Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya dan Ciamis menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Pemerintah Daerah semester I tahun anggaran 2025, Rabu (30/7/2025).

Penandatanganan dilakukan di Aula Pertemuan KPPN Tasikmalaya, Jalan Raya Cibereum Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar).

Hadir pada kesempatan itu, Kepala KPP Tasikmalaya, Yuddi Hariyanto, Kepala KPP Ciamis, Normadin Budiman Salim, Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Roni serta pejabat Pemda se-wilayah Priangan Timur (Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya).

Penandatanganan tersebut sebagai langkah penting untuk berkomitmen mengawal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

Kepala KPPN Tasikmalaya, Zaenal Abidin mengungkapkan, para pengelola anggaran negara di wilayah Priangan Timur melakukan penandatanganan BAR.

“Penandatanganan ini sebagai bentuk penyampaian laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai syarat mendapatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pusat,” ungkap Zaenal Abidin.

Dia menjelaskan, Pemda berkewajiban untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kemudian disetorkan ke pusat yang menjadi APBN.

“Daerah punya kontribusi dalam penerimaan APBN melalui pungutan Pajak Pusat. Pemda juga berhak mendapatkan sekian persen dari DBH,” katanya.

Menurutnya, pelaporan pungutan pajak pusat yang dilakukan daerah harus secepatnya. Dengan begitu, DBH bisa segera ditranfer ke kas daerah.

“DBH MERUPAKAN pendapatan sah daerah. Dengan demikian akan menambah PAD. Semakin banyak realisasi pungutan pajak, semakin besar DBH-nya,” ungkap Dia.

Zaenal Abidin menambahkan, setiap tahun Pemda di wilayah Priangan Timur mendapatkan kucuran APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kucuran dana tersebut untuk membantu pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Bantuan keuangan pusat ditransfer ke kami (KPPN). Selanjutnya anggaran negara tersebut ditransfer ke masing-masing daerah di wilayah Priangan Timur,” katanya.

Zaenal menatakan, jumlah pagu tahun 2025 untuk masing-masing Pemda di wilayah Priangan Timur mencapai Rp11,47 trilyun.

“Besaran APBN tersebut sudah ditransfer ke kas daerah. Berdasarkan data hingga per semester I tahun 2025, nilai transfer ke Pemda di wilayah Priangan Timur 52 persen. Ini sudah sesuai progres penyerapan,” pungkasnya.

Kemeriahan Family Day Kemenkeu 2025: Sinergi, Integritas, dan Keceriaan di KPPN Tasikmalaya

Tasikmalaya, 4 Juli 2025 — Suasana penuh semangat dan keakraban menyelimuti halaman Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya saat seluruh pegawai, keluarga, dan mahasiswa praktik kerja lapangan berkumpul untuk mengikuti Family Day Kementerian Keuangan Tahun 2025. Acara ini menjadi momen penting untuk mempererat kekeluargaan sekaligus memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan kerja.

Kegiatan diawali dengan sesi foto bersama di lapangan upacara, dilanjutkan dengan jalan sehat yang menyusuri lingkungan sekitar kantor. Setelahnya, peserta beralih ke Aula KPPN untuk mengikuti senam bersama dan rangkaian acara yang telah disiapkan dengan matang.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Tasikmalaya, Zaenal Abidin, memaparkan materi inspiratif yang mencakup tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, struktur organisasi KPPN, peran penting APBN, serta implementasi budaya integritas melalui sistem pengendalian intern pemerintah (Three Line Defense). Tak hanya itu, beliau juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan kerja maupun rumah.

"Integritas tidak dibentuk hanya di meja kerja, tapi juga dimulai dari rumah. Family Day ini adalah momentum untuk menyatukan dua dunia itu—kerja dan keluarga—dalam semangat yang sama," ujar Zaenal.

Kegiatan berlanjut dengan Jelajah Kantor, dipandu oleh Siti Nur Azizah, di mana peserta diajak mengenal lebih dekat ruangan-ruangan layanan di KPPN, mulai dari Front Office, Middle Office, hingga Back Office, serta fasilitas penunjang seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, hingga toilet difabel.

Suasana makin semarak saat Fun Activity digelar. Anak-anak usia balita hingga remaja mengikuti beragam perlombaan seperti memindahkan bola, lomba mewarnai, hingga adu ketangkasan. Para pegawai dan pasangan pun ikut serta dalam kuis interaktif yang menguji wawasan umum dan kekompakan.

Total sebanyak 55 peserta turut serta dalam kegiatan ini, terdiri dari 33 pegawai, 3 pasangan pegawai, 10 anak-anak dari berbagai jenjang usia, dan 9 mahasiswa praktik kerja lapangan.

Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah perlombaan dan sesi ramah-tamah. Keseluruhan rangkaian acara berlangsung meriah, edukatif, dan penuh kekeluargaan.

“Acara ini sangat menarik dan memberi banyak wawasan baru, terutama soal bagaimana peran kita sebagai keluarga juga berpengaruh terhadap budaya kerja,” ujar salah satu peserta kegiatan.

Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa ke depan kegiatan semacam ini akan terus disempurnakan, termasuk dalam hal penyampaian materi yang direncanakan akan dibuat dalam bentuk paparan terpusat agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Sampurasun Sobat Asik!
KPPN Tasikmalaya siap memberikan pelayanan dengan "SOMEAH (Sinergi, Objektif, Melayani, Edukatif, Akuntabel dan Harmonis)" kepada stakeholders untuk mencapai hasil yang terbaik serta memenuhi persyaratan ISO 9001:2015.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Tasikmalaya gelar evaluasi pelaksanaan anggaran dan pemberian penghargaan “Tasikmalaya Treasury Award” Semester I TA 2025. Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian materi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terkait Cash Managemen System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dikelola oleh BTN. Kegiatan dilaksanakan di Aula KPPN Tasikmalaya Selasa, 29/7/2025 yang dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna ANggaran (KPA) Satuan Kerja lingkup KPPN Tasikmalaya.

Kepala KPPN Tasikmalaya Zaenal Abidin dalam sambutannya mengingatkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran perlu hati-hati dalam setiap melakukan pengeluaran yang bersumber dari APBN. “Seluruh pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan” ujarnya. Sehingga saat ini seluruh pejabat perbendaharaan diwajibkan untuk membuat Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) pada yang terintegrasi pada aplikasi SAKTI. Selain itu Kepala KPPN juga menghimbau para KPA untuk melakukan monitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing satker. IKPA merupakan salah satu  indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan APBN pada satian kerja

Hal-hal lain yang disampaikan beliau antara lain terkait kehatian-hatian dalam penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran  (SKPP) pensiuan. Akhir-akhir ini ditemukan beberapa SKPP yang ditolak Taspen dan Asabri karena terindikasi adanya kelebihan bayar. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara SK Pensiuan dengan data terakhir pembayaran gaji yang tercantum dalam SKPP. Selanjutnya beliau juga mengajak seluruh Satker untuk meningkatkan transaki APBN menggunakan KKP, CMS dan DIGIPAY sebagai upaya untuk mendorong cashless society atau budaya transaksi non tunai. “Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi yang baik dengan BTN salah satunya untuk mensosialisasikan CMS dan KKP”, ungkapnya.

Sebagai salah satu  Himpunan Bank Negara (Himbara), BTN berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem penggunaan digitalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. BTN saat ini ingin dikenal tidak hanya sebagai bank yang bergerak sebagai penyalur kredit bidang perumahan tapi juga bisa menjadi mitra bagi satuan kerja yang mengelola APBN. Sebagaimana disampaikan Budi Rahman Deputy Branch Manager BTN Cabang Tasikmalaya dalam sambutannya. BTN telah mengembangkan sistem digitalisasi seperti Bale Korpora by BTN. “Informasi Lebih jauh nanti akan disampaikan oleh Tim BTN terkait produk dan layanan” ujarnya.

Kegiatan juga dihadiri oleh Regional Head Bank BTN Jawa Barat Waluyo didampingi Mikha  Fransica Branch Manager BTN Tasikmalaya. Waluyo sebagai Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Barat berkenan menutup kegiatan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala KPPN Tasikmalaya yang telah berkenan mengajak Bank BTN untuk bisa berkontribusi membangun ekosistem digitalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. Hal ini sejalan komitemen BTN untuk memberikan pengalaman terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi. Para Pimpinan Bank BTN Bersama-sama dengan Kepala KPPN  untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik sesuai dengan kategori masing-masing.

Materi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran disampaikan oleh narasumber dari KPPN Tasikmalaya dan Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Keuangan yang disampaikan oleh Tim BTN. Selanjutnya pada kesempatan itu, KPPN Tasikmalaya juga memberikan penghargaan “Tasikmalaya Treasury Award” Semester I TA 2025. Penghargaan tersebut diberikan guna membangun semangat kompetitif dalam pengelolaan APBN di lingkungan Satker lingkup KPPN Tasikmalaya sehingga menghasilkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Terdapat 6 Kategori pemberian penghargaan untuk Kategori Pengguna  Digipay Satu, Pengguna  KKP, Pengguna  CMS, Penatausahaan Rekon dan Penyampaian Gaji Induk, Kecepatan Penyelesaian Rekonsiliasi Yang Berkualitas dan Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di lingkungan KPPN Tasikmalaya, KPPN Tasikmalaya berkomitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi segala peraturan dan perundangan anti penyuapan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan berintegritas bersih dan profesional.

KPPN Tasikmalaya, mulai tahun 2025 Langsung Salurkan Tunjangan Guru ASN Daerah ke Rekenening Guru

Oleh Zaenal Abidin

Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap profesionalisme guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Selama ini pembayaran TPG dilakukan melalui mekanisme Transfer Ke Daerah (TKD) khususnya Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Nonfisik) yang disalurkan melalui rekening kas pemerintah daerah untuk selanjutnya dibayarkan kepada guru ASN daerah yang memenuhi syarat. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering menemui sedikit masalah yang dirasakan guru, seperti keterlambatan pencairan,   adanya keluhan dari guru terkait ketidakpastian waktu dan jumlah pembayaran.

Berdasarkan kondisi di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023.  Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengubah sistem penyaluran TPG tidak lagi melalui rekening  pemerintah daerah, melainkan dilakukan  oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung kepada Rekening Guru penerima TPG.

Kebijakan ini secara resmi disampaikan  Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Acara peluncuran  mekanisme penyaluran tunjangan guru ASN Daerah langsung ke rekening guru  pada 13 Maret 2025 di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.  Beliau menilai mekanisme penyaluran langsung sebagai langkah konkrit pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru serta menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan efisien.

Ruang lingkup Peraturan Mendikdasmen Nomor 4 tahun 2025  ini mencakup tiga jenis tunjangan yang diberikan kepada guru ASN Daerah, yakni:

1. Tunjangan Profesi– Diberikan kepada guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya.
2. Tunjangan Khusus– Diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, daerah perbatasan, atau daerah yang terdampak bencana.
3. Tambahan Penghasilan– Ditujukan bagi guru yang belum menerima Tunjangan Profesi, dengan nominal Rp250.000 per bulan.

Tunjangan profesi diberikan kepada guru bersertifikasi dengan sejumlah syarat administratif, seperti memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Besarannya setara satu kali gaji pokok per bulan dan disalurkan setiap tiga bulan. Adapun Tunjangan Khusus menyasar guru ASND yang bertugas di daerah khusus dengan besaran dan penyaluran yang sama. Sementara itu, guru ASND yang belum memiliki sertifikat pendidik namun telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan aktif mengajar, berhak atas Tambahan Penghasilan sebesar Rp250.000 perbulan dan disalurkan setiap tiga bulan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2025 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk tunjangan guru ASN pada pemerintah daerah, diatur bahwa pendanaan pembayaran TPG ASN Daerah ini bersumber dari APBD khususnya DAK Nonfisik  untuk Tunjangan guru ASN Daerah. Sedangkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan pelaporan DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASN Daerah, diatur bahwa pembayaran  skema tunjangan guru ASN Daerah ini disalurkan langsung ke rekening guru penerima sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Sejak tahun 2023 KPPN Tasikmalaya  sebagai Kuasa BUN di daerah, telah melakukan penyaluran atas semua jenis penyaluran Transfer ke Daerah  (TKD) ke pemerintah daerah. Sementara penyaluran secara langsung TKD ke rekening penerima baru dimulai pada tahun 2020 dengan penyaluran Dana Desa langsung kepada Rekening Kas Desa,  penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) Puskemas  dan sebagainya. Selanjutnya pada tahun 2025, kembali salah satu jenis transfer ke daerah disalurkan langsung kepada penerima yaitu Tunjangan Profesi Guru,  yang terdiri dari 3 jenis, yaitu Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG), tidak termasuk untuk tunjangan  bulan ke-13.

Penyaluran Tunjangan khusus guru ASN daerah ini dilaksanakan secara triwulanan sebagaimana  diatur dalam  PMK 204/PMK.07/2022  yaitu triwulan I sebesar 30 % dari pagu alokasi paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan; triwulan II sebesar 25 % dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan; triwulan III sebesar 25 % dari pagu alokasi paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan; dan triwulan IV sebesar 20% dari pagu  alokasi paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan. Dalam hal tertentu  penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah kepada Kementerian Keuangan.

Data penyaluran pada tabel/grafik diatas untuk triwulan I baru tersalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ASN daerah, sedangkan tunjangan khusus guru (TKG) dan tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) belum tersalurkan.

Penyaluran dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (OMSPAN TKD) dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah paling kurang memuat informasi penyaluran, pengembalian, retur, dan notifikasi ke pemerintah daerah. Berdasarkan informasi penyaluran, pemerintah daerah melakukan pencatatan dan pengesahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah ini dilaksanakan dengan prinsip: tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan sehingga berdampak positif pada peningkatkan Kepastian dan ketepatan waktu pembayaran, mengurangi risiko penyalahgunaan dan manfaat lainnya antara lain mendorong profesionalisme dan motivasi guru.

Disamping beberapa manfaat yang telah diuraikan di atas , disinyalir ada hal-hal  yang masih perlu penyempurnaan lebih lanjut  atas sistem  baru penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah secara langsung tersebut, antara lain:

1. Potensi terjadinya Retur. Jika terdapat ketidakakuratan data/ kesalahan data nama guru, nomor rekening, nama rekening, rekening pasif, rekening tidak ditemukan atau data lainnya, dana TPG dapat berakibat gagal dikirim ke rekening guru dan dikembalikan ke rekening penampung retur (retur). Proses perbaikan data rekening ini dapat  memakan waktu relatif  lama, sehingga pencairan ke guru dapat tertunda.

2. Penggunaan NPWP terpusat pada sistem baru tersebut dapat berakibat potensi pencatatan penerimaan pajak  yang masuk di daerah setempat menjadi berkurang. Pemotongan pajak pada sistem baru tersebut menggunakan NPWP terpusat ( Jakarta). Sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh wajib dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat yang melakukan pembayaran TPG atas beban APBD dan menggunakan NPWP dinas Pendidikan terkait.

3. Pemotongan pajak dengan NPWP terpusat pada sistem baru tersebut berpotensi mengurangi kinerja daerah dalam membantu melakukan pemungutan pajak pusat di daerah. Hal ini akan berpengaruh tehadap pembagian Dana Bagi hasil (DBH) pajak untuk daerah bersangkutan.
4. Sistem baru tersebut belum memperhitungkan kewajiban pembayaran Iuran jaminan Kesehatan (PFK) atas TPG ke BPJS baik guru ASN Daerah selaku pekerja maupun pemerintah daerah selaku pemberi kerja.

Oleh karena itu ke depan masih perlu dilakukan koordinasi/kolaborasi  lebih intensif lagi antar berbagai stakeholder untuk penyempurnaan mekanisme pembayaran tunjangan guru ASN daerah tersebut.