Sudah siap menyambut akhir tahun anggaran? 😎

Jumat (12/9), KPPN Tolitoli melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Evaluasi Kepatuhan Internal periode sampai dengan 31 Agustus 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Tolitoli.

Keamanan informasi tidak hanya soal sistem digital, tapi juga dimulai dari hal paling dasar: pengamanan fisik.
Akses terbatas ke ruang kerja, penyimpanan dokumen yang aman, hingga kontrol perangkat adalah langkah awal melindungi data berharga dari ancaman kebocoran.

yuk cek infonya

LPJ Bendahara Pengeluaran dan LPJ Bendahara Penerimaan disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan dalam hal tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2024 untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU P2 APBN TA 2024) pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/08). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR RI atas dukungan dan kerja samanya dalam serangkaian siklus APBN dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban APBN TA 2024.

Audiensi Strategis KPPN Tolitoli dengan Bupati Buol
Pada hari Selasa, 9 September 2025, Kepala KPPN Tolitoli dan tim berkunjung dan bertemu dengan Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.. di ruang kerja Bupati Buol.

Sudah familiar dengan program FLPP?

Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan pembiayaan perumahan dari pemerintah yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hingga Semester I tahun 2025, program ini telah terealisasi sebesar Rp18,8 triliun untuk 115 ribu unit rumah. Tahun 2025, pemerintah juga meningkatkan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 rumah subsidi demi mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.

FLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026.