Dalam rangka menjalankan perannya sebagai Local Government Financial Advisor, KPPN Palangka Raya yang diwakili oleh Bapak Adityo Mahardhiko, selaku Co-Head of Operational Treasury Division & Co-Head of Financial Advisor Division, hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan. Acara ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya dan berlangsung pada Rabu dan Kamis, 4-5 Desember 2024, di Aula Pasuk Pambelum BPKAD Kota Palangka Raya.

Dalam sesi diskusi, KPPN Palangka Raya memaparkan strategi penting terkait pengelolaan dana transfer, dengan fokus utama pada Dana Bagi Hasil (DBH). Paparan ini mencakup langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta memastikan alokasi dana yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah.

Melalui forum ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, mendukung pembangunan yang merata, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. KPPN Palangka Raya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan berkualitas.

Dalam rangka menjalankan peran sebagai Local Government Financial Advisory, KPPN Palangkaraya mengadakan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Akhir Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, bertempat di ruang rapat KPPN Palangkaraya. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Penerimaan Daerah (BAPENDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Pembinaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemda lingkup KPPN Palangkaraya.

Dalam rapat tersebut, Adityo Mahardhiko, selaku Co-Head of Operational Treasury Division & Co-Head of Financial Advisor Division, memaparkan progres Penyaluran DAK Fisik Tahap III serta Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Insentif Desa. Pemaparan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian yang telah diraih serta langkah-langkah yang perlu dipercepat untuk memastikan penyaluran dana berjalan sesuai target.

Selain itu, masing-masing pemerintah daerah turut memaparkan progres penyaluran, kendala yang dihadapi, serta potensi permasalahan terkait pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran. Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada identifikasi solusi untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga penyaluran dana dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penyaluran DAK Fisik dapat terlaksana secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, manfaat dari penyaluran dana ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja KPPN Palangkaraya.

Pada Kamis, 28 November 2024, Tim Taskforce Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Palangkaraya melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan WBBM November Tahun 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Indra Karunia Dewanti selaku Pengarah Tim.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas progress rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBBM bersama seluruh pegawai KPPN Palangkaraya. Diskusi berfokus pada pencapaian target, identifikasi kendala, serta langkah-langkah strategis untuk mempercepat realisasi program WBBM.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pembangunan WBBM. Dengan adanya Monev ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Palangkaraya dapat terus bersinergi dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kepala KPPN Palangka Raya sekaligus Chief of Treasury and Financial, Ibu Indra Karunia Dewanti, menyampaikan materi terkait peran KPPN Palangka Raya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui penyaluran dana APBN dan pelaksanaan peran financial advisor. Materi ini disampaikan pada Seminar Statistik yang diselenggarakan oleh BPS Kota Palangka Raya di STIE Palangka Raya.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai peserta, termasuk pegawai BPS Kota Palangka Raya serta mahasiswa/i dari STIE Palangka Raya, Universitas Palangka Raya, dan perguruan tinggi lainnya di kota Palangka Raya. Seminar ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pentingnya peran APBN dalam pembangunan ekonomi, serta bagaimana data statistik dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama kelembagaan antara KPPN Palangka Raya dan BPS Kota Palangka Raya yang ditandatangani pada tahun 2024. Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan data statistik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN, khususnya dalam pengelolaan APBN yang efektif dan akuntabel.

Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai peran APBN dalam pembangunan, pelaksanaan tugas instansi vertikal Kemenkeu, serta pemanfaatan data analytic dalam pengelolaan APBN. Semoga kolaborasi ini dapat terus berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi regional.

KPPN Palangkaraya kembali menghadirkan inovasi melalui kegiatan GKM ISEN MULANG (Informasi Seputar Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Penyegaran Ulang Pelaksanaan Anggaran). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pegawai dalam bidang perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran. Dilaksanakan pada Jumat, 29 November 2024 melalui platform Microsoft Teams, kegiatan ini diikuti secara aktif oleh seluruh pegawai KPPN Palangkaraya.

Materi dalam GKM ISEN MULANG disampaikan oleh dua narasumber kompeten. Erika Rihlatas Sita dari Payment Execution Team membahas topik Pendaftaran Data Kontrak, sementara Nurcholis Imam Mawardi dari Central Government Advisory Team memberikan penjelasan mengenai Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF PK APBN dan JF APK APBN. Kedua materi ini memberikan wawasan mendalam terkait proses dan prosedur yang harus dikuasai oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai upaya melengkapi pemahaman pegawai, KPPN Palangkaraya juga mengadakan JUSS APEL (Jadwal Untuk Sharing Seputar Akuntansi dan Pelaporan) pada hari yang sama. Kegiatan ini difokuskan pada topik Rangkaian Proses Verifikasi LPJ Bendahara Pengeluaran di KPPN, dengan materi yang disampaikan oleh Fathur Rohman dari Accounting and Reporting Team. Melalui JUSS APEL, pegawai diajak untuk memahami lebih detail mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan, yang menjadi bagian penting dari tugas dan fungsi KPPN.

Dengan pelaksanaan GKM ISEN MULANG dan JUSS APEL, KPPN Palangkaraya berharap kapasitas pegawai dalam pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dapat meningkat secara signifikan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga wadah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarpegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Pada Kamis, 28 November 2024, KPPN Palangkaraya melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Periode Bulan November Tahun 2024 melalui platform Microsoft Teams. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three per Oktober 2024. Dialog ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi progres kinerja organisasi serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Melalui DKO, seluruh pegawai KPPN Palangkaraya diajak untuk merefleksikan capaian yang telah diraih dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai masukan dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Diharapkan, hasil dari Dialog Kinerja Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi peningkatan kinerja organisasi KPPN Palangkaraya. Semoga langkah ini dapat mendorong pencapaian target yang lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.