Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam kegiatan edukasi dan komunikasi publik yang berlangsung pada 17 Desember 2024, berbagai pencapaian dan inisiatif integritas menjadi sorotan utama, termasuk perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini.
Momen Penghargaan dan Refleksi
Acara yang dilaksanakan di Aula KPPN Pati ini dibuka oleh Kepala KPPN Pati, Bapak Aris Saputro. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran KPPN Pati hingga Desember 2024 telah mencapai 98% atau sebesar Rp 4,47 triliun dari total pagu Rp 4,56 triliun. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama erat dengan satuan kerja yang tergabung dalam Island of Integrity (IOI). Sebagai wujud apresiasi, KPPN Pati menyerahkan piagam penghargaan Nagara Dana Rakca Satria Purna Bakti kepada delapan pensiunan pegawai KPPN Pati yang telah mengabdi selama 37 tahun. Penghargaan ini menjadi simbol penghormatan atas kontribusi luar biasa dalam mendukung reformasi birokrasi.
Paparan Integritas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menyampaikan materi bertema "Integritas dalam Pelayanan, Semangat WBBM yang Berkesinambungan." Paparan yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin, S.H., M.H., menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik.
Korupsi, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, pendidikan etika kerja, serta penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi. Pendekatan ini diyakini mampu mendorong budaya kerja yang lebih baik dan membangun kepercayaan publik.
Kolaborasi untuk Zona Integritas
Dalam testimoninya, Kepala BPS Kabupaten Pati, Bapak Bob Setiabudi, mengapresiasi kolaborasi yang erat antara KPPN Pati dan BPS Pati dalam membangun zona integritas. BPS Pati, yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020, menargetkan pencapaian WBBM pada tahun 2025. Upaya ini akan terus didukung dengan berbagi pengalaman dan inovasi bersama KPPN Pati.
BPS Pati juga berkomitmen meningkatkan kualitas data yang dihasilkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, KPPN Pati turut mendukung dengan memberikan edukasi mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kepada seluruh karyawan BPS Pati.
Langkah Ke Depan
KPPN Pati menegaskan komitmen untuk terus menyebarkan "virus" zona integritas kepada satuan kerja lainnya. Harapannya, lebih banyak instansi pemerintah, baik di tingkat satuan kerja maupun pemerintah daerah, yang dapat meraih predikat WBK/WBBM. Selain itu, KPPN Pati juga mengimbau mitra kerja untuk menjaga integritas, salah satunya dengan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan KPPN Pati menuju pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan berkualitas. Dengan semangat yang terus menyala, KPPN Pati optimis dapat menjadi panutan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. (KR)
