Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya terus berkomitmen untuk melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas layanan serta menjaga keberlanjutannya. Dengan berbagai program inovatif yang dikembangkan, KPPN Palangkaraya berharap dapat memberikan manfaat maksimal bagi pegawai serta stakeholder dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran negara. Berikut adalah implementasi inovasi selama bulan Februari 2025.

Salah satu inovasi yang rutin dilaksanakan adalah GKM Isen Mulang (Informasi Seputaran Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Penyegaran Ulang Pelaksanaan Anggaran), yang diadakan oleh Seksi Pencairan Dana sebanyak dua kali dalam sebulan. Pada 13 Februari 2025, kegiatan ini menghadirkan narasumber Gitya Hening Adibah Hasna dari Seksi Pencairan Dana yang membahas RPATA Pembayaran dan RPATA Penihilan, serta Nurcholis Imam Mawardi dari Seksi MSKI yang menjelaskan Mekanisme PJJ PPK dan PPSPM melalui SWIPe-AP.

Kemudian, pada 20 Februari 2025, GKM Isen Mulang kembali diadakan dengan dua materi utama. Erika Rihlatas Sita menyampaikan Pemrosesan Addendum Kontrak Melalui Aplikasi SAKTI, sedangkan Dita Rahmaliani memberikan penjelasan mengenai Perpanjangan RPATA. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek teknis dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, inovasi lainnya adalah GKM JUSS APEL (Jadwal Untuk Sharing Seputar Akuntansi dan Pelaporan), yang secara rutin diselenggarakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebanyak dua kali dalam sebulan. Pada 11 Februari 2025, kegiatan ini menghadirkan narasumber Fathur Rohman yang membahas Transaksi Persediaan – Stock Opname, yang menjadi aspek penting dalam pelaporan keuangan satuan kerja.

Pada 24 Februari 2025, GKM JUSS APEL kembali digelar dengan narasumber Vinesia Timisela yang membahas Petunjuk Teknis Penyusunan LPJ Bendahara Bulan Januari 2025 bagi Satker Dampak/Hasil Pemisahan Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan kerja memahami prosedur pelaporan yang sesuai dengan peraturan perbendaharaan yang berlaku.

Tak hanya itu, KPPN Palangkaray00a juga mengadakan Satumat (Sharing Bermutu Hari Jumat), sebuah forum dalam program Knowing Your Employee yang dilakukan setiap hari Jumat. Program ini dirancang untuk membangun kebersamaan antarpegawai melalui sesi berbagi wawasan dan pengalaman. Pada 14 Februari 2025, Wahyu Wulan Suci berbagi cerita mengenai tips-tips dalam merencanakan liburan, yang memberikan perspektif menarik bagi peserta tentang pentingnya perencanaan dalam berlibur untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Dengan adanya berbagai inovasi ini, KPPN Palangkaraya terus berupaya untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan yang diberikan. Program-program ini tidak hanya memperkuat kompetensi pegawai, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inovatif dan produktif.

Ke depan, KPPN Palangkaraya akan terus mengembangkan dan memperbaiki program inovasi yang telah ada agar semakin relevan dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Diharapkan, berbagai inovasi ini dapat semakin memperkuat komitmen KPPN Palangkaraya dalam memberikan layanan yang berkualitas, profesional, serta berdampak nyata bagi stakeholder dan masyarakat luas.

Pada Kamis, 27 Februari 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya kembali menggelar kegiatan Sharing is Brilliant Opportunity (SiBRO) dengan tema “Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga”. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidang perpajakan, yaitu Muhammad Isman, Penyuluh Perpajakan dari KPP Palangkaraya, dan Naufal Dwinanda, Customer Service Officer (CSO) KPPN Palangkaraya.

Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja kementerian/lembaga (Satker K/L), terutama dalam menghadapi implementasi Coretax. Dengan adanya sistem perpajakan yang semakin terintegrasi, diharapkan setiap Satker dapat lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

SiBRO kali ini juga menjadi wadah interaktif bagi para peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh peserta diharapkan dapat memahami dan menerapkan regulasi perpajakan dengan lebih baik, sehingga pengelolaan perpajakan di masing-masing Satker dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPPN Palangkaraya terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran administrasi keuangan bagi seluruh satuan kerja mitra.

Pada Rabu, 26 Februari 2025, Kepala KPPN Palangkaraya menghadiri acara Stakeholder Engagement yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah (UID Kalselteng). Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara PLN dan berbagai instansi dalam rangka optimalisasi layanan serta implementasi sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, KPPN Palangkaraya menerima penghargaan atas kinerjanya dalam mendukung implementasi platform pembayaran pemerintah Common Expense PLN Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran KPPN Palangkaraya dalam memastikan kelancaran dan transparansi transaksi keuangan pemerintah melalui sistem yang modern dan terintegrasi.

Dengan penghargaan ini, KPPN Palangkaraya semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mendukung efisiensi pembayaran pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis. Ke depan, KPPN Palangkaraya akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik guna mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan akuntabel.

Pada Jumat, 28 Februari 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya mengadakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui platform MS Teams. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi rutin dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Dalam DKO kali ini, pembahasan difokuskan pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three per Januari 2025. Melalui analisis data kinerja yang telah dicapai, diharapkan setiap unit kerja dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menyusun strategi yang lebih optimal guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya forum evaluasi ini, KPPN Palangkaraya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Hasil dari DKO ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan strategi kerja ke depan, sehingga KPPN Palangkaraya dapat memberikan layanan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil bagi para pemangku kepentingan.

Pada Kamis, 27 Februari 2025, Tim Taskforce Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Palangkaraya melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan WBBM untuk periode Februari 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat implementasi Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan KPPN Palangkaraya.

Dalam pertemuan ini, seluruh pegawai KPPN Palangkaraya berdiskusi dan mengevaluasi progres rencana kerja pembangunan WBBM. Berbagai langkah strategis dan inovasi yang telah diterapkan dievaluasi guna memastikan efektivitas serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi tantangan serta mencari solusi yang tepat guna mempercepat realisasi pembangunan Zona Integritas.

Selain melakukan evaluasi teknis, Monev ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya terkait pembangunan WBBM. Dengan keterlibatan aktif seluruh pegawai, diharapkan KPPN Palangkaraya dapat terus berinovasi dan mempertahankan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Pada Selasa, 25 Februari 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Data Analytics dengan tema "Determinan Saldo Kas Pemerintah Daerah". Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi saldo kas pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

FGD ini menghadirkan Bapak Ivan Rona Penata, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai narasumber utama. Bertempat di Aula KPPN Palangkaraya, kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Palangkaraya yang aktif berdiskusi dan menggali wawasan terkait analisis data dalam pengelolaan kas daerah. Diskusi ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami lebih dalam berbagai aspek teknis dan strategis dalam optimalisasi saldo kas daerah.

Melalui pendekatan berbasis Data Analytics, peserta FGD memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pola keuangan pemerintah daerah serta faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan saldo kas. Pemanfaatan data yang akurat dan analisis yang mendalam diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan transparan.

Dengan adanya kegiatan ini, KPPN Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keuangan yang lebih profesional. Inisiatif ini mencerminkan komitmen KPPN Palangkaraya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pendekatan berbasis data yang lebih akurat, sehingga dapat mendorong kebijakan fiskal yang lebih baik dan tepat sasaran.