Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tampil sebagai aktor kunci. Audiensi antara Bupati Pati dan berbagai pemangku kepentingan pada 10 Juni 2025 membuka babak baru dalam penguatan UMKM yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga pada pertumbuhan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pembiayaan UMKM Ultra Mikro (Umi) melalui skema Kredit Program yang tidak memerlukan jaminan dan memiliki bunga ringan. Dibandingkan skema KUR, program ini dilengkapi dengan pendampingan intensif, mulai dari pengelolaan keuangan, teknik produksi, hingga strategi pemasaran—sebuah langkah nyata untuk memastikan bahwa modal usaha benar-benar digunakan untuk membangun usaha, bukan sekadar konsumsi.
KPPN Pati juga mendorong integrasi data UMKM melalui aplikasi seperti Digipay, yang memudahkan satuan kerja memesan produk lokal. Selain itu, bazar UMKM rutin pada car free day dan dukungan promosi wisata oleh artis nasional turut mendorong keterlibatan UMKM dalam arus ekonomi lokal. Tak hanya menggerakkan roda ekonomi, kegiatan ini membuka peluang retribusi yang secara langsung memperkuat PAD.
Dari sisi regulasi, Bupati Pati juga mendorong koordinasi lintas dinas dan desa untuk pemutakhiran data UMKM serta perbaikan tata kelola koperasi penyalur pembiayaan. Di sisi lain, skema kerja sama pembiayaan hijau dengan BLU BPDLH diarahkan untuk UMKM agraris di sekitar hutan—langkah inovatif yang menggabungkan ekonomi kerakyatan dengan kelestarian lingkungan. Skema kerja sama pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga dibahas untuk rencana pembentukan Lembaga penyalur dana kredit yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM di KPPN Pati.
Gagasan strategis tak berhenti di situ. KPPN Pati mengusulkan pembentukan cabang universitas ternama di Kabupaten Pati, seperti UGM, yang tengah dijajaki. Langkah ini diprediksi memicu efek berganda ekonomi melalui tumbuhnya usaha baru seperti kos-kosan, kuliner, hingga laundry. Dengan multiplier effect ini, PAD diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Seluruh inisiatif ini menjadi bagian dari skenario besar untuk mengurangi beban belanja pegawai yang saat ini mencapai 47% APBD. Pemerintah Daerah menargetkan rasio ideal 30% pada tahun 2027. Jika tercapai, Pati tak hanya mempertahankan alokasi dana transfer pusat, tapi juga berpeluang meningkatkan tunjangan ASN dan mendongkrak kualitas pelayanan publik.
UMKM bukan lagi pelengkap, tapi tulang punggung ekonomi daerah. Melalui strategi pembiayaan yang inklusif, pendampingan berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga, Pati membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM adalah jalan pasti menuju PAD yang lebih kokoh dan masa depan fiskal yang mandiri.
