AHANDUT atau Perhatian dan Dukungan Teknis Topik Tertentu merupakan salah satu inovasi KPPN Palangkaraya yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion bersama satuan kerja untuk membahas topik perbendaharaan secara lebih mendalam. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis dan solusi bagi satuan kerja dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran, sehingga proses administrasi keuangan negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pada Kamis, 20 Februari 2024, KPPN Palangkaraya kembali menggelar PAHANDUT yang kali ini berfokus pada optimalisasi fitur OMSPAN. Pembahasan mencakup pembaruan pada modul pembayaran dan modul komitmen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya pembaruan ini, satuan kerja diharapkan dapat lebih mudah melakukan pencairan dana serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan anggaran.

Sebagai upaya menjangkau lebih banyak satuan kerja dan pemangku kepentingan, kegiatan PAHANDUT ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dan juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPPN Palangkaraya. Hal ini memungkinkan satuan kerja untuk tetap mendapatkan informasi dan pendampingan teknis kapan saja dibutuhkan, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lebih optimal.

Pada Rabu, 12 Februari 2025, KPPN Palangkaraya menerima kunjungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat koordinasi antara kedua instansi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dengan perannya sebagai Financial Advisor, KPPN Palangkaraya berkomitmen untuk memberikan bimbingan serta konsultasi kepada satuan kerja guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih optimal.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak berdiskusi mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di lingkungan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus utama pembahasan meliputi optimalisasi perencanaan anggaran, peningkatan tata kelola keuangan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat realisasi anggaran guna mendukung program-program strategis yang telah dirancang. Diskusi yang berlangsung secara konstruktif ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan solusi bagi BKKBN dalam mencapai kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya KPPN Palangkaraya dalam mendukung satuan kerja agar dapat melaksanakan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya sinergi yang kuat antara KPPN Palangkaraya dan BKKBN Provinsi Kalteng, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat semakin efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ke depan, KPPN Palangkaraya akan terus berperan aktif dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada satuan kerja di wilayahnya. Dengan adanya kerja sama yang erat serta implementasi strategi yang tepat, pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2022, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, KPPN Palangkaraya melaksanakan kegiatan seremonial Penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai bagi para pejabat dan pelaksana pada Senin, 3 Februari 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang memuat rencana kinerja yang akan dicapai serta program/kegiatan yang dilakukan dalam periode tertentu. Penandatanganan SKP ini menjadi bentuk komitmen pegawai KPPN Palangkaraya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terukur, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, SKP juga menjadi dasar penilaian kinerja tahunan yang objektif dan transparan, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Selain penandatanganan SKP, kegiatan ini juga diisi dengan Penetapan Piagam Risiko KPPN Palangkaraya Tahun 2025. Piagam Risiko memuat rencana mitigasi risiko yang akan dihadapi sepanjang tahun 2025, sebagai upaya untuk meminimalisir potensi gangguan dalam pencapaian target kinerja. Kedua dokumen ini saling terkait dan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Dengan adanya Piagam Risiko, KPPN Palangkaraya dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan tanggung jawab seluruh pegawai KPPN Palangkaraya. Dengan adanya SKP dan Piagam Risiko, setiap pegawai diharapkan dapat lebih fokus dan terarah dalam menjalankan tugas, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada stakeholder. Selain itu, penandatanganan SKP juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif dalam mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien.

Selain itu, penandatanganan SKP dan Piagam Risiko juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mencapai target kinerja organisasi. Dukungan dan kolaborasi dari seluruh pegawai menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan bersama, baik dalam hal pelayanan publik maupun pencapaian kinerja individu. Dengan semangat kebersamaan ini, KPPN Palangkaraya bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi.

Melalui langkah ini, KPPN Palangkaraya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, serta memastikan terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan berintegritas. Semoga dengan adanya SKP dan Piagam Risiko ini, KPPN Palangkaraya dapat mencapai target kinerja tahun 2025 dengan optimal dan memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan negara. Seluruh pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, demi mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan.

Pada Rabu, 19 Februari 2025, KPPN Palangkaraya menerima kunjungan dari Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi serta meningkatkan sinergi antara kedua instansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung tata kelola anggaran yang efisien dan akuntabel, KPPN Palangkaraya terus berperan aktif dalam memberikan bimbingan serta pendampingan kepada satuan kerja di wilayahnya.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran RRI Palangka Raya. Fokus utama diskusi mencakup perencanaan anggaran yang lebih akurat, optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung program-program strategis, serta langkah-langkah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya diskusi yang konstruktif, diharapkan RRI Palangka Raya dapat semakin meningkatkan kinerjanya dalam mengelola anggaran secara lebih optimal dan tepat sasaran.

Selain aspek teknis terkait keuangan, pertemuan ini juga menjadi momen untuk mempererat hubungan kelembagaan antara KPPN Palangkaraya dan RRI Palangka Raya. Sinergi yang baik antara kedua instansi diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan publik, terutama dalam penyebaran informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Ke depan, KPPN Palangkaraya akan terus berperan aktif dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, serta bimbingan teknis kepada satuan kerja. Dengan kerja sama yang erat serta penerapan strategi pengelolaan anggaran yang tepat, diharapkan setiap satuan kerja dapat mengelola anggarannya dengan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Palangkaraya terus berupaya memperkuat kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara KPKNL Palangkaraya pada Rabu, 12 Februari 2025.

Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Kepala KPPN Palangkaraya, Ibu Indra Karunia Dewanti, selaku Chief of Treasury and Financial Advisor, bersama Kepala KPKNL Palangkaraya, Bapak Fredy Himarwanto. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas yang mampu mewujudkan Island of Integrity.

Melalui sinergi yang terjalin, KPPN Palangkaraya berharap dapat meningkatkan kolaborasi, mempererat silaturahmi antar instansi, dan memperkuat semangat kebersamaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya nyata Kemenkeu dan KPPN Palangkaraya dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi di Kota Palangkaraya.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlanjutan inovasi, KPPN Palangkaraya terus menghadirkan berbagai program inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai serta memberikan layanan yang lebih baik kepada stakeholder. Berikut adalah rangkaian implementasi inovasi yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Januari 2025.

GKM Isen Mulang: Pemantapan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan

Salah satu inovasi yang rutin dilaksanakan adalah GKM Isen Mulang (Informasi Seputaran Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Penyegaran Ulang Pelaksanaan Anggaran), yang diadakan oleh Seksi Pencairan Dana sebanyak dua kali dalam sebulan.

Pada 17 Januari, kegiatan ini menghadirkan Erika Rihlata Sita dari Seksi Pencairan Dana dan Nurcholis Imam Mawardi dari Seksi MSKI, yang membahas tentang Mekanisme Proses SPM melalui SPAN Next Gen serta Belanja Kewilayahan.

Pada 23 Januari, GKM Isen Mulang kembali digelar dengan Aditya sebagai narasumber yang membawakan materi mengenai SKPP, serta Dita Rahmaliani yang menjelaskan tentang Validasi Pelaporan Capaian Output oleh KPPN.

GKM JUSS APEL: Meningkatkan Pemahaman Akuntansi dan Pelaporan

Selain GKM Isen Mulang, KPPN Palangkaraya juga rutin mengadakan GKM JUSS APEL (Jadwal Untuk Sharing Seputar Akuntansi dan Pelaporan), yang diselenggarakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebanyak dua kali dalam sebulan.

Pada 7 Januari, kegiatan ini menghadirkan Fathur Rohman yang membawakan materi tentang Penyesuaian Pagu.

Pada 30 Januari, Vinesia Timisela memberikan pemaparan mengenai Studi Kasus Void BAST Satker K/L, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menyelesaikan kendala akuntansi dan pelaporan.

SATUMAT: Sharing dan Penguatan Konektivitas Antar Pegawai

Tidak hanya inovasi berbasis teknis, KPPN Palangkaraya juga melaksanakan SATUMAT (Sharing Bermutu di Hari Jumat), sebagai bagian dari program Knowing Your Employee. Program ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan inspirasi antarpegawai dalam suasana santai.

Pada 17 Januari, Naufal Dwiannada berbagi pengalaman mengenai perjalanannya menjadi Pejabat Fungsional (Jabfung), yang memberikan wawasan serta inspirasi bagi rekan-rekan kerja.

Pada 31 Januari, Aulia Rahmah membagikan kisah serta pengalamannya, yang turut mempererat hubungan dan meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Melalui berbagai kegiatan inovatif ini, KPPN Palangkaraya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kompetensi pegawai, serta mempererat sinergi dengan stakeholder. Diharapkan, seluruh program yang telah berjalan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta semakin memperkuat peran KPPN Palangkaraya sebagai Treasurer dan Financial Advisor dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.