1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penendatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Keputusan Ketua Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor KEP-23/PB.7/2020 tentang Penetapan Standar Kelulusan Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Rp.0,- (nol rupiah)
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

1. berstatus Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
3. golongan paling rendah II/b atau sederajat;
4. memiliki sertifikat BNT

1. Surat usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara (BNT) kepada Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Unit Penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Satker
2. Salinan Surat Keputusan pengangkatan/penunjukkan sebagai bendahara bagi yang sedang bertugas sebagai Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3. Salinan semua sertifikat/bukti keikutsertaan pada Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) berupa bukti tangkapan layar atau

1. Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan (selanjutnya disebut peserta) dan menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan
2. Peserta menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui tautan https://bit.ly/PerpanjanganSertifikatBNT
3. Peserta melakukan pendaftaran ulang pada aplikasi simaspaten.kemenkeu.go.id sesuai waktu yang telah ditetapkan

1. Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sudah tersertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. Berasal dari Satuan Kerja unit eselon I yang sama;
   2. Berasal dari Satuan Kerja dengan Kementerian Negara/Lembaga yang sama;atau
   3. Apabila dua ketentuan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka Pengangkatan Bendahara dapat dilakukan pada satuan kerja pada wilayah kerja KPPN yang sama;
2.  Pengangkatan Bendahara dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.
3. Mekanisme pergantian bendahara berpedoman pada PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016.
4. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka seluruh pembayaran atas beban APBN yang dilakukan oleh Satuan Kerja harus menggunakan  mekanisme pembayaran secara langsung (LS)  kepada pihak ketiga dan terhadap Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang telah dimintakan sebelumnya harus  dipertanggungjawabkan atau disetor  ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

• Saya sudah 1 tahun CPNS, seharusnya sekarang sudah PNS tapi SK PNS nya belum saya terima, apakah bisa mendaftar dulu mengikuti e-learning bendahara?
• Saya sudah IIb, tapi SK pangkat IIb nya belum saya terima, apakah bisa mendaftar dulu mengikuti e-learning bendahara?

Tidak bisa, tetap sesuai ketentuan persyaratan peserta yaitu harus PNS minimal IIb, dibuktikan dengan upload SK. Apabila tidak sesuai otomatis tertolak oleh sistem dan tidak dapat mengikuti sertifikasi. Disarankan menunggu SK nya terbit, kemudian baru mengisi pendaftaran. Atau bisa menyusulkan dokumen dengan menghubungi kontak narahubung dibawah.

Untuk mengganti Sertifikat hilang, Satker perlu membuat surat permohonan sertifikat sebagaimana Lampiran pada Perdirjen Nomor 23/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPertanyaan :