Pati, 14 Juli 2025 – Aula lantai II KPPN Pati menjadi saksi sinergi dan kolaborasi yang solid antar instansi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bulan Juli 2025. Hadir dalam kegiatan ini para pemangku kepentingan dari KPPN Pati, KPP Pratama Pati, BPKAD, Dispermades, hingga Inspektorat Daerah dari Kabupaten Pati dan Rembang.
Rapat dibuka oleh Kepala KPPN Pati, Aris Saputro, yang menyampaikan apresiasi atas kinerja penyaluran TKD di wilayah KPPN Pati. Dengan nilai capaian triwulan II mencapai 99,84, KPPN Pati berhasil meraih peringkat kedua se-Jawa Tengah. Realisasi belanja negara di wilayah ini juga tergolong baik, mencapai 55% dari pagu, serta pendapatan negara yang sudah mencapai Rp341 miliar.
Dana Desa Tahap I sudah tersalur seluruhnya, sementara tahap II terus dikebut. Kabupaten Pati telah menyalurkan ke 245 desa dan Rembang ke 168 desa. Namun, masih ada ratusan desa yang belum menerima dana tahap II, sehingga diperlukan percepatan pemenuhan syarat salur termasuk dokumen pendirian koperasi desa (Kopdes) sebagai salah satu syarat baru tahun ini.
Sementara itu, DAK Fisik masih menjadi perhatian khusus, karena hingga pertengahan Juli belum ada realisasi di kedua kabupaten. Keterlambatan proses kontrak, perubahan APBD, serta revisi dokumen menjadi hambatan utama. Namun, dengan adanya perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur hingga 29 Agustus 2025, diharapkan daerah bisa segera menyelesaikan proses administrasi dan teknis agar penyaluran bisa berjalan optimal.
Dalam sesi diskusi, berbagai pihak menyampaikan progres masing-masing. Dispermades Rembang menyebut bahwa dari 287 desa dan 7 kelurahan, mayoritas sudah memiliki badan hukum koperasi. Bahkan, peluncuran Kopdes secara nasional akan dilakukan oleh Presiden di Klaten pada 21 Juli mendatang. Di sisi lain, BPKAD Rembang dan Pati menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan reviu dan proses pengadaan secepatnya.
Kepala KPP Pratama Pati, Rusdianto, juga menyoroti pentingnya sinergi pemda dan KPP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan realisasi penerimaan baru mencapai 37%, potensi pajak daerah perlu dimitigasi agar target dapat tercapai.
Rapat ditutup dengan semangat optimisme. Kepala KPPN Pati menegaskan bahwa seluruh pihak harus menyiapkan syarat salur dengan cermat. “Dengan semangat sinergi, kita dorong agar penyaluran TKD tahun ini bisa mencapai di atas 99%,” tegasnya. (KR)
