Pati, November 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati kembali merilis perkembangan kinerja APBN di wilayah kerjanya. Press release ini memuat realisasi penerimaan negara, belanja negara, transfer ke daerah, serta penyaluran kredit program hingga posisi 30 November 2025. Secara umum, kinerja fiskal di wilayah Pati dan Rembang menunjukkan capaian positif dengan tren penyaluran yang semakin kuat menjelang akhir tahun anggaran.
Penerimaan Negara Terjaga Stabil
Realisasi penerimaan negara di wilayah KPPN Pati mengalami peningkatan yang konsisten hingga akhir November. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama, dengan penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), diikuti PPN dan jenis pajak lainnya. KPPN Pati terus berkoordinasi dengan satuan kerja dan wajib pajak untuk memastikan kepatuhan sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan.
Realisasi Belanja Negara Mendorong Aktivitas Ekonomi Daerah
Dari sisi belanja negara, penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Pati menunjukkan kinerja yang solid. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terus bergerak mendekati target di berbagai jenis belanja, mulai dari belanja pegawai, barang, hingga modal. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) turut memberi dampak signifikan terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.
Pemerintah daerah juga mendapatkan manfaat dari alokasi dana transfer, seperti Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik, yang menopang pembangunan layanan dasar, penguatan ekonomi desa, serta percepatan penurunan stunting.
Kredit Program (KUR & UMi) Tumbuh Pesat
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjadi salah satu indikator yang menunjukkan semakin aktifnya kegiatan ekonomi masyarakat. Hingga 30 November 2025, wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang mencatat capaian yang signifikan :
- KUR Pati : Rp2,71 triliun untuk 57.324 debitur
- KUR Rembang : Rp1,08 triliun untuk 24.404 debitur
- UMi Pati : Rp42,23 miliar untuk 8.403 debitur
- UMi Rembang : Rp21,36 miliar untuk 4.356 debitur
Angka ini menunjukkan akses pembiayaan bagi UMKM semakin luas dan berdampak positif pada pemulihan serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Evaluasi Pengelolaan Perbendaharaan: Retur, Penolakan SPM, dan Kontrak
Dalam rangka memastikan kualitas pengelolaan anggaran, KPPN Pati juga melaporkan perkembangan retur SP2D, penolakan SPM, dan pendaftaran kontrak hingga November 2025. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan APBN. Satker yang masih mengalami kendala dihimbau untuk terus melakukan perbaikan, termasuk memastikan validitas data dan kelengkapan dokumen.
Mendorong Kinerja Fiskal yang Semakin Akuntabel
Melalui press release ini, KPPN Pati menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi satuan kerja dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Optimalisasi belanja, percepatan layanan perbendaharaan, serta pemanfaatan data digital menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN di wilayah Pati dan Rembang.
Dengan capaian yang terus menguat, diharapkan kontribusi fiskal wilayah KPPN Pati dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (TIMHUMASKPPNPATI)
