KPPN Pati kembali menunjukkan komitmen untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada 18 Desember 2024, berbagai topik strategis dibahas, termasuk penguatan tugas dan fungsi pembinaan pejabat perbendaharaan, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, serta penerapan mekanisme RPATA dan Katalog Elektronik versi 6. Kepala KPPN Pati, Bapak Aris Saputro, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara KPPN Pati dan satuan kerja (satker) hingga akhir tahun 2024. Hingga Desember, realisasi belanja mencapai 98,11% atau sebesar Rp4,47 triliun dari pagu Rp4,56 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan capaian positif sebesar 99,02%. KPPN Pati juga mencatatkan prestasi dengan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 11 Desember 2024. Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara, dengan imbauan kepada seluruh satker untuk tidak memberikan imbalan selain senyuman.
Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, KPPN Pati menyoroti pentingnya pengelolaan yang tepat waktu dan akurat untuk mencegah retur dan penolakan SPM. Terdapat 807 penolakan SPM sepanjang 2024 yang disebabkan oleh kesalahan dokumen atau proses. KPPN mengimbau satker untuk lebih teliti dan segera menyelesaikan dokumen terkait retur. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga menjadi fokus utama. Revisi DIPA yang dilakukan pada November dan Desember 2024 harus disesuaikan agar tidak memengaruhi nilai IKPA. Satker diminta untuk mengoptimalkan capaian dan memonitor realisasi anggaran secara berkala melalui OM SPAN.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun, KPPN Pati mulai menerapkan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023. Satker diimbau untuk mengajukan SPM Penampungan sebelum 23 Desember 2024 guna memastikan penyelesaian pekerjaan dapat dilanjutkan tanpa melanggar aturan keuangan. Selain itu, Katalog Elektronik versi 6 juga mulai diimplementasikan, menghadirkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemesanan, pengiriman, hingga pembayaran dilakukan secara elektronik melalui interkoneksi antara Katalog Elektronik dan aplikasi SAKTI. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.
Realisasi program kredit di wilayah Pati dan Rembang juga menjadi bagian penting dari pengelolaan APBN. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp3,95 triliun untuk 61.933 debitur di Pati dan 28.071 debitur di Rembang, sedangkan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp70,42 miliar. Program ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. KPPN Pati terus berupaya meningkatkan pengelolaan APBN dengan menekankan integritas, efisiensi, dan transparansi. Dengan sinergi yang kuat antara KPPN, satker, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat menjadi model terbaik dalam pengelolaan keuangan negara di masa depan.
Dengan demikian, rapat ini berhasil memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi para pejabat perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun. (KR)
