1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
   
   

Rp.0,- (nol rupiah)
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

1. KPPN mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin pembukaan rekening sebagai berikut: 
   1. Rekening Bendahara Penerimaan
   2. Rekening Bendahara Pengeluaran (untuk rekening virtual/VA, diatur dalam PMK 183/PMK.05/2019)
   3. Rekening Penampungan Hibah Langsung
   4. Rekening Milik Badan Layanan Umum (BLU)
2. Sebagai bagian dari upaya pengendalian Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, maka KPPN melakukan rekonsiliasi tingkat daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan Satuan Kerja dan Bank Umum mitra kerja KPPN.

1. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah
2. mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker yang berasal dari Satker lingkup Eselon I berkenaan kepada Kuasa BUN di Daerah
3. membuka Rekening Induk pada Bank Umum
4. mengajukan permintaan penutupan rekening Satker

1. mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I-nya
2. mengoperasikan Rekening Satker
3. mengajukan permohonan penutupan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I-nya

1. Berdasarkan Kebutuhan penggunaan Rekening Induk, pimpinan Eselon I mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah (KPPN Mitra Kerjanya) yang dibuat sesuai dengan format I pada PMK No. 183/PMK.05/2019
2. KPPN mitra kerja Eselon I akan melakukan penamaan Rekening Induk dengan format: "RKK (singkatan Eselon I) (singkatan nama Kementerian Negara/Lembaga) (OPS/KTJ/DSP atau nama tujuan penggunaan dana)".
3. KPPN mitra kerja Eselon I akan menerbitkan surat persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada pimpinan Eselon I paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima
4. Pimpinan Eselon I menyampaikan surat persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Bank Umum
5. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Rekening Induk dibuka, Bank Umum menyampaikan:
   
   • laporan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat, Kuasa BUN di Daerah penerbit persetujuan pembukaan Rekening Induk, dan pimpinan Eselon I
   • user Dashboard Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat, Kuasa BUN di Daerah, Kanwil DJPb, dan pimpinan Eselon

1. Berdasarkan kebutuhan penggunaan Rekening Satker, KPA Satker mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker melalui Eselon I-nya yang dibuat sesuai dengan format IV pada PMK No. 183/PMK.05/2019
2. Berdasarkan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker, pimpinan Eselon I menyampaikan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah (KPPN mitra kerjanya), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan dari KPA diterima yang dibuat sesuai dengan format V pada PMK No. 183/PMK.05/2019
3. KPPN mitra kerja Eselon I melakukan penamaan Rekening Satker dengan format: "BPG (kode KPPN) (nama Satker/singkatan nama Satker)".
4. Dalam hal Satker memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Satker dengan Rekening Induk yang berbeda, penamaan Rekening Satker dilakukan dengan format: "BPG (kode KPPN) (nama Satker I singkatan nama Satker) (OPS/KTJ/DSP atau nama tujuan penggunaan dana)"
5. KPPN mitra kerja Eselon I akan menerbitkan surat persetujuan pembukaan Rekening Satker  paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan menyampaikannya ke Bank Umum dengan tembusan kepada pimpinan Eselon I
6. Berdasarkan surat persetujuan dan pembukaan Rekening Satker dari KPPN, selanjutnya Bank Umum akan:
   
   • membuka Rekening Satker
   • melakukan penomoran Rekening Satker dengan mengandung unsur penomoran yang telah diberikan Kuasa BUN di Daerah
   • mengkonsolidasikan Rekening Satker pada Rekening Induk
   • menyampaikan laporan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah, pimpinan Eselon I dan KPA
   • menyampaikan user Dashboard, CMS, kartu debit dan informasi Rekening Satker kepada Satker melalui kantor cabang Bank Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat persetujuan dan pembukaan Rekening Satker diterima.

1. KPA dapat melakukan perubahan Bank Umum mitra pengelola Rekening Pengeluaran tempat Rekening Satker dibuka setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah
2. Perubahan dimaksud dilaksanakan oleh KPA dengan mengajukan permohonan perubahan Bank Umum mitra pengelola Rekening Pengeluaran tempat Rekening Satker melalui Eselon I-nya yang dibuat sesuai dengan format VIII pada PMK No. 183/PMK.05/2019
3. Berdasarkan permohonan perubahan Rekening Satker, pimpinan Eselon I menyampaikan permohonan perubahan Bank Umum mitra pengelola Rekening Pengeluaran tempat Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah (KPPN mitra kerjanya), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan dari KPA diterima yang dibuat sesuai dengan format IX pada PMK No. 183/PMK.05/2019
4. KPPN mitra kerja Eselon I akan menerbitkan surat persetujuan surat persetujuan dan pembukaan Rekening Satker paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan menyampaikannya ke Bank Umum dengan tembusan kepada pimpinan Eselon
5. Berdasarkan surat persetujuan dan pembukaan Rekening Satker dari KPPN, selanjutnya Bank Umum akan:
   
   • membuka Rekening Satker
   • melakukan penomoran Rekening Satker dengan mengandung unsur penomoran yang telah diberikan Kuasa BUN di Daerah.
   • mengkonsolidasikan Rekening Satker pada Rekening Induk
   • menyampaikan laporan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah, pimpinan Eselon I dan KPA
   • menyampaikan user Dashboard, CMS, kartu debit dan informasi Rekening Satker kepada Satker melalui kantor cabang Bank Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat persetujuan dan pembukaan Rekening Satker diterima.
6. Setelah Rekening Satker baru beserta kelengkapan diterima, KPA Satker wajib:
   
   • memindahbukukan seluruh saldo dari Rekening Satker lama ke Rekening Satker baru
   • melakukan pemutakhiran data supplier pada SPAN dan SAKTI
   • menyampaikan laporan pemindahbukuan saldo Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah dengan tembusan kepada pimpinan melalui Eselon I-nya yang dibuat sesuai dengan format X pada PMK No. 183/PMK.05/2019

1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
3. Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN) berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan

1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017

1. Satu rekening hibah langsung untuk satu register
2. • PemSurat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
   • Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017Melampirkan paling sedikit:
   • Salinan/copy surat penerbitan nomor register hibah.

• Pelaksanaan pengelolaan Rekening Pengeluaran termasuk pengajuan permintaan penutupan rekening VIrtual Account (VA) Satker menjadi kewenangan pimpinan Eselon I
• KPA Satker mengajukan permintaan penutupan rekening VA Satker melalui Eselon I berkenaan

1. Pengelolaan kas dan/atau penertiban Rekening
2. Permintaan pimpinan Eselon I, yang dilakukan dengan menyampaikan permintaan tertulis penutupan Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat menggunakan format XIII pada PMK 183/PMK.05/2019

1. KPA Satker menyampaikan permohonan penutupan Rekening Satker kepada pimpinan Eselon I berkenaan sesuai dengan format XVI pada PMK 183/PMK.05/2019
2. Pimpinan Eselon I menyampaikan permintaan penutupan Rekening Satker kepada KPPN Mitra Kerjanya masingmasing paling lambat 5 (lima) hari kerja ·setelah surat permohonan dari KPA diterima sesuai dengan format XVII pada PMK 183/PMK.05/2019
3. Berdasarkan permohonan penutupan Rekening Satker, Kuasa BUN Daerah (KPPN mitra kerja Unit Eselon I satker) menyampaikan permintaan penutupan Rekening Satker kepada Bank Umum berkenaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penutupan diterima
4. berdasarkan permintaan Kuasa BUN Pusat, Bank Umum menutup Rekening Satker dan menyampaikan laporan penutupan Rekening Satker kepada Kuasa BUN Daerah (KPPN mitra kerja Unit Eselon I satker) dan pimpinan Eselon I paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permintaan diterima.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
   
   

Rp.0,- (nol rupiah)
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

1. Rekening yang sudah tidak dipergunakan lagi harus ditutup sebagai bentuk pengendalian internal Satuan Kerja
2. Apabila KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU menemukan adanya Rekening yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukaannya, makaKPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib menutup Rekening tersebut.
3. Jika terdapat saldo pada Rekening tersebut agar memindahkan saldonya ke kas negara.
4. Untuk Rekening hibah, maka sisa saldo Rekening yang akan ditutup dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian hibah.
5. Dalam rangka pengelolaan kas BLU, Pimpinan BLU dapat menutup Rekening pengelolaan kas, baik dalam bentuk deposito maupun giro dan memindahkan saldonya ke Rekening operasional BLU .

1. KPPN mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin pembukaan rekening sebagai berikut: 
   1. Rekening Bendahara Penerimaan
   2. Rekening Bendahara Pengeluaran (untuk rekening virtual/VA, diatur dalam PMK 183/PMK.05/2019)
   3. Rekening Penampungan Hibah Langsung
   4. Rekening Milik Badan Layanan Umum (BLU)
2. Sebagai bagian dari upaya pengendalian Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, maka KPPN melakukan rekonsiliasi tingkat daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan Satuan Kerja dan Bank Umum mitra kerja KPPN.

• KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menutup rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara.
• KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan penutupan rekening kepada Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN di Daerah (KPPN) paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening atau bukti setor ke Kas Negara.
• Dalam hal Rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke kas negara terbukti bukan milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, saldo Rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan negara.

• Kepala KPPN Sinjai berwenang menutup Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif.
• Rekening pasif merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan Rekening selama (satu) tahun sejak tanggal transaksi terakhir.
• Sebelum melakukan penutupan Rekening, terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Kuasa BUN di Daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan Rekening pasif kepada KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU yang bersangkutan.