Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan strategis bertajuk "Penguatan Tusi Pembinaan Pejabat Perbendaharaan: Sosialisasi Optimalisasi Nilai IKPA dan Perekaman Penghasilan Lainnya pada Aplikasi Gaji Web". Acara ini berlangsung pada 21 November 2024 secara daring melalui Microsoft Teams, dihadiri oleh pejabat dan pegawai lingkup KPPN Pati serta pejabat perbendaharaan satker terkait.
Kegiatan dibuka dengan pemutaran video edukasi bertema anti-korupsi yang menggambarkan dampak buruk dari praktik korupsi terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan perekonomian. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Pati, Aris Saputro, menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada periode akhir tahun. Ia juga memberikan apresiasi kepada satker yang berhasil mencapai realisasi anggaran tinggi, seperti Satker Margolaras dengan capaian 100% pada belanja modal.
Pemaparan utama dalam kegiatan ini menyentuh dua topik penting. Materi pertama disampaikan oleh Sufa’ati mengenai mekanisme penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai dengan PMK Nomor 109 Tahun 2023. RPATA menjadi solusi bagi pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun, memungkinkan satker melanjutkan penyelesaian hingga 90 hari berikutnya. Sufa’ati menjelaskan secara rinci prosedur pengajuan SPM penampungan, pembayaran, dan penihilan RPATA, menekankan bahwa mekanisme ini harus diikuti dengan cermat untuk menjaga akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyelewengan.
Topik kedua yang disampaikan oleh Heni Roviani membahas optimalisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan penginputan penghasilan lainnya pada aplikasi Gaji Web. Ia menjelaskan bahwa kontrak pra-DIPA menjadi komponen penting dalam penilaian IKPA, dengan nilai maksimal 120 untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2025. Heni juga menekankan pentingnya perekaman penghasilan lainnya, seperti tukin, THR, dan gaji ke-13, untuk perhitungan pajak yang valid dan akurat.
Diskusi interaktif yang diadakan selama acara mengungkapkan berbagai pertanyaan dan masukan dari satker, mulai dari teknis pengajuan RPATA hingga pelaksanaan kontrak pra-DIPA. Misalnya, pertanyaan dari Polres Pati terkait penggunaan kas bendahara dan dari Kemenag Pati tentang pengelolaan penghasilan tambahan pada aplikasi Gaji Web. Semua pertanyaan dijawab dengan penjelasan terperinci untuk memastikan pemahaman yang seragam di antara peserta.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi tetapi juga pengingat bagi seluruh satker untuk mematuhi jadwal penyampaian SPM agar tidak ada tagihan yang tertinggal. Dengan memaksimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun, KPPN Pati memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Melalui kegiatan ini, KPPN Pati menegaskan perannya sebagai fasilitator yang mendukung satker dalam mencapai target kinerja anggaran, sekaligus menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang terencana dan sinergis ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi KPPN lain dalam memberikan pelayanan yang unggul. (KR)
