Jl. H. Abdul Latief No. 4, Kab. Sinjai

Uji Kompetensi PPK

Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SK3 adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM disusun untuk:
  1. menjadi acuan dalam penyelenggaraan:
    • pendidikan dan pelatihan di bidang perbendaharaan bagi KPA, PPK, dan PPSPM;
    • meningkatkan Kompetensi bagi KPA, PPK, dan PPSPM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
    • mewujudkan KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN yang profesional dan kompeten.
Kepada peserta yang lulus Penilaian Kompetensi PPK diberikan sebutan PNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penendatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Keputusan Ketua Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor KEP-23/PB.7/2020 tentang Penetapan Standar Kelulusan Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Biaya
Rincian Unit Kompetensi untuk Penilaian Kompetensi PPK
Sebutan
Persyaratan Umum

Syarat-syarat Pendaftaran Penilaian Kompetensi PPK

Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK
  1. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
  2. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
  3. golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
  4. memiliki sertifikat Pelatihan PPK yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga Pelatihan lainnya
Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa
Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa dan Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan
Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPK

Tata Cara Pendaftaran

Tata Cara Pendaftaran
  1. Kepala Satker mengusulkan pendaftaran Admin Satker kepada KPPN mitra kerjanya dalam rangka administrasi penyelenggaraan Penilaian Form usulan pendaftaran Admin Satker dapat diunduh melalui alamat bit.ly/kompetensi_ppk_ppspm
  2. Admin Satker agar melakukan perekaman data PPK dan PPSPM serta melakukan updating data apabila terjadi penggantian PPK dan PPSPM di lingkup Satker masing- Proses perekaman dan updating data wajib dilaksanakan walaupun belum ada calon peserta yang mengikuti penilaian kompetensi PPK dan PPSPM.
  3. Pendaftaran Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM dilakukan melalui Admin Satker.
  4. Admin Satker menerbitkan username dan password calon peserta melalui Aplikasi SIMASPATEN sesuai surat usulan Kepala Satker kepada KPPN tentang usulan peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada calon peserta Penilaian
  5. Calon peserta Penilaian Kompetensi yang telah memiliki username dan password, melakukan pendaftaran melalui Aplikasi SIMASPATEN dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. merekam data calon peserta Penilaian Kompetensi;
    2. mengunggah softcopy dokumen persyaratan pendaftaran Penilaian Kompetensi, dan kemudian menyampaikan pendaftaran kepada Admin. Adapun softcopy yang diunggah sebagai berikut:
      • Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK meliputi:
        1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
        4. softcopy Sertifikat Pelatihan PPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        5. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang sedang menduduki jabatan PPK;
        6. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
      • Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
        1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
        4. softcopy Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        5. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
        6. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
      • Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan meliputi:
        1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
        4. softcopy Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        5. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
        6. softcopy Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan dengan format JPG/PDF;
      • Mekanisme Pengakuan    atas    Sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPK meliputi:
        1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
        4. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
        5. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
        6. softcopy Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (Refreshment) PPK dengan format JPG/PDF;
  1. Admin Satker melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada Unit Pelaksana.
  2. Unit Pelaksana melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada Unit Penyelenggara.
  3. Calon peserta, Admin Satker, dan Unit Pelaksana dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi
Unduh Format

Hak dan Kewajiban

Hak Pemohon Penilaian Kompetensi PPK
  1. Peserta Penilaian Kompetensi PPK diberikan Sertifikat Kompetensi PPK dengan Nomor Register dan sebutan PNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    • lulus Penilaian Kompetensi PPK melalui Uji Kompetensi PPK;
    • memenuhi Penilaian Kompetensi PPK melalui pengakuan atas sertifikat profesi pengadaan barang/ jasa;
  2. Dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak PMK No. 211/PMK.05/2019 mulai berlaku, Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan Sertifikat Kompetensi PPK dengan Nomor Register dan sebutan PNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    • lulus Penilaian Kompetensi PPK melalui Uji Kompetensi PPK yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment) PPK;
    • memenuhi Penilaian Kompetensi PPK melalui pengakuan atas sertifikat Pelatihan pengadaan barang/jasa;
    • memenuhi Penilaian Kompetensi PPK melalui pengakuan atas sertifikat Pelatihan PPK;
    • memenuhi Penilaian Kompetensi PPK melalui pengakuan atas sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPK.
  3. Sertifikat Kompetensi PPK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali.
Kewajiban Pemegang Sertifikat
Perpanjangan Sertifikat

Kode Etik

Ketentuan Kode Etik PPK
  1. Kode Etik PPK dalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PPK di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  2. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PPK yang bertentangan dengan kode etik, baik yang dilakukan di dalam atau di luar jam kerja.
  3. PPK yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kode Etik PPK

Layanan Pengaduan

Saluran Pengaduan
  • Kotak Pengaduan pada KPPN Sinjai

  • Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

  • Sarana Pengaduan Internal KPPN Sinjai : bit.ly/dasikusinjai

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search