Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, KPPN Pati kembali memperkuat koordinasi dan kolaborasi melalui forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi teknis, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi Kemenkeu Satu, karena menghadirkan sinergi aktif antara KPPN Pati dan KPP Pratama Pati dalam mengawal kualitas belanja serta kepatuhan perpajakan di wilayah Pati dan Rembang.
Rapat dimulai dengan pemutaran video antikorupsi sebagai pengingat bahwa integritas adalah dasar dari penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah pembukaan dan penyelarasan agenda, Kepala KPPN Pati menyampaikan arahan yang langsung membangkitkan optimisme. Beliau menegaskan bahwa hingga awal Desember, penyaluran TKD telah mencapai 96% dari total pagu—sebuah capaian yang menunjukkan kuatnya kolaborasi antara KPPN, pemda, serta seluruh pihak terkait di Pati dan Rembang.
Meski capaian tersebut sangat positif, Kepala KPPN juga menekankan bahwa beberapa komponen masih memerlukan perhatian khusus, khususnya DAK Fisik yang realisasinya masih tertahan oleh proses reviu, penyempurnaan dokumen, dan kendala dalam aplikasi. Dengan batas waktu penyampaian syarat salur tahap III yang semakin dekat, beliau mengajak seluruh pemda untuk memastikan dokumen segera dilengkapi agar penyaluran dapat dituntaskan sebelum tahun anggaran berakhir.
Memasuki sesi paparan, KPP Pratama Pati menyampaikan perkembangan rekonsiliasi pajak daerah. Sejumlah desa dan perangkat daerah diketahui belum menyelesaikan penyetoran pajak, sehingga rekonsiliasi dilakukan lebih awal. Selain itu, persiapan pelaporan SPT Tahun 2025 melalui Coretax juga masih menjadi tantangan, karena baru sekitar 71% pihak yang menyelesaikan proses aktivasi.
KPP Pratama memastikan dukungan penuh, termasuk layanan tambahan di hari libur, agar seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu.Sesi evaluasi TKD kemudian menggambarkan progres yang menggembirakan. Kabupaten Pati telah menyalurkan sekitar 96,78% dari total pagu, sementara Kabupaten Rembang mencapai 95,96%. Capaian pada Dana Desa, DAU, DAK Nonfisik, hingga dana intensif fiskal menunjukkan tren positif. Namun, beberapa sektor DAK Fisik masih membutuhkan tindak lanjut, terutama terkait kelengkapan administrasi dan proses reviu di daerah. Situasi ini dibahas tuntas bersama seluruh peserta untuk memastikan tidak ada kegiatan yang tertunda menjelang batas akhir.
Diskusi kemudian berkembang menjadi forum tukar informasi dan solusi. Perwakilan BPKAD, BPPKAD, Dispermades, Inspektorat Daerah, serta SKPD pengampu DAK menyampaikan kemajuan dan kendala yang mereka hadapi. Mulai dari dokumen yang tertolak di sistem, pelaporan DAU P3K yang belum terbaca, hingga isu satu-dua desa yang belum memenuhi syarat salur Dana Desa Tahap II. KPPN Pati menanggapi dengan pendekatan konsultatif, memberikan arahan teknis, dan menegaskan kesiapan untuk berkoordinasi dengan pusat bila dibutuhkan.
Menjelang akhir rapat, KPPN Pati kembali mengingatkan pentingnya mengunggah dokumen persyaratan salur jauh sebelum batas waktu. Dengan tingginya volume pekerjaan akhir tahun, koordinasi yang baik menjadi kunci agar seluruh jenis dana dapat tersalur optimal. Penekanan ini bukan hanya untuk kepentingan pelaksanaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan masyarakat di Pati dan Rembang dapat merasakan manfaat dari setiap rupiah dana pemerintah.
Rapat kemudian ditutup dengan semangat optimisme. Capaian penyaluran TKD yang telah mencapai 96% mencerminkan efektivitas sinergi lintas instansi, sekaligus menunjukkan bahwa upaya bersama untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan ketepatan waktu terus membuahkan hasil. Dengan koordinasi yang kuat dan komitmen Kemenkeu Satu yang semakin mengakar, penyaluran dana pemerintah diharapkan dapat dituntaskan dengan sangat baik sebelum tahun anggaran berganti, memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat fondasi fiskal daerah menuju tahun 2026. (TIMHUMASKPPNPATI)
