadar tindakan formal, namun juga merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kerjasama antara KPPN Palangkaraya dan PT. Bank Syariah Indonesia dalam mengelola dan mendistribusikan dana belanja negara secara efektif dan efisien. Diharapkan bahwa melalui sinergi yang diperkuat ini, akan tercipta kerangka kerja yang lebih solid dan terkoordinasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan publik.

Lebih dari sekadar kesepakatan bisnis, penandatanganan MOU ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara KPPN Palangkaraya, PT. Bank Syariah Indonesia, dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Semangat kolaborasi yang ditanamkan dalam kesepakatan ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik, sejalan dengan visi pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya berperan sebagai penasihat keuangan pemerintah daerah setempat. Memenuhi undangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam menghadiri acara penandatanganan Pakta Integritas Percepatan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penandatanganan pakta integritas ini merupakan langkah strategis dalam upaya mempercepat penyaluran dana desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Dalam konteks ini, KPPN Palangkaraya memiliki peran krusial dalam memberikan saran dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan, termasuk alokasi dananya.

Keberadaan KPPN Palangkaraya dalam acara ini menunjukkan komitmen mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, diharapkan bahwa penandatanganan pakta integritas ini akan menjadi langkah awal yang penting menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas melalui pengelolaan yang lebih baik dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan peran selaku Local Government Financial Advisor, KPPN Palangkaraya menyelenggarakan rapat Koordinasi Penyaluran Dana Desa dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Gunung Mas pada hari Selasa, 26 Maret 2024. Kegiatan ini ditujukan sebagai sarana evaluasi proses penyaluran Dana Desa Tahun 2023 dan peningkatan kualitas penyaluran Dana Desa Tahun 2024 di Kab. Gunung Mas.

Dalam kegiatan tersebut dibahas sejumlah hal antara lain permasalahan penyaluran Dana Desa Tahun 2023 dan progres pemenuhan dokumen syarat salur Dana Desa Tahun 2024. Dana Desa merupakan program pemerintah pusat dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dimana sasaran akhirnya adalah peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, penyaluran Dana Desa dapat segera terlaksana dan terasa dampaknya bagi masyarakat Kab. Gunung Mas.