Komitmen tinggi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabikutas pengelolaan keuangan negara kembali diperlihatkan KPPN Pati melalui pelaksanaan kegiatan Press Release APBN & Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Aula KPPN Pati. Kegiatan ini merupakan bentuk semangat KPPN Pati dalam menyampaikan realisasi dan kebijakan Keuangan Negara terkini kepada stakeholder dan masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Pati, Aris Saputro, yang menyampaikan apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam pelaksanaan APBN di lingkup kantornya. Sebagai Bendahara Umum Negara di Daerah, KPPN Pati mengelola Rp 4,2T APBN yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Hingga 30 Juni 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp 306,54 miliar dengan rincian belanja pegawai sebesar 54,98%, belanja barang 33,14%, belanja modal 36,59%, dan belanja bantuan sosial 74,78%. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) berhasil direalisasikan sebesar Rp 1,9T, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) terserap 53,88% dan dana desa mencapai 73,24%, sedangkan dana alokasi khusus fisik masih belum terealisasi.
Dari sisi penerimaan negara, KPPN Pati mencatat pemasukan perpajakan sebesar Rp249,82 miliar yang mayoritas berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp135,18 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp62,83 miliar. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tercatat sebesar Rp63,82 miliar.
Disampaikan pula pada aspek kredit program, KPPN Pati mendukung nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Pati dan Rembang untuk terus meningkat dalam rangka dukungan terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil.
KPPN Pati juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk penanganan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang didominasi masalah administrasi dan kelengkapan dokumen. Hingga pertengahan tahun, terdapat 4 kasus retur dan 83 penolakan SPM yang menjadi perhatian untuk perbaikan lebih lanjut. Dalam kegiatan ini, KPPN Pati memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang telah berkinerja secara maksimal melalui pemberian penghargaan dengan 3 kategori IKPA, Penggunaan CMS, KKP dan Digipay serta penyaluran TKD.
Selanjutnya, Kepala KPPN Pati menyampaikan Standar Pelayanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan terkait proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Pati. Setiap layanan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi. Kepala KPPN Pati menegaskan bahwa semua pelayanan yang diberikan bersifat gratis dan bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, serta benturan kepentingan.
Dalam kesempatan ini turut hadir perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, LSM BPPI Pati (Barisan Patriot Peduli Indonesia di Pati), Ketua STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Pati, PNM Cabang Pati serta perwakilan dari Pati News. Tidak hanya menjadi ajang penyampaian data dan informasi, kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan KPPN Pati pada kesempatan ini sebagai ruang dialog antara pemerintah, satuan kerja, dan masyarakat, menjadi momentum penting dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memupuk budaya apresiasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara. KPPN Pati menerima berbagai masukan perbaikan pelayanan dari berbagai elemen masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi KPPN Pati dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para stakeholder, serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat secara luas.
Melalui kegiatan ini, KPPN Pati tidak hanya melaporkan capaian kinerja keuangan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai motor penggerak reformasi birokrasi serta pengelolaan anggaran yang modern dan berintegritas. Momentum ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, satuan kerja, dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah dan bangsa. (ACMY)
