Dalam upaya untuk meningkatkan standar layanan dan sejalan dengan adaptasi teknologi informasi dan implementasi New Way of Working, KPPN Purworejo telah sukses menggelar Acara Stakeholder's Day Tahun 2023 pada hari Jumat, 26 Mei 2023. Tema yang diusung adalah "Sinergi Wujudkan Pengelolaan APBN 2023 yang Berkualitas".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Purworejo memiliki tugas untuk melaksanakan survey keekonomian debitur guna mengukur dampak pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Debitur.

Dalam upaya meningkatkan penggunaan digitalsatu sebagai platform marketplace dalam  layanan pemesanan dan pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam penggunaan Uang Persediaan, bagi satuan kerja lingkup KPPN Purworejo,  telah dibentuk tim Task Force Digipaysatu KPPN Purworejo. Tim ini bertugas untuk mendukung pendampingan dan implementasi Digipay satker lingkup KPPN Purworejo.

Purworejo, 15 Nopember 2022 – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada 29 Agustus 2022 di Jakarta. KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022.