KPPN Pati kembali mengimplementasikan inovasi PATRA (Pati Untuk Regulasi dan Aksi Fiskal) melalui kegiatan Forum Diskusi Kebijakan Fiskal dan Evaluasi Implementasi TKDD bulan Mei 2026 yang dilaksanakan secara daring bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang sekaligus memperkuat peran KPPN Pati sebagai financial advisor dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Pati, Juanda, yang menyampaikan bahwa TKD bukan sekadar penyaluran anggaran, namun merupakan instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, beliau juga menekankan pentingnya penguatan integritas serta sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi penyaluran TKD. Pada sesi monitoring dan evaluasi TKD, KPPN Pati menyampaikan perkembangan realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, serta Dana Desa di wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Selain itu, dibahas pula progres penyaluran Dana Desa Tahap I serta kesiapan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026.
Forum PATRA juga menjadi wadah diskusi interaktif antara KPPN Pati dengan pemerintah daerah. Dispermades Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang menyampaikan progres percepatan penyaluran Dana Desa, sementara OPD teknis lainnya memaparkan kesiapan pelaksanaan DAK Fisik di sektor prioritas. Selain itu, KPP Pratama Pati turut menyampaikan progres rekonsiliasi pajak daerah guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan tersebut, KPPN Pati juga mengingatkan pentingnya optimalisasi verifikasi data penerima untuk meminimalisir retur penyaluran, khususnya pada penyaluran TPG yang dilakukan secara langsung ke rekening penerima.
Sebagai bagian dari implementasi inovasi PATRA, kegiatan dilanjutkan dengan sharing session Financial Advisor terkait internalisasi hasil bimbingan teknis pengelolaan DAK Fisik Tahun 2026 yang disampaikan oleh Didhik Susilo Utomo. Dalam sesi tersebut dijelaskan berbagai kebijakan terbaru pengelolaan DAK Fisik, mulai dari fokus bidang prioritas nasional, target output DAK Fisik, hingga perubahan proses bisnis penyaluran yang akan diterapkan secara bertahap. Salah satu poin penting yang dibahas adalah mekanisme penyaluran DAK Fisik yang ke depan akan disalurkan langsung kepada pihak ketiga untuk kegiatan kontraktual, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Melalui implementasi inovasi PATRA ini, KPPN Pati berharap koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna mendukung penyaluran TKD yang tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (timhumaskppnpati)
