SINJAI - Sehubungan dengan telah ditetapkannya Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Sinjai Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Kepala KPPN Sinjai Nomor KEP-21/KPN.2506/2023 sebagaimana telah diubah menjadi KEP-74/KPN.2506/2023, Duta PUG KPPN Sinjai berkewajiban untuk menjadi role model dalam penerapan PUG serta menjalankan seluruh kegiatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam Rencana Kerja Duta PUG KPPN Sinjai Tahun 2023. Oleh karena itu, telah dilaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Implementasi PUG pada Rabu (30/08).

SINJAI - Dalam rangka menjaga keberlangsungan Pembangunan Zona Integritas di KPPN Sinjai, seluruh pegawai KPPN Sinjai berkomitmen untuk melakukan evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan periode mingguan. Berikut adalah rekapitulasi dari Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas selama Juli 2023.

SINJAI - Dalam rangka menjaga keberlangsungan Pembangunan Zona Integritas di KPPN Sinjai, seluruh pegawai KPPN Sinjai berkomitmen untuk melakukan evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan periode mingguan. Berikut adalah rekapitulasi dari Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas selama Juni 2023.

SINJAI - Sebagai wujud pemberian layanan prima dan profesional, serta sebagai ajang kolaborasi eksternal dengan stakeholders, KPPN Sinjai telah menyediakan Area Pelayanan Terpadu bersebelahan dengan Ruang Front Office.

SINJAI - "Complaint" atau "Keluhan" merupakan hal yang wajar diterima oleh suatu institusi pelayanan masyarakat. 'Tak jarang, keluhan tersebut menjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari minimnya iktikad institusi terkait dalam menindaklanjuti keluhan dari pengguna layanan. Respon kurang bersahabat dari petugas pemberi layanan terhadap keluhan dari customer juga mampu menimbulkan keluhan lainnya. Lalu, apa dampak dari permasalahan tersebut untuk institusi terkait? Apa solusi yang harus disediakan?

Jawabannya adalah penyediaan dan pengelolaan sarana pengaduan yang profesional.

Sobat penggerak Zona integritas (ZI) bertemu kembali, kali ini saya menyampaikan alasan mengapa setiap organisasi publik harus menerapkan Pembangunan ZI. Alasannya karena dapat mendorong organisasi untuk selalu adaptif dalam menghadapi kondisi yang berkembang dalam bentuk inovasi yang dilakukan. Kita memahami bahwa tujuan Pembangunan ZI adalah mendukung program reformasi birokrasi yang tergambarkan dalam 6 area perubahan sebagai trigger dalam pembenahan organisasi yang lebih baik sesuai prinsip good governance dan clean government.