Kepala KPPN Pati, Juanda, menggelar audiensi bersama Bupati dan Wakil Bupati Rembang dan jajarannya sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD). Turut hadir dalam audiensi tersebut Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas dari OPD teknis sebagai penerima Dana APBN di Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu pengelolaan fiskal daerah, percepatan penyaluran dana pusat, hingga dukungan terhadap program prioritas pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Juanda memperkenalkan tugas dan fungsi KPPN sebagai treasury negara sekaligus special mission office Kementerian Keuangan yang tidak hanya menjalankan fungsi penyaluran APBN, namun juga mendukung program strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Selain itu, Juanda menyampaikan bahwa KPPN Pati akan terus menghadirkan forum koordinasi secara berkala guna memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Rembang meminta arahan terkait langkah yang dapat dilakukan agar Kabupaten Rembang memperoleh peningkatan alokasi anggaran pada tahun mendatang. Menanggapi hal tersebut, Juanda menyampaikan bahwa pengelolaan TKD yang optimal, tepat sasaran, dan berkinerja baik pada Tahun Anggaran 2026 akan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan peluang penambahan alokasi TKD pada Tahun Anggaran 2027. Selain itu, audiensi juga membahas berbagai isu strategis terkait penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk mekanisme penyaluran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari jajaran pimpinan OPD teknis Kabupaten Rembang. BPPKAD menyampaikan kondisi kas daerah yang tetap terjaga serta berharap koordinasi terkait penyaluran TKD dapat terus diperkuat. Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyampaikan perkembangan usulan lembaga penyalur Ultra Mikro (UMi) dan pelaksanaan program KKMP. Pada sektor desa, Dispermades melaporkan progres penyaluran Dana Desa dan langkah percepatan penyaluran tahap berikutnya. KPPN Pati turut mengapresiasi capaian Kabupaten Rembang yang berhasil mempertahankan prestasi terbaik dalam penyaluran Dana Desa selama beberapa tahun terakhir serta mengimbau agar percepatan penyaluran tetap menjadi perhatian bersama.
Pembahasan juga mencakup percepatan pelaksanaan DAK Fisik di berbagai sektor, mulai dari konektivitas jalan hingga pembangunan fasilitas kesehatan. KPPN Pati mengingatkan agar proses tender dan kontrak kegiatan dapat segera diselesaikan sesuai timeline pelaksanaan sehingga penyaluran DAK Fisik dapat berjalan optimal. Selain itu, dijelaskan pula perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik yang nantinya disalurkan langsung ke rekening penyedia untuk kegiatan kontraktual. Audiensi ditutup dengan penguatan sinergi antara KPPN Pati dan Pemerintah Kabupaten Rembang, termasuk dukungan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta penguatan budaya antikorupsi melalui sharing implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Melalui audiensi ini, diharapkan koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan TKD di Kabupaten Rembang dapat semakin optimal dan akuntabel. (timhumaskppnpati)
