KPPN Pati kembali menjalankan tugasnya sebagai Financial Advisor dengan mengadakan asistensi pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD RAA Soewondo, Kabupaten Pati. Kegiatan ini berlangsung pada 23 Desember 2024, bertempat di RSUD RAA Soewondo, dengan agenda utama memperkuat tata kelola keuangan dan mengidentifikasi peluang pembiayaan alternatif untuk mendukung pengembangan fasilitas kesehatan.
Kepala KPPN Pati, Bapak Aris Saputro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa asistensi ini merupakan bagian dari tugas strategis KPPN Pati, tidak hanya menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, tetapi juga mendukung pembiayaan dan investasi melalui skema inovatif seperti PT SMI dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kolaborasi ini bertujuan mendorong RSUD RAA Soewondo menuju kemandirian finansial sekaligus meningkatkan layanan kesehatan.
Plt. Direktur RSUD RAA Soewondo, Dr. Hartotok, menyambut baik kolaborasi ini dan mengapresiasi dukungan yang diberikan KPPN Pati. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah eksplorasi skema pembiayaan alternatif, seperti pendanaan dari PT SMI dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memberikan peluang untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan tanpa membebani anggaran daerah, dengan mekanisme pelunasan setelah proyek selesai.
Namun, berbagai tantangan masih dihadapi RSUD RAA Soewondo. Keterbatasan alat medis dan dokter subspesialis menjadi salah satu kendala utama. Kurangnya dokter subspesialis disebabkan minimnya sarana pendukung dan kecenderungan tenaga medis memilih bekerja di rumah sakit kota besar. Untuk mengatasinya, RSUD Soewondo berencana menjadi jejaring RS Dharmais untuk melahirkan dokter subspesialis onkologi yang dapat mendukung kebutuhan layanan onkologi lokal.
Selain itu, isu terkait pengelolaan keuangan BLUD juga menjadi perhatian. SPI di RSUD Soewondo yang belum optimal menghambat pencapaian zona integritas (ZI) dan predikat WBK/WBBM. KPPN Pati menekankan pentingnya kekompakan pegawai dalam mencapai target ini. Sementara itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada penyediaan fasilitas seperti alat penghancur batu ginjal yang tidak dapat diadakan melalui skema kerja sama operasional (KSO).
RSUD Soewondo juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Proses tender yang panjang dan regulasi yang belum mengakomodasi kualifikasi khusus menjadi kendala utama. Hal ini berdampak pada efektivitas pengadaan yang seharusnya mendukung operasional rumah sakit.
Meskipun demikian, terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi aset, seperti jasa parkir dan sewa toko. RSUD Soewondo juga berencana membangun rumah singgah untuk pasien kemoterapi, yang akan mendukung layanan kesehatan sekaligus meningkatkan pendapatan.
Kegiatan asistensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pengelolaan keuangan RSUD RAA Soewondo. Dengan dukungan KPPN Pati, diharapkan BLUD ini mampu mengatasi kendala yang ada dan bertransformasi menjadi layanan kesehatan yang lebih mandiri dan berkualitas. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi positif antara instansi pemerintah dan sektor layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan daerah. (KR)
