Kamis, 8 Mei 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya menerima kunjungan dari TVRI Kalimantan Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pengelola keuangan negara dengan media massa pemerintah, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Melalui kolaborasi ini, KPPN Palangkaraya berupaya memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, serta mempererat hubungan kelembagaan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, KPPN Palangkaraya memaparkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran untuk periode Triwulan I Tahun 2025. Fokus utama diberikan pada kualitas output yang berhasil dicapai oleh satuan kerja mitra KPPN, sebagai indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran. Penyampaian data dan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus menjadi bahan edukasi publik tentang pentingnya pelaksanaan anggaran berbasis hasil.

Kehadiran TVRI Kalimantan Tengah sebagai media pemerintah memberikan nilai strategis tersendiri. Dengan jangkauan siaran yang luas dan peran sebagai saluran komunikasi resmi pemerintah, TVRI diharapkan dapat menjadi mitra penting dalam menyampaikan informasi yang objektif dan bermanfaat kepada masyarakat. Sinergi ini juga memperkuat fungsi media sebagai jembatan antara pemerintah dan publik dalam membangun pemahaman yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Melalui kerja sama ini, KPPN Palangkaraya menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola keuangan negara serta mendorong terciptanya tata kelola APBN yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Rabu, 7 Mei 2025 – Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi dan mendukung pembangunan Zona Integritas, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya melaksanakan kegiatan internalisasi yang mencakup tiga fokus utama. Kegiatan ini menyasar pemahaman mendalam terkait Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), implementasi Shadow Organization, serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Kepala KPPN Palangkaraya, Ibu Indra Karunia Dewanti, yang menekankan pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam membangun budaya kerja yang profesional dan akuntabel. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya sekadar memenuhi indikator formal, tetapi harus mencerminkan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas tinggi.

Selanjutnya, sesi kedua diisi oleh Bapak Mohammad Hamzah, Kepala Subbagian Umum, yang membawakan materi mengenai implementasi Shadow Organization. Konsep ini merupakan pendekatan strategis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), dan Financial Advisor (FA). Shadow Organization menjadi model kerja yang mendorong pemahaman dan kolaborasi lintas fungsi dalam meningkatkan efektivitas peran DJPb di daerah.

Pada sesi ketiga, materi mengenai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dipaparkan oleh Bapak Jarir Al Amjad, Kepala Seksi MSKI, bersama Hanifah Hayyu Idayana dari Unit Kepatuhan Internal. Dalam presentasinya, keduanya menjelaskan pentingnya integrasi sistem mutu dan sistem anti-penyuapan sebagai bagian dari penguatan budaya kerja dan pengendalian internal di lingkungan KPPN Palangkaraya.

Penerapan ISO 9001:2015 difokuskan pada pengendalian proses kerja, pemenuhan kepuasan pengguna layanan, serta upaya berkelanjutan dalam peningkatan mutu. Sementara itu, ISO 37001:2016 bertujuan untuk menciptakan sistem pencegahan terhadap praktik penyuapan yang efektif, dengan mekanisme pelaporan, mitigasi risiko, dan audit kepatuhan yang terstruktur.

Kegiatan internalisasi ini tidak hanya memberikan penguatan pengetahuan teknis, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Partisipasi aktif dari seluruh peserta menunjukkan tingginya antusiasme dan kesiapan KPPN Palangkaraya dalam mewujudkan organisasi yang bersih, modern, dan melayani.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, KPPN Palangkaraya berharap dapat terus menjadi role model dalam implementasi reformasi birokrasi, serta mewujudkan Zona Integritas yang berdampak nyata bagi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara di wilayah Kalimantan Tengah.

KPPN Palangkaraya terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlanjutan organisasi melalui berbagai inovasi internal yang dijalankan secara konsisten. Inovasi-inovasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan tugas, tetapi juga menyasar penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kolaborasi antarunit kerja. Selama bulan April 2025, sejumlah inovasi telah diimplementasikan sebagai bagian dari strategi pembinaan dan penyegaran internal.

Salah satu inovasi rutin yang menjadi ciri khas KPPN Palangkaraya adalah GKM Isen Mulang (Informasi Seputaran Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Penyegaran Ulang Pelaksanaan Anggaran). Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam sebulan oleh dua seksi yang berbeda. Seksi Pencairan Dana menyelenggarakan sesi terkait penyegaran pelaksanaan anggaran, sementara Seksi MSKI fokus pada pembinaan pejabat perbendaharaan. Pada bulan April 2025, GKM Isen Mulang dilaksanakan pada tanggal 17 April dengan materi mengenai proses validasi SPM Koreksi melalui Aplikasi SAKTI, dan tanggal 25 April dengan topik validasi ADK Kontrak melalui aplikasi yang sama.

Selain GKM Isen Mulang, terdapat juga inovasi GKM JUSS APEL (Jadwal Untuk Sharing Seputar Akuntansi dan Pelaporan) yang secara rutin diadakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pemutakhiran informasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada bulan April, GKM JUSS APEL dilaksanakan pada tanggal 17 April dengan materi Refreshment Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 April dengan topik Pengelolaan MPHL-BJS.

Melalui pelaksanaan GKM secara berkala, KPPN Palangkaraya tidak hanya membangun budaya belajar di lingkungan kerja, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pegawai mendapatkan informasi dan pemahaman yang terkini. Ini penting untuk menjamin akurasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan keuangan negara. Forum ini juga menjadi sarana diskusi yang konstruktif dan partisipatif antarpegawai.

Kegiatan inovatif seperti GKM ini menjadi bagian penting dari strategi pembinaan internal yang berbasis peningkatan kompetensi, integritas, dan sinergi antarseksi. Konsistensi dalam pelaksanaannya mencerminkan semangat KPPN Palangkaraya untuk senantiasa adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, inovasi ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada solusi.

Dengan berbagai inovasi yang telah dijalankan selama bulan April 2025, KPPN Palangkaraya berharap dapat terus memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Inovasi yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu pelayanan kepada satuan kerja serta memperkuat peran KPPN sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang modern, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Palangkaraya terus memperluas jejaring kerja sama kelembagaan dengan berbagai instansi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama KPP Pratama Palangkaraya yang berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen KPPN Palangkaraya dalam mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala KPPN Palangkaraya, Ibu Indra Karunia Dewanti, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Chief of Treasury and Financial Advisor, bersama Kepala KPP Pratama Palangkaraya, Bapak Yusan Jubiantara. MoU ini menjadi simbol penguatan komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas yang berlandaskan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi pijakan awal untuk pelaksanaan berbagai kegiatan sinergis dalam mendukung pengelolaan keuangan negara dan perpajakan yang lebih baik.

Selain menandatangani MoU, kedua belah pihak juga sepakat untuk mempererat koordinasi kelembagaan dalam konteks peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan latar belakang sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPPN dan KPP Pratama memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ekosistem birokrasi yang adaptif, modern, dan bersih dari praktik-praktik yang menyimpang. Kolaborasi ini diyakini mampu memberikan dampak positif dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas.

Melalui kerja sama ini, KPPN Palangkaraya berharap dapat terus memperluas sinergi, mempererat silaturahmi antarinstansi, dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Island of Integrity di Kota Palangkaraya. Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam menciptakan birokrasi berintegritas yang memberikan pelayanan publik secara optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Palangkaraya terus menjalin sinergi kelembagaan dengan berbagai pihak. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPN Palangkaraya dan Polresta Palangka Raya yang dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala KPPN Palangkaraya, Ibu Indra Karunia Dewanti, dan Kapolresta Palangka Raya, Bapak Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan Island of Integrity di lingkungan kerja masing-masing.

Sebagai bentuk implementasi awal dari kerja sama ini, KPPN Palangkaraya juga melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran terhadap Satuan Kerja Polresta Palangka Raya. Evaluasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala KPPN bersama Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI). Fokus evaluasi diarahkan pada penerapan digitalisasi pelaksanaan anggaran, termasuk optimalisasi pemanfaatan toko daring serta penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Sinergi antara KPPN Palangkaraya dan Polresta Palangka Raya ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat budaya pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, KPPN Palangkaraya tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengelola keuangan negara di daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong terciptanya birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Pada hari Rabu, 29 April 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya menerima kunjungan kerja dari Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya. Kunjungan ini diterima secara langsung oleh Kepala KPPN Palangkaraya, Ibu Indra Karunia Dewanti, di ruang kerja beliau. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama antara Kementerian Keuangan melalui KPPN dan perbankan mitra yang menangani pengelolaan rekening pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas koordinasi teknis dan administratif terkait penggunaan rekening milik pemerintah di Bank BTN, termasuk upaya peningkatan efisiensi layanan perbankan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Diskusi juga mencakup penyelarasan prosedur dalam rangka memastikan akurasi dan ketepatan waktu transaksi keuangan negara yang melibatkan rekening pemerintah.

Diharapkan, sinergi yang terjalin antara KPPN Palangkaraya dan Bank BTN dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola keuangan negara yang semakin baik. Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk konkret peran KPPN sebagai bendahara umum negara di daerah dalam memastikan kelancaran proses penyaluran dana dan optimalisasi pemanfaatan layanan perbankan untuk kepentingan publik